JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif royalti di sektor pertambangan menuai penolakan keras dari para pelaku usaha. Kebijakan ini, yang tengah digodok oleh pemerintah, dianggap tidak tepat waktu oleh kalangan industri pertambangan, mengingat kondisi pasar yang sedang terpuruk.

Hendra Sinadia, Ketua Indonesia Mining Association (IMA), mengungkapkan bahwa rencana kenaikan royalti pertambangan saat ini tidak sejalan dengan situasi yang dihadapi oleh pelaku industri. Menurut Hendra, sektor pertambangan saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan berat, seperti anjloknya harga komoditas serta meningkatnya beban operasional perusahaan.

"Market sedang jatuh, harga juga turun, dan beban perusahaan terus meningkat. Ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan royalti," ujar Hendra Sinadia, saat ditemui seusai menghadiri diskusi bertajuk ‘Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan Nikel’ yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin 17 MARET 2025.

Kenaikan Royalti di Tengah Penurunan Harga Komoditas

Rencana pemerintah untuk menaikkan royalti tambang, terutama untuk sektor nikel, memicu ketidaksetujuan dari berbagai kalangan industri. Hal ini tak lepas dari situasi harga komoditas yang sedang mengalami penurunan tajam. Menurut para pelaku usaha, kenaikan royalti akan menambah beban yang sudah sangat berat bagi para pengusaha tambang yang tengah berjuang menghadapi penurunan harga jual produk mereka di pasar global.

Dalam diskusi yang berlangsung, Hendra Sinadia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tambang saat ini tengah berusaha bertahan hidup di tengah ketidakpastian harga komoditas yang turun drastis. Beberapa perusahaan bahkan menghadapi risiko kerugian yang cukup besar, sehingga mereka sangat berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana untuk menaikkan royalti, terlebih dalam kondisi pasar yang sedang terpuruk seperti sekarang.

"Peningkatan royalti hanya akan menambah tekanan bagi industri tambang yang sudah menghadapi tantangan berat, baik dari sisi operasional maupun harga komoditas yang terus menurun," tambah Hendra Sinadia.

Dampak Potensial bagi Investasi dan Daya Saing Industri

Menurut Hendra, rencana kenaikan royalti berpotensi mengurangi daya tarik investasi di sektor pertambangan Indonesia. Salah satu daya tarik utama bagi investor asing adalah stabilitas kebijakan fiskal dan regulasi yang menguntungkan. Jika tarif royalti naik secara signifikan, hal ini akan mengurangi daya saing sektor pertambangan Indonesia di pasar global, serta membuat Indonesia kurang menarik bagi investor yang sudah menunggu kepastian dalam kebijakan.

Kenaikan royalti yang tidak disertai dengan peningkatan harga komoditas, menurut Hendra, akan memaksa perusahaan tambang untuk menyesuaikan biaya operasional, yang berujung pada pengurangan produksi atau bahkan pengurangan tenaga kerja. Tentu saja, hal ini akan berimbas pada sektor ekonomi yang lebih luas, termasuk pengurangan pendapatan negara yang diperoleh dari sektor tambang itu sendiri.

"Jika royalti dinaikkan dalam kondisi pasar yang sedang turun, maka daya saing industri akan semakin melemah. Ini berisiko mengurangi minat investor dan berpotensi mengurangi lapangan kerja di sektor ini," jelas Hendra Sinadia lebih lanjut.

Reaksi Pelaku Industri Tambang terhadap Rencana Pemerintah

Kendati ada pro dan kontra terhadap rencana pemerintah ini, beberapa pihak dari kalangan pengusaha tambang masih berharap agar pemerintah mendengarkan keluhan mereka dan mencari jalan tengah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai alternatif, para pelaku usaha tambang mengusulkan agar pemerintah menunggu situasi pasar membaik sebelum mengambil keputusan besar terkait kebijakan tarif royalti.

Diskusi yang diadakan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha tambang, tokoh industri, dan sejumlah perwakilan pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, beberapa pihak menekankan pentingnya mempertahankan stabilitas sektor pertambangan untuk mendukung ketahanan ekonomi Indonesia.

"Kami berharap pemerintah dapat mendengarkan suara kami sebagai pelaku industri yang paling tahu kondisi di lapangan. Kenaikan royalti seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak terburu-buru, mengingat dampak besar yang bisa ditimbulkan terhadap industri ini," kata seorang pengusaha tambang yang turut hadir dalam diskusi tersebut.

Tantangan Sektor Pertambangan di Tengah Pandemi dan Ketidakpastian Global

Industri pertambangan Indonesia memang tengah menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak pandemi COVID-19 yang telah mengganggu rantai pasokan dan permintaan komoditas global. Selain itu, harga komoditas, seperti nikel, batubara, dan tembaga, mengalami fluktuasi yang cukup besar, yang mempengaruhi pendapatan perusahaan tambang.

Tak hanya itu, sektor tambang Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan lain, seperti peraturan yang ketat terkait lingkungan, serta tuntutan untuk beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan. Banyak perusahaan tambang yang sedang berinvestasi dalam teknologi baru untuk memenuhi standar lingkungan yang lebih tinggi, yang tentunya membutuhkan biaya besar.

Namun, meskipun ada penurunan harga komoditas, pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk menggali lebih banyak potensi dari sektor pertambangan dengan meningkatkan royalti sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Rencana ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa negara bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari sumber daya alam yang ada.

Pentingnya Kebijakan yang Seimbang

Kebijakan kenaikan royalti memang memiliki dua sisi: di satu sisi, ini dapat meningkatkan pendapatan negara yang bergantung pada sektor tambang, namun di sisi lain, hal ini berisiko menambah beban bagi pengusaha yang tengah berjuang dengan tantangan harga komoditas yang rendah. Oleh karena itu, sejumlah pelaku industri menilai bahwa kebijakan ini harus diambil dengan sangat hati-hati.

"Pemerintah harus lebih memperhatikan situasi pasar dan kondisi industri. Kebijakan yang terlalu mendesak bisa memicu kerugian lebih lanjut dan merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang bergantung pada sektor ini," kata Hendra Sinadia, yang menekankan pentingnya mengambil kebijakan yang seimbang.

Pengusaha Tambang Desak Pemerintah Tunda Kenaikan Royalti

Rencana pemerintah untuk menaikkan royalti di sektor pertambangan, khususnya bagi tambang nikel, menuai penolakan dari pelaku industri yang menganggap langkah ini tidak tepat waktu. Harga komoditas yang turun, serta beban operasional yang terus meningkat, membuat pengusaha tambang merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan tarif royalti.

Para pelaku usaha tambang mengimbau agar pemerintah mempertimbangkan kondisi pasar dan sektor pertambangan yang tengah terpuruk, dengan harapan kebijakan ini dapat ditunda atau dikelola dengan lebih bijak untuk memastikan keberlanjutan industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.