JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti menunjukkan komitmennya dalam mengungkap kasus korupsi, kali ini dengan memperdalam penyidikan terhadap dugaan gratifikasi yang menyeret nama mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Mohamad Haniv. Dugaan penerimaan gratifikasi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan fashion show anak. Pada hari ini, KPK memanggil Direktur Utama PT Indonesia Wacoal, Suryadi Sasmita (SS), sebagai langkah lanjutan dalam penanganan kasus ini.
Sebagai bagian dari pendekatan intensif yang dilakukan oleh KPK, pemeriksaan terhadap Suryadi Sasmita berlangsung di Gedung KPK Merah Putih. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan transparansi dan keadilan. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," ungkap Tessa dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 5 Maret 2025.
Kasus ini mengemuka seiring dengan proses investigasi internal yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Diketahui bahwa Mohamad Haniv, dalam kapasitasnya sebagai pejabat Ditjen Pajak, diduga telah menerima gratifikasi dari berbagai pihak, termasuk PT Indonesia Wacoal. Penerimaan gratifikasi ini diduga digunakan untuk membiayai event fashion show anak, yang dinilai memerlukan pembiayaan tinggi dan tidak termasuk dalam cakupan tanggung jawab publik seorang pejabat pajak.
Pada hari yang sama, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lain yang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah Suryanto (S), seorang pegawai negeri sipil (PNS), dan Yudios Syaftiar (YS), mantan Kepala Seksi Pengawasan I Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Selatan. Keterlibatan kedua saksi ini diharapkan dapat mengungkap lebih banyak informasi terkait rangkaian gratifikasi yang dilakukan.
Menurut informasi yang diperoleh, penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan yang melibatkan Mohamad Haniv dalam kapasitasnya sebagai pejabat Ditjen Pajak. "Dalam kasus ini, penting untuk mengungkap sejauh mana peran semua pihak terkait, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu," tambah Tessa Mahardhika Sugiarto.
KPK telah menyusun strategi yang cukup komprehensif guna memastikan setiap langkah dalam penyelidikan diikuti dengan ketelitian tinggi. Upaya ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan fisik terhadap individu yang diduga terlibat, tetapi juga analisis mendalam terhadap dokumentasi dan komunikasi yang mungkin menyimpan bukti kuat terkait dugaan gratifikasi.
Sementara itu, Suryadi Sasmita, dalam pernyataannya kepada media sebelum menghadiri pemeriksaan di KPK, menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penyidik. "Saya hadir karena itikad baik untuk membantu proses penyelidikan ini. Saya akan berusaha memberikan informasi yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut," ujarnya kepada wartawan.
Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat, mengingat pentingnya penerapan hukum yang adil dan konsisten dalam upaya memberantas korupsi, yang dianggap sebagai salah satu masalah krusial di Indonesia. Transparansi dalam penanganan kasus gratifikasi yang menyentuh institusi pemerintahan seperti Ditjen Pajak diyakini dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.
Dalam hal ini, KPK diharapkan untuk dapat bertindak tegas, serta menyampaikan hasil dari penyelidikan ini dengan terbuka kepada publik. "Publik menunggu hasil dari penyelidikan ini, dan kami memastikan bahwa penanganan kasus ini akan terus dilakukan dengan transparan dan berdasarkan hukum yang berlaku," kata Tessa kembali menekankan pentingnya publik dilibatkan dalam setiap perkembangan dari kasus ini.
Ke depan, KPK berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dalam hal pencegahan korupsi di berbagai lini, termasuk memperketat mekanisme pengawasan internal terhadap pejabat negara, dan meningkatkan kesadaran akan bahaya serta dampak negatif dari praktik gratifikasi. Langkah ini tidak hanya diharapkan dapat menekan angka korupsi, namun juga membangun etika kerja yang lebih baik di kalangan pejabat publik.
Dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, KPK menegaskan posisinya sebagai lembaga yang berperan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kasus ini, meskipun menambah deret panjang tantangan dalam pemberantasan korupsi, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan menegakkan prinsip kejujuran dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.