JAKARTA - Pada Kamis, 6 Maret 2025, langkah tegas diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan memutuskan untuk membongkar tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak. Keputusan ini diambil setelah dugaan kuat bahwa area wisata yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat tersebut berperan dalam menyebabkan banjir bandang yang melanda wilayah Jabodetabek pada 2 Maret lalu.
Permasalahan Alih Fungsi Lahan
Hibisc Fantasy Puncak, sebuah destinasi wisata yang telah lama menjadi tujuan rekreasi populer di kawasan Puncak, diketahui mengalami perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan awalnya. Alih fungsi ini diyakini menjadi faktor penyebab terjadinya bencana banjir yang mengakibatkan kerugian besar bagi warga di Jabodetabek. "Bongkar mulai hari ini meski itu adalah BUMD. Ini berdampak pada lingkungan," ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya @dedimuldyadi71.
Alih fungsi lahan ini bukan permasalahan baru namun mendapat sorotan serius dari pemerintah provinsi setelah banjir terjadi. Perubahan vegetasi alami yang beralih menjadi area komersial seperti taman wisata, dinilai mengganggu penyerapan air alami, sehingga meningkatkan risiko banjir saat intensitas hujan tinggi.
Dampak Banjir Jabodetabek
Banjir yang melanda Jabodetabek tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga merenggut nyawa. Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, rumah-rumah terendam, serta infrastruktur jalan dan kereta api mengalami kerusakan. Kondisi ini memicu pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebab banjir, termasuk aktivitas pembangunan yang tidak mematuhi aturan pengelolaan lingkungan.
Langkah Tegas Pemerintah Jawa Barat
Keputusan Gubernur Dedi untuk membongkar Hibisc Fantasy Puncak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun pemerhati lingkungan. Banyak yang menilai langkah ini sebagai tindakan tepat untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan dan mengembalikan fungsi lahan ke peruntukan yang lebih ramah lingkungan.
Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan ini, pemerintah provinsi berjanji akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan lahan di kawasan Puncak dan sekitarnya. Mereka juga berkomitmen untuk menegakkan aturan tata ruang dan lingkungan dengan lebih tegas.
Reaksi dan Implikasi Keputusan Pembongkaran
Keputusan pembongkaran ini tentunya memiliki dampak yang signifikan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Sebagai tempat wisata yang populer, Hibisc Fantasy Puncak memberikan kontribusi ekonomi yang tidak sedikit. Namun, kerugian jangka pendek ini dianggap sebanding dengan dampak lebih besar yang bisa dihindari di masa depan.
Pendekatan Gubernur Dedi dalam menangani masalah ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah ini dianggap sebagai titik awal dalam upaya memperbaiki tata kelola lingkungan di wilayah Puncak yang dikenal sebagai daerah resapan air.
Komitmen Terhadap Keberlanjutan Lingkungan
Pada masa mendatang, pemerintah Jawa Barat berencana untuk menggelar program penanaman kembali dan restorasi lahan di kawasan Puncak yang terdampak oleh aktivitas manusia. Restorasi ini bertujuan untuk memulihkan fungsi ekosistem sebagai penahan dan penyerap air.
Selain itu, sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan akan digalakkan, baik kepada masyarakat setempat maupun pelaku usaha di bidang pariwisata. Hal ini sebagai langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merupakan langkah preventif yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Meski menyudahi aktivitas tempat wisata ini menimbulkan dampak ekonomi, tetapi keputusan ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di masa mendatang dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola lingkungan secara bertanggung jawab.
Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Dedi, "Ini adalah langkah yang perlu kita ambil untuk masa depan lingkungan kita. Kepentingan jangka panjang lebih utama daripada kepentingan ekonomi sesaat."
Upaya ini membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat agar perubahan yang diharapkan dapat terwujud, dan mencegah bencana ekologis yang lebih besar di masa depan.