JAKARTA - Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi warganya dengan menggelar Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahap I Tahun 2025. Acara ini berlangsung pada Senin, 14 April 2025, di Ruang Hidayah I, Kantor Wali Kota Bentiring. Forum ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam akses pelayanan kesehatan.
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, memimpin langsung pertemuan ini yang dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syafrudin Imam Negara, serta jajaran pemerintah kota lainnya. Dalam forum ini, mereka membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencapaian UHC yang ditargetkan pada tahun 2025.
Syafrudin Imam Negara dalam paparannya menjelaskan bahwa forum ini sangat penting untuk mengidentifikasi capaian UHC saat ini dan mengevaluasi kendala-kendala yang masih dihadapi di lapangan. “Pertemuan hari ini bertujuan untuk menyampaikan progres kondisi terakhir capaian UHC di Kota Bengkulu. Selain itu, kami juga membahas sejumlah persoalan teknis dan administratif yang masih menjadi penghambat, agar bisa dicarikan solusi bersama demi percepatan target UHC 100%,” ungkap Syafrudin.
Dalam konteks pencapaian UHC, Syafrudin menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi, salah satunya adalah masih adanya warga yang belum tercakup dalam data kepesertaan BPJS Kesehatan. “Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah masalah administrasi, kependudukan, dan kurangnya sosialisasi di tingkat bawah. Kami perlu memastikan bahwa semua warga, terutama yang rentan dan kurang mampu, terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” jelasnya.
Syafrudin juga menekankan pentingnya integrasi dan pembaruan data penduduk secara berkala. “Data yang akurat dan terkini sangat penting agar program JKN dapat tepat sasaran. Kami perlu bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan,” tambahnya.
Wali Kota Dedy Wahyudi dalam sambutannya menyatakan bahwa pencapaian UHC adalah salah satu prioritas utama pemerintah kota. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga. UHC bukan hanya sekadar target, tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegas Dedy.
Dedy juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencapai target UHC. “Kami perlu dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Hanya dengan kerjasama yang baik, kita bisa mencapai tujuan ini,” ungkapnya.
Forum ini juga menjadi ajang untuk mendiskusikan berbagai program dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam rangka mendukung pencapaian UHC. Beberapa program yang telah berjalan antara lain adalah peningkatan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan kampanye sosialisasi mengenai pentingnya kepesertaan dalam program JKN.
Dalam kesempatan ini, Dedy juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan. “Kami akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses layanan kesehatan yang dibutuhkan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah kota berencana untuk mengadakan program penyuluhan di tingkat kelurahan dan desa. “Kami akan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai UHC dan BPJS Kesehatan. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mendaftar sebagai peserta,” tambah Dedy.
Forum ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam mencapai UHC di Kota Bengkulu. “Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang baik, kita bisa mencapai target UHC 100% pada tahun 2025. Kesehatan adalah investasi untuk masa depan, dan kami berkomitmen untuk mewujudkannya,” tutup Dedy.
Dengan pelaksanaan forum ini, Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan layanan kesehatan dan memastikan bahwa semua warga mendapatkan akses yang adil dan merata. Pencapaian UHC bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan semua pemangku kepentingan.