JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya efisiensi dalam proses perizinan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang selama ini memakan waktu yang sangat lama, bahkan mencapai bertahun-tahun.

Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor energi ini, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, mencakup 40 persen dari potensi dunia. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) belum berjalan dengan kecepatan yang diharapkan.

“PLTP peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, ini sudah kita kerjakan, namun tidak berjalan dengan cepat. Ternyata, untuk memulai konstruksi dari awal sampai urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi, agar dari 24.000 MW, yang baru dikerjakan hanya 11%, bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Potensi Energi Panas Bumi yang Belum Terkelola Maksimal

Indonesia, sebagai negara yang terletak di "Cincin Api Pasifik", memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar. Berdasarkan data, Indonesia memiliki potensi energi panas bumi mencapai 40 persen dari total potensi panas bumi dunia, yang diperkirakan dapat menghasilkan 24.000 MW energi listrik. Namun, meskipun potensi ini sangat besar, hanya sekitar 11 persen yang sudah dikerjakan hingga saat ini.

Menurut Presiden Jokowi, keberhasilan Indonesia dalam mengoptimalkan potensi panas bumi akan sangat bergantung pada upaya untuk mempercepat proses perizinan dan mempermudah berbagai regulasi yang menghambat kelancaran proyek pengembangan energi panas bumi. Selain itu, ia juga menekankan perlunya keterlibatan investor dalam proyek-proyek energi hijau yang memiliki dampak positif baik untuk keberlanjutan lingkungan maupun untuk penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan.

“Untuk mencapai target besar ini, kita membutuhkan investasi yang cepat, tetapi jika proses perizinannya memakan waktu bertahun-tahun, maka hal tersebut akan menghambat langkah kita untuk segera mendapatkan tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi,” jelas Jokowi.

Kendala Perizinan yang Menghambat Investasi

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sektor panas bumi di Indonesia adalah proses perizinan yang rumit dan memakan waktu lama. Menurut Presiden Jokowi, meskipun langkah-langkah untuk memajukan pemanfaatan energi panas bumi sudah dilakukan, namun hingga saat ini, proses perizinan masih menjadi hambatan besar.

“Proses untuk memulai konstruksi, dari perizinan hingga pembangunan, bisa memakan waktu 5 hingga 6 tahun. Ini waktu yang sangat lama untuk sebuah proyek energi yang seharusnya dapat segera dijalankan,” tambahnya.

Proses perizinan yang panjang ini menjadi salah satu faktor yang menghambat investor untuk segera terjun dalam proyek-proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Padahal, kebutuhan akan energi terbarukan, seperti panas bumi, semakin mendesak di tengah upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan.

Meningkatkan Investasi Energi Hijau

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapan agar sektor panas bumi dapat menjadi bagian penting dari rencana Indonesia untuk meningkatkan kapasitas energi hijau. Ia menegaskan bahwa sektor panas bumi memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat, sekaligus berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan.

“Jika kita dapat mempercepat proses perizinan dan mempermudah prosedur yang ada, maka para investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di sektor panas bumi. Ini akan menjadi langkah besar dalam pengembangan energi hijau di Indonesia,” ujar Jokowi.

Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah investasi dan mempercepat proses administratif yang terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Ke depannya, diharapkan ada peningkatan signifikan dalam jumlah proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dapat segera dilaksanakan, mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap ketahanan energi nasional.

Kegiatan IIGCE ke-10 dan Prospek Industri Panas Bumi

Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 yang dibuka oleh Presiden Jokowi pada hari ini, merupakan ajang penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi terbarukan, khususnya energi panas bumi. IIGCE sendiri menjadi salah satu platform bagi para pelaku industri untuk berbagi pengetahuan, membahas tantangan, serta mengeksplorasi peluang baru dalam pengembangan sektor panas bumi di Indonesia.

Dalam acara ini, para peserta juga dapat memperkenalkan teknologi baru dalam sektor panas bumi dan mendiskusikan berbagai isu terkait, seperti efisiensi energi, pengelolaan sumber daya panas bumi, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempercepat transisi energi terbarukan. IIGCE ke-10 menjadi momentum penting untuk mempercepat pengembangan sektor panas bumi di Indonesia, dengan harapan dapat menarik lebih banyak investor dan menciptakan kebijakan yang lebih mendukung.

Harapan untuk Masa Depan Energi Terbarukan

Presiden Jokowi menutup sambutannya dengan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan energi terbarukan, khususnya panas bumi, sebagai salah satu solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ia juga berharap agar sektor panas bumi dapat berkembang pesat, mengingat pentingnya energi hijau untuk masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

“Semoga ke depan, kita dapat mempercepat langkah kita dalam memanfaatkan potensi panas bumi ini, sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dalam hal penyediaan energi yang ramah lingkungan,” kata Presiden Jokowi menutup sambutannya.

Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia di sektor energi panas bumi, serta dengan adanya kemauan politik dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu pemimpin global dalam pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan.