JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengeluarkan arahan kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha yang bukan perusahaan terbuka untuk menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan pengalihan pengelolaan aset negara ke dalam struktur Danantara.
Konsolidasi Aset BUMN Menuju Danantara
Danantara, yang resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Badan ini diharapkan dapat menjadi entitas pengelola investasi strategis yang profesional dan transparan, sesuai dengan prinsip good governance.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Danantara menargetkan agar seluruh BUMN berada di bawah pengelolaannya sebelum pelaksanaan RUPS yang dijadwalkan pada akhir Maret 2025. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan, “Insya Allah mudah-mudahan, tentu sebelum RUPS sudah kami lakukan inbreng. Semua BUMN inbreng sekaligus.”
Proses Inbreng dan Penyesuaian Struktur
Proses inbreng, yaitu pengalihan aset dan saham BUMN ke Danantara, direncanakan selesai sebelum RUPS berlangsung. Dony Oskaria menambahkan, “Kami sudah menyusun PP inbrengnya, dan tadi kami konsultasi dengan DPR mengenai hal itu.”
Setelah proses inbreng, seluruh BUMN akan berada di bawah naungan Danantara, yang terdiri dari dua holding: Holding Investasi dan Holding Operasional. Meskipun kedua holding ini memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya tetap berada dalam satu komando Danantara untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan terintegrasi.
Tujuan dan Harapan dari Konsolidasi
Dengan konsolidasi ini, Danantara berharap dapat menciptakan entitas bisnis yang profesional dan berdaya saing global. Menteri BUMN, Erick Thohir, menjelaskan bahwa BUMN sebagai aset negara memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional dan berdaya saing global melalui langkah-langkah seperti restrukturisasi, reorganisasi, dan konsolidasi.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Danantara dikelola dengan sebaik-baiknya, hati-hati, dan transparan. Beliau juga menegaskan bahwa Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.
Dampak terhadap RUPS BUMN
Dengan adanya arahan dari Danantara untuk menunda pelaksanaan RUPS, BUMN dan anak usaha yang bersangkutan diharapkan dapat menyesuaikan jadwal dan proses internal mereka. Hal ini bertujuan agar proses konsolidasi dan pengalihan pengelolaan aset dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.
Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menegaskan bahwa Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian BUMN. Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara Kementerian BUMN fokus pada pengawasan dan pembinaan BUMN.
Langkah Selanjutnya
Ke depan, Danantara akan terus bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memastikan bahwa seluruh proses konsolidasi dan inbreng berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, Danantara juga akan fokus pada peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan BUMN untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Danantara diharapkan dapat memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.