JAKARTA - Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang semakin marak diterapkan oleh perusahaan di Indonesia diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap arus mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini, yang memungkinkan para pekerja untuk bekerja dari rumah atau tempat lain yang mereka pilih, turut mempengaruhi perilaku mobilitas masyarakat, terutama dalam hal perjalanan mudik yang selalu menjadi fenomena besar setiap tahunnya.
Pada Selasa, 18 Maret 2025, dalam program Morning Zone yang disiarkan Okezone, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan pendapatnya mengenai pengaruh kebijakan WFA terhadap mudik Lebaran 2025. Menurut Djoko, meskipun WFA memberikan kemudahan bagi banyak pekerja, kebijakan ini juga berpotensi mengubah pola mudik yang biasanya terjadi setiap tahun.
Dampak WFA Terhadap Perilaku Mudik Masyarakat
Djoko Setijowarno menjelaskan bahwa WFA memberikan fleksibilitas waktu bagi banyak pekerja untuk merencanakan perjalanan mudik, terutama bagi mereka yang sebelumnya terikat dengan waktu cuti atau libur kantor. Namun, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi volume pemudik, karena para pekerja yang sebelumnya harus pulang ke kampung halaman pada waktu-waktu tertentu, kini bisa melakukannya lebih fleksibel.
“Dengan adanya WFA, banyak pekerja yang sebelumnya terikat oleh waktu dan liburan kantor, sekarang bisa memilih kapan saja untuk mudik, tanpa harus terburu-buru pada saat libur panjang. Ini berpotensi mengubah pola mudik yang biasa terjadi pada musim Lebaran,” kata Djoko dalam program tersebut.
Lebih lanjut, Djoko menilai bahwa meskipun fleksibilitas ini menguntungkan dari sisi kenyamanan, namun hal ini juga dapat menciptakan distribusi pemudik yang lebih tersebar sepanjang waktu. Hal ini, menurut Djoko, dapat mengurangi lonjakan jumlah pemudik yang biasanya terjadi pada puncak arus mudik.
“Dulu kita biasa melihat puncak arus mudik yang sangat padat pada H-3 atau H-2 Lebaran. Dengan kebijakan WFA, mudik bisa terjadi lebih merata, bahkan beberapa minggu sebelum Lebaran. Namun, ini juga berisiko mempengaruhi kapasitas transportasi yang sudah terbatas,” lanjut Djoko.
Perubahan dalam Infrastruktur Transportasi
Kebijakan WFA tidak hanya mempengaruhi perilaku pemudik, tetapi juga menuntut adanya perubahan dalam cara transportasi umum mengelola arus mudik. Djoko menekankan bahwa perubahan pola mudik ini harus diantisipasi dengan baik oleh pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya, meskipun angka pemudik mungkin tersebar lebih merata, masih terdapat tantangan besar dalam hal pengelolaan kapasitas transportasi yang terbatas.
“Dengan WFA, kita mungkin akan melihat pergerakan pemudik yang lebih tersebar. Namun, pengelolaan kapasitas transportasi yang tepat dan lebih fleksibel menjadi sangat penting. Kita tidak bisa mengabaikan faktor kemacetan dan ketersediaan kendaraan selama musim mudik,” jelas Djoko.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kendaraan umum, yang kemungkinan harus menyesuaikan jadwal dan kapasitas untuk mengakomodasi lonjakan penumpang di luar periode libur panjang biasa. Selain itu, banyak pemudik yang memilih kendaraan pribadi, sehingga diperkirakan akan ada peningkatan signifikan jumlah kendaraan di jalan.
Pengaruh terhadap Anggaran Mudik Gratis
Tak hanya itu, kebijakan WFA juga berpotensi berpengaruh terhadap kebijakan mudik gratis yang setiap tahunnya digalakkan oleh pemerintah melalui Kemenhub. Djoko Setijowarno menyatakan bahwa Kemenhub kemungkinan besar akan melakukan penyesuaian anggaran mudik gratis untuk 2025. Pasalnya, dengan pola distribusi pemudik yang lebih fleksibel dan terdistribusi lebih lama, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan akan angkutan umum gratis yang lebih efisien dan terjangkau.
“Kemenhub sudah memberikan layanan mudik gratis selama beberapa tahun terakhir. Namun, jika mudik lebih tersebar sepanjang bulan Ramadan, tentu saja anggaran yang disiapkan harus disesuaikan. Mudik gratis tetap menjadi salah satu program utama, tetapi cara pelaksanaannya mungkin akan berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Djoko juga mengingatkan bahwa, meskipun mudik gratis merupakan kebijakan yang sangat dihargai oleh masyarakat, perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah, penyedia angkutan, dan masyarakat agar program ini tetap berjalan efektif.
Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi
Selain itu, Djoko juga mengingatkan bahwa infrastruktur transportasi harus dipersiapkan lebih baik agar bisa mengatasi lonjakan pemudik yang lebih merata. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan raya dan terminal, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
“Mudik tidak hanya soal transportasi, tetapi juga soal infrastruktur pendukung yang harus siap menampung pemudik dalam jumlah besar. Mulai dari jalan raya, jembatan, hingga terminal, semuanya harus dipastikan dalam kondisi optimal,” ujar Djoko.
Sebagai pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menyarankan agar pemerintah memperhatikan masalah manajemen arus transportasi dengan lebih cermat. Menurutnya, meskipun mudik akan lebih tersebar, tetap ada puncak-puncak waktu yang memerlukan perhatian khusus.
“Pemerintah harus tetap memperhatikan puncak-puncak arus mudik, seperti H-7 atau H-3 Lebaran. Bahkan dengan adanya kebijakan WFA, titik-titik kepadatan kendaraan tetap harus diantisipasi dengan baik,” katanya.
Penyusunan Kebijakan Baru oleh Kemenhub
Terkait dengan perencanaan anggaran mudik gratis, Djoko berharap bahwa Kementerian Perhubungan akan segera melakukan penyesuaian kebijakan guna memfasilitasi perubahan pola mudik tersebut. Pemerintah harus segera merumuskan strategi baru agar pemudik tetap bisa menikmati layanan transportasi yang efisien dan aman, tanpa menambah beban pada infrastruktur yang sudah terbatas.
“Diperlukan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, Kemenhub perlu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran arus mudik pada tahun 2025,” pungkas Djoko.
Kebijakan Work From Anywhere (WFA) diperkirakan akan membawa dampak besar pada mudik Lebaran 2025. Sementara fleksibilitas waktu mudik bisa mengurangi tekanan pada hari-hari puncak arus mudik, namun tantangan dalam pengelolaan kapasitas transportasi tetap ada. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, diharapkan dapat melakukan penyesuaian anggaran dan kebijakan terkait, serta memastikan infrastruktur transportasi siap mengatasi lonjakan jumlah kendaraan maupun penumpang. Di tengah tantangan ini, penting bagi pihak berwenang untuk mengoptimalkan layanan mudik dan memastikan kelancaran perjalanan bagi seluruh pemudik.
