JAKARTA - Pemerintah Daerah Dharmasraya sedang merencanakan usulan wilayah pertambangan rakyat, yang memicu kekhawatiran baru di kalangan aktivis lingkungan. Salah satu suara yang paling vokal menyoroti permasalahan ini adalah Achmal Assahab, anggota dari kelompok advokasi lingkungan, Forest Guardian Sumatera Barat. Achmal menyoroti potensi dampak lingkungan negatif dari rencana tersebut, terutama di sekitar aliran Sungai Batanghari.

"Rencana pemerintah untuk usulan wilayah pertambangan rakyat ini hanya akan menimbulkan masalah baru dan memperburuk keadaan yang sudah kritis," ungkap Achmal. "Bisa kita lihat melalui analisa satelit, di wilayah-wilayah sepanjang aliran Sungai Batanghari, kerusakan yang diakibatkan oleh tambang ilegal sudah sangat mengkhawatirkan," tambahnya.

Sungai Batanghari dan Kerusakan Lingkungan

Sungai Batanghari, yang merupakan salah satu sungai utama di Sumatera Barat, telah lama menjadi saksi dari aktivitas pertambangan ilegal yang merajalela. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak ekosistem sungai tetapi juga menghancurkan kawasan resapan air di sekitarnya. Forest Guardian mengungkapkan bahwa di sepanjang sungai ini, hampir tidak ada lagi daerah resapan yang tersisa, yaitu berupa hutan dengan tajuk bertingkat yang sangat penting untuk konservasi air dan tanah.

"Kegiatan tambang ilegal telah merusak sempadan sungai, yang sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini jelas mengancam tidak hanya ekosistem lokal, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai," kata Achmal. Dampak ini kemudian bisa memanifestasikan masalah jangka panjang seperti tanah longsor, banjir, dan penurunan kualitas air yang berdampak pada kesehatan masyarakat setempat.

Rencana Pemerintah dan Potensi Masalah Baru

Rencana pemerintah untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat, menurut Achmal, hanya akan memperburuk masalah yang ada kecuali ada langkah nyata untuk menangani dampak kerusakan yang sudah terjadi.

"Kecuali pemerintah mau dan berniat menyelesaikan dampak kehancuran yang ditinggalkan oleh tambang-tambang ilegal sebelumnya, kita hanya akan menambah halaman baru pada buku masalah lingkungan di daerah ini," tegasnya.

Forest Guardian dan kelompok-kelompok advokasi lingkungan lainnya mendesak pemerintah untuk mengkaji lebih dalam rencana ini dengan melibatkan para ahli lingkungan, masyarakat adat, dan semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Pandangan Ahli Lingkungan

Seorang ahli lingkungan dari Universitas Andalas, Dr. Arief Putra, mengemukakan pandangannya terkait dengan potensi konflik antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. "Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pertambangan rakyat bukan ide yang buruk selama dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat."

Namun, ia juga menambahkan bahwa "jika tidak ada sistem pengawasan yang kuat dan transparan, maka upaya ini akan sia-sia, dan hanya akan memicu eksploitasi baru yang merugikan semua pihak."

Upaya Pemerintah

Sebagai respons atas kekhawatiran yang berkembang, Pemerintah Daerah Dharmasraya telah berkomitmen untuk melakukan evaluasi mendalam sebelum melanjutkan ke tahap implementasi. Seorang perwakilan dari pemerintah daerah menyebutkan bahwa "kami mendengarkan masukan dari semua pemangku kepentingan dan akan melakukan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pertambangan rakyat dilakukan dengan tanggung jawab."

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk melibatkan universitas lokal dan lembaga penelitian dalam menyusun rencana pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi prioritas utama.

Rencana pembentukan wilayah pertambangan rakyat di Dharmasraya ini menjadi titik krusial dalam upaya menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Meskipun pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal, tanpa penanganan dan strategi yang tepat, risiko kerusakan lingkungan jangka panjang menjadi ancaman nyata.

Sebagai langkah ke depan, kolaborasi antara pemerintah, kelompok lingkungan, akademisi, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa manfaat keberlanjutan bagi seluruh pihak terkait. Achmal dari Forest Guardian menekankan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam setiap tahap proses untuk menghindari kesalahan dan dampak buruk yang terjadi di masa lalu.

Dengan tantangan ini, Pemerintah Daerah Dharmasraya diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Tanpa strategi yang matang, impian meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertambangan rakyat dapat berakhir menjadi kenyataan pahit yang merusak ekosistem alam yang sangat berharga.