JAKARTA - Tahun 2025 membawa angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) semakin serius dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM, yang merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah memperkuat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang semakin dijadikan andalan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di tanah air.
Pemerintah Fokus Perkuat Akses Pembiayaan UMKM
UMKM di Indonesia sejak lama diakui sebagai sektor yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, di sisi lain, pelaku UMKM sering menghadapi tantangan besar terkait akses pembiayaan yang terbatas. Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian UMKM dan Kemenekraf terus berupaya memperbaiki ekosistem pembiayaan guna mendukung keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.
Sejak pertama kali diperkenalkan, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah terbukti menjadi solusi penting dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM. Pemerintah pun kini meningkatkan program KUR untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia, dengan berbagai jenis skema yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
“Pada tahun 2025, kami menargetkan untuk memperluas cakupan KUR dengan lebih banyak akses yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dari berbagai daerah. Ini adalah langkah besar dalam memperkuat sektor UMKM, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Menteri UMKM, Teten Masduki, dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan pada awal Mei 2025.
Skema KUR yang Terus Dikembangkan
Untuk lebih mempercepat pemberian bantuan finansial kepada pelaku UMKM, KUR mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, per 2025, pemerintah telah menambah anggaran KUR hingga mencapai Rp 60 triliun, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya. Angka ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menggenjot sektor UMKM, agar semakin banyak usaha kecil dan mikro yang dapat memperoleh akses ke modal usaha yang dibutuhkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat tiga kategori utama dalam skema KUR 2025 ini. Pertama adalah KUR Mikro, yang menyasar UMKM dengan skala usaha yang lebih kecil, dengan plafon pinjaman hingga Rp 50 juta. Kedua adalah KUR Kecil, untuk UMKM dengan omzet yang sedikit lebih besar, dengan plafon pinjaman yang lebih tinggi hingga Rp 500 juta. Terakhir, terdapat KUR TKI yang diperuntukkan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin mengembangkan usaha mereka setelah kembali ke tanah air.
Keuntungan utama dari KUR adalah tingkat suku bunga yang sangat rendah, yakni hanya sekitar 6 persen per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman konvensional dari bank. Hal ini menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses pinjaman dengan bunga terjangkau.
Meningkatkan Kolaborasi dengan Sektor Swasta
Dalam upaya untuk memperluas jangkauan KUR, pemerintah juga menggandeng sejumlah lembaga keuangan dan sektor swasta untuk menjadi mitra distribusi. Bank-bank BUMN dan swasta, termasuk Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta lembaga pembiayaan non-bank lainnya, dilibatkan dalam mekanisme penyaluran KUR.
“Dengan menggandeng sektor swasta, kami berharap dapat mempercepat penyaluran KUR kepada UMKM di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Kami juga akan memastikan bahwa sistem digitalisasi yang diterapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses informasi dan proses pengajuan pinjaman,” ujar Kepala Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), Sandiaga Uno.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berencana untuk meluncurkan platform digital yang memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran dan pengajuan KUR secara online. Hal ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat proses pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan adanya platform digital, pelaku UMKM bisa mengakses layanan secara lebih praktis dan cepat, mengingat mayoritas pelaku UMKM di Indonesia kini sudah familiar dengan teknologi digital.
Dampak Positif bagi Pertumbuhan UMKM
Dengan diperluasnya akses pembiayaan melalui KUR, diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, mulai dari kekurangan modal hingga sulitnya mengakses pasar yang lebih luas. Pendanaan yang cukup akan memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan produk, dan meningkatkan kapasitas produksi.
Salah satu dampak positif yang langsung terasa adalah peningkatan produktivitas di sektor UMKM. Para pelaku usaha kini bisa lebih leluasa dalam membeli bahan baku, memperbaiki fasilitas, dan berinovasi dalam produk atau layanan yang mereka tawarkan. Ini akan membuka peluang pasar yang lebih besar, baik secara domestik maupun internasional.
“Dengan KUR, banyak pelaku UMKM di daerah saya yang bisa mengembangkan usaha mereka, mulai dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga sektor pertanian. Pinjaman dengan bunga rendah sangat membantu mereka dalam mengatasi masalah modal,” ujar Andi, seorang pengusaha lokal yang mendapat fasilitas KUR di Makassar.
Menjaga Keberlanjutan dan Kemandirian UMKM
Pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian akses pembiayaan, namun juga pada pemberdayaan pelaku UMKM agar mereka memiliki kemampuan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Salah satu langkah penting yang sedang dilakukan adalah penyuluhan dan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan yang baik, pemasaran digital, serta manajemen usaha yang efisien.
Peningkatan kapasitas UMKM melalui berbagai pelatihan ini bertujuan agar para pelaku UMKM dapat mengelola dana yang mereka terima dari KUR dengan bijak, sekaligus menciptakan usaha yang berkelanjutan. “Kami tidak hanya ingin membantu UMKM berkembang, tetapi juga agar mereka bisa mandiri dan bersaing di pasar global,” tambah Teten Masduki.
Pada 2025, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperluas akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih besar, suku bunga yang lebih rendah, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, sektor UMKM di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dengan pesat, meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Dengan lebih banyak pelaku UMKM yang mendapatkan akses ke pembiayaan, sektor ini akan semakin menguat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Ke depan, pemerintah berencana untuk terus memperluas skema KUR, memastikan sektor UMKM Indonesia tetap menjadi pendorong utama bagi perekonomian nasional.