JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi di wilayah timur Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas memerintahkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan total kapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku.
Menurut Bahlil, potensi panas bumi di Provinsi Maluku sangat besar dan harus segera dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ia menyebut proyek ini telah resmi dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN periode 2025–2034.
"Saya sudah masukkan dalam RUPTL (PLN), supaya apa? Tidak lagi tergantung pada solar. Tidak lagi tergantung pada batu bara," ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima media.
Dua Proyek Utama PLTP Akan Digarap PLN di Maluku
Adapun proyek PLTP yang direncanakan mencakup dua lokasi utama. Pertama, PLTP Wapsalit berkapasitas 20 MW yang berlokasi di Pulau Buru. Kedua, PLTP Tulehu dengan kapasitas 2 x 10 MW yang terletak di Pulau Ambon.
PLTP Wapsalit saat ini masih dalam tahap eksplorasi yang dikerjakan oleh pihak pengembang swasta. Proyek ini ditargetkan mencapai tahap operasi komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2028.
Sementara itu, PLTP Tulehu kini sedang dalam tahap pengadaan oleh PLN dan dijadwalkan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2031.
Tak hanya dua proyek tersebut, hasil survei dari Badan Geologi menunjukkan adanya potensi tambahan sebesar 25 MW di wilayah Banda Baru, Pulau Seram, yang juga berpotensi dikembangkan menjadi proyek PLTP ke depannya.
Sistem Kelistrikan Maluku Masih Didominasi Energi Fosil
Pembangunan PLTP ini menjadi langkah penting untuk mengurangi dominasi energi fosil dalam sistem kelistrikan Provinsi Maluku. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kapasitas pembangkit listrik di Maluku mencapai 409 MW, di mana sekitar 99 persen atau 406 MW berasal dari energi berbasis fosil.
Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) masih menjadi penyumbang kapasitas terbesar, yakni sekitar 249 MW atau 61 persen dari total kapasitas terpasang. Sisanya berasal dari pembangkit berbahan bakar gas dan uap sebesar 157 MW atau 38 persen.
Sementara itu, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) di wilayah ini masih sangat minim. Hanya sekitar 3 MW atau kurang dari 1 persen dari total kapasitas pembangkit, yang terdiri dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 3 MW dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 0,1 MW.
Bahlil menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mendorong agar transisi menuju energi hijau harus dilakukan secara progresif dan menyeluruh, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
"Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada energi fosil. Sudah waktunya kita memanfaatkan potensi panas bumi yang dimiliki daerah-daerah seperti Maluku untuk memenuhi kebutuhan energi secara bersih dan berkelanjutan," ujar Bahlil.
Dorong Pemanfaatan EBT dan Pemerataan Energi
Masuknya proyek PLTP ke dalam RUPTL PLN menjadi langkah strategis dalam mendukung target bauran energi nasional. Pemerintah menargetkan porsi energi baru terbarukan mencapai 23 persen dalam bauran energi nasional pada tahun 2025.
Dengan pengembangan panas bumi ini, diharapkan wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku, tidak hanya menjadi konsumen energi, tetapi juga mampu menghasilkan energi ramah lingkungan yang andal dan berkelanjutan.
Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, proyek ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan ekonomi lokal, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Pemerintah juga akan memastikan bahwa pembangunan PLTP dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Kolaborasi antara PLN, swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan proyek ini.