JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan di Indonesia, terutama yang melibatkan perusahaan-perusahaan fintech dan startup, mengalami peningkatan yang pesat. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, risiko yang menyertai juga meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini memberikan perhatian serius terhadap penyaluran kredit dari perbankan ke fintech dan startup, mendorong bank untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana.
Teguran Keras dari OJK: Evaluasi Menyeluruh Diperlukan
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK telah meminta perbankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fintech dan startup yang menjadi mitra debiturnya. Menurutnya, ada ancaman nyata dari tindakan sembrono dalam penyaluran kredit channeling kepada perusahaan-perusahaan ini. "Sampai ada evaluasi yang menyeluruh mengenai governance. Karena jangan sampai kemudian ada excessive risk taking," ujar Dian.
Dian menekankan pentingnya perbankan untuk memastikan fintech dan startup yang menjadi partner mereka tetap memiliki kinerja baik sebelum melanjutkan atau menambah aliran kredit. Ini penting terutama di tengah kondisi pasar yang mengalami banyak likuidasi dan tuduhan fraud pada beberapa perusahaan fintech besar, seperti TaniFund, Investree, hingga yang terbaru eFishery.
Dampak Jika Perbankan Menghentikan Kredit Channeling ke Fintech
Sebagai lembaga keuangan yang menjadi sumber pendanaan utama untuk banyak fintech, perbankan memiliki posisi vital dalam ekosistem keuangan. Pendanaan fintech dari sektor perbankan mendominasi hingga 59,22%, setara dengan Rp 44,77 miliar, dengan peningkatan tahunan sebesar 48,28%. Menghentikan atau menahan aliran dana ini tentu akan berdampak signifikan pada pertumbuhan fintech di Indonesia.
Dian menyebut bahwa perbankan harus menyadari karakteristiknya sebagai lembaga intermediasi yang mengelola uang nasabah dengan prinsip kehati-hatian (prudent). "Jangan sampai menyebabkan kerugian yang tidak perlu kepada bank," tandas Dian.
Praktik Selektif Bank: Studi Kasus PT Bank Oke Indonesia Tbk
Pada praktiknya, beberapa bank sudah mulai menerapkan selektivitas ketat dalam penyaluran kredit mereka. Misalnya, PT Bank Oke Indonesia Tbk. Direktur Kepatuhan bank tersebut, Efdinal Alamsyah, mengungkapkan bahwa pihaknya rutin mengevaluasi kinerja fintech yang menjadi mitra setiap tahun. Jika ditemukan kinerja yang buruk, seperti tingginya Non-Performing Loan (NPL) atau banyaknya komplain dari nasabah, kerjasama bisa dihentikan. "Dari awal sampai saat ini sudah cukup banyak, saya tidak ingat persisnya, mungkin lebih dari 10," jelas Efdinal.
Bank Oke Indonesia sendiri saat ini memiliki total kredit channeling dengan fintech P2P sekitar Rp 500 miliar, dengan sedikit penurunan sekitar 1%. "Kami tidak menghentikan tapi lebih ketat dalam manajemen risiko," tambah Efdinal.
Dengan meningkatnya perhatian regulator dan praktik selektif dari perbankan, diharapkan risiko yang terkait dengan penyaluran kredit ke fintech dan startup dapat diminimalisir. Langkah ini bukan saja melindungi perbankan dari potensi kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor fintech dan startup.
Namun, tantangan tetap ada. Fintech dan startup harus lebih transparan dan membangun governance yang kuat agar tetap bisa meraih kepercayaan perbankan. Selain itu, mereka harus memahami dan menyesuaikan diri dengan regulasi perbankan yang berlaku. Hanya dengan begitu, kerjasama yang saling menguntungkan ini dapat terus berlanjut dan tumbuh.
Dalam konteks ekonomi yang dinamis dan penuh dengan tantangan, kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sangat diperlukan. Langkah OJK dan perilaku selektif bank menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dengan evaluasi menyeluruh dan peningkatan governance dari fintech dan startup, diharapkan sektor ini dapat terus berkembang dengan risiko yang terkendali. Sementara itu, pengalaman dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dapat dijadikan contoh bagaimana bank dapat memanage risiko sambil tetap mendukung perkembangan fintech. Di akhir, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan kemajuan ekonomi berkelanjutan yang aman dan bertanggung jawab.