JAKARTA - Dalam sebuah perkembangan terbaru yang mengguncang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir menghadapi kritik tajam dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Kritik tersebut datang setelah skandal korupsi di PT Pertamina (Persero) menyeruak ke permukaan, mengundang sorotan luas masyarakat dan media.

Muhammad Said Didu, yang dikenal dengan pandangannya yang lugas, menyatakan bahwa Erick Thohir, yang telah menjabat sejak 2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah menyebabkan banyak kerusakan dalam tubuh BUMN. Melalui sebuah unggahan di akun media sosialnya, Said Didu meluapkan rasa frustrasinya terhadap kepemimpinan Menteri BUMN saat ini.

"Pak @erickthohir yth, Bapak sudah terlalu banyak merusak BUMN," tegas Said Didu dalam sebuah pernyataan di platform X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada Senin 03 MARET 2025.

Pertamina dan Skandal Kasus Korupsi

Situasi di Pertamina menjadi pusat perhatian setelah dugaan kasus korupsi dengan angka yang sangat fantastis terungkap. Kasus ini semakin memperburuk citra Pertamina, sebuah perusahaan yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kondisi ini mendorong pemikiran lebih dalam mengenai manajemen dan kepemimpinan dalam tubuh BUMN.

Dalam konteks ini, Said Didu mengemukakan beberapa poin utama yang dianggapnya sebagai bentuk kerusakan yang dilakukan Erick Thohir. Ia menyoroti penggunaan BUMN untuk kepentingan pribadi sebagai salah satu bentuk kerusakan yang signifikan.

"Seperti menggunakan BUMN untuk kepentingan pribadi, menempatkan orang seenaknya, konflik kepentingan bisnis saudara di BUMN, dan menggunakan BUMN untuk kepentingan politik," tambah Said Didu.

Kontroversi Penempatan Orang-Orang Terdekat

Penempatan orang terdekat dalam jajaran BUMN menjadi salah satu isu yang paling disorot. Praktik ini menimbulkan kecurigaan mengenai adanya nepotisme dan kolusi, yang tidak sejalan dengan prinsip good corporate governance. Dalam sistem BUMN yang seharusnya profesional dan transparan, penempatan semacam ini dianggap mengundang masalah di kemudian hari.

Konflik Kepentingan Bisnis

Said Didu juga menyoroti adanya potensi konflik kepentingan bisnis dalam lingkup kerja BUMN. Erick Thohir dituduh menggunakan posisi dan pengaruhnya untuk mengarahkan keuntungan bagi jaringan bisnisnya sendiri, sebuah tuduhan yang jika terbukti, dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap BUMN secara keseluruhan.

Penggunaan BUMN untuk Kepentingan Politik

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah penggunaan BUMN sebagai alat politik. Praktik ini menurut Said Didu, bertentangan dengan tujuan awal pembentukan BUMN yang seharusnya berorientasi pada pelayanan kepentingan publik dan kemajuan ekonomi nasional.

Reaksi dari Pihak Erick Thohir

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Erick Thohir mengenai kritik tajam yang dilontarkan oleh Said Didu. Namun, langkah-langkah perbaikan dan janji untuk melakukan evaluasi total dalam tubuh Pertamina seharusnya menjadi prioritas utama jika ingin mengembalikan kepercayaan publik.

Sementara itu, berbagai pihak berharap agar evaluasi yang dijanjikan tidak hanya sebatas retorika, tetapi benar-benar dijalankan dengan serius untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa depan. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi fondasi dalam setiap langkah pembenahan yang dilakukan.

Implikasi Terhadap Masa Depan BUMN

Kritik keras dari Said Didu ini membuka kembali diskusi mengenai masa depan BUMN di Indonesia. Dengan perannya yang krusial dalam perekonomian, BUMN seharusnya dikelola secara profesional dan terbebas dari campur tangan politik maupun kepentingan pribadi. Hanya dengan demikian, BUMN dapat berfungsi optimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Pengamat dan analis bisnis menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam manajemen BUMN. Pengawasan ketat dan penerapan kebijakan yang berfokus pada keterbukaan informasi dipandang sebagai langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Perkembangan ini menggarisbawahi perlunya tindakan nyata dan komitmen yang tulus dari para pemangku kepentingan untuk memastikan BUMN Indonesia dapat kembali beroperasi sesuai dengan visi dan misinya. Evaluasi total yang dijanjikan tidak hanya penting bagi Pertamina, tetapi juga untuk seluruh BUMN di Indonesia, agar dapat menjadi pilar yang kuat dan bukan sekadar kendaraan politik atau bisnis semata.

Kritik yang dilontarkan Said Didu seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi para pemimpin BUMN agar lebih transparan, akuntabel, dan fokus pada kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun politik. Dengan demikian, potensi dan kontribusi BUMN bagi perekonomian negara dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.