JAKARTA - Indonesia tengah menghadapi perubahan besar dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Pemerintah berencana menghapus sistem kelas dalam BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mulai tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antara peserta BPJS. Melalui KRIS, semua peserta akan membayar iuran yang sama dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang setara. Lalu, bagaimana implementasinya di lapangan dan apa dampaknya bagi masyarakat?
KRIS: Solusi Baru untuk Kesetaraan Pelayanan
Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan terbaru ini, sistem kelas 1, 2, dan 3 yang membedakan iuran dan fasilitas BPJS akan dihapus secara bertahap mulai Juli 2025. Implementasi KRIS dimaksudkan agar kelas rawat inap di setiap rumah sakit memenuhi standar pelayanan yang seragam.
"Melalui KRIS, kami berharap dapat mengurangi kesenjangan layanan kesehatan dan memastikan semua warga negara mendapatkan perawatan yang layak tanpa perbedaan kualitas berdasarkan iuran," ujar seorang pejabat Kementerian Kesehatan yang tidak ingin disebutkan namanya.
Meski terdapat pembaruan dalam struktur pembayaran, pemerintah belum mengumumkan besaran iuran untuk KRIS per Juli 2025. Besaran ini diharapkan diumumkan setelah pemerintah melakukan serangkaian kajian dan simulasi untuk memastikan kesesuaian dengan daya beli masyarakat Indonesia. Perubahan ini juga akan memperhatikan kebutuhan operasional dan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.
Seorang ahli kebijakan publik menjelaskan, "Yang terpenting adalah membuat sistem ini lebih efisien dan berkeadilan. Jika iuran terlalu rendah, kualitas layanan mungkin terpengaruh, tetapi jika terlalu tinggi, bisa memberatkan peserta."
Tanggapan dari Berbagai Kalangan
Perubahan ini mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat dan kalangan akademisi. Beberapa pihak mendukung kebijakan ini dengan alasan pemerataan kualitas layanan kesehatan menjadi lebih baik. Di sisi lain, ada yang meragukan kesiapan rumah sakit dalam mengimplementasikan standar pelayanan yang seragam tersebut.
Salah satu pengamat kesehatan berpendapat, "Perubahan sistem ini inovatif, tetapi kita harus berhati-hati dalam eksekusinya. Ketersediaan sarana dan prasarana di setiap rumah sakit penting untuk memastikan standar pelayanan dapat dipenuhi."
Bagi masyarakat, perubahan ini dapat berarti akses yang lebih setara ke layanan kesehatan. Peserta tidak perlu khawatir tentang perbedaan kualitas hanya karena mereka berada pada kelas yang berbeda. Namun, penerimaan masyarakat terhadap sistem baru ini akan sangat bergantung pada berapa besaran iuran yang harus dibayar dan bagaimana kualitas layanan dapat benar-benar ditingkatkan.
Seorang warga Jakarta yang menjadi peserta BPJS selama lima tahun menyatakan, "Ini adalah perubahan yang baik jika benar-benar diterapkan seperti yang dipromosikan. Kami semua ingin mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas."
Untuk mempersiapkan penerapan KRIS, pemerintah bersama BPJS Kesehatan dan rumah sakit akan bekerjasama dalam memenuhi 12 standar pelayanan yang ditentukan. Proses sosialisasi kepada masyarakat pun diharapkan dapat dilakukan secara masif agar peserta BPJS memahami perubahan ini dan dampaknya terhadap keanggotaan mereka.
Pada akhirnya, keberhasilan KRIS akan sangat bergantung pada koordinasi dari semua pihak terkait dan kesiapan infrastruktur kesehatan di Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan publik, ada harapan besar bahwa sistem baru ini dapat meningkatkan kualitas jaminan kesehatan di tanah air.
Perubahan ini membawa harapan bagi banyak pihak bahwa di masa depan, layanan kesehatan di Indonesia akan lebih adil dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Harapan tersebut bukan hanya sebuah janji, tetapi sebuah motivasi untuk terus memperbaiki dan menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.