JAKARTA - Kenaikan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada kredit rumah tangga atau kredit konsumsi kembali menjadi sorotan utama di industri perbankan Indonesia. Mengacu pada data terbaru dari Bank Indonesia (BI), rasio NPL kredit rumah tangga per Januari 2025 meningkat menjadi 2,17%. Angka ini mengalami kenaikan dari 1,90% di Januari 2024 dan 2,02% pada Desember 2024. Tren ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar cicilan pinjaman sedang mengalami penurunan.

Peningkatan NPL ini menjadi perhatian serius bagi perbankan, mengingat kredit konsumsi memiliki porsi signifikan dalam portofolio kredit bank di Indonesia. Kredit ini umumnya mencakup penggunaan dana untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan cicilan tidak hanya berdampak pada perekonomian rumah tangga tetapi juga stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Para bankir kini tengah merancang strategi untuk menyikapi fenomena ini dan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. "Peningkatan NPL pada kredit rumah tangga memang menjadi alarm bagi kami. Kami berusaha untuk tetap menjaga agar portofolio kredit kami tetap sehat dan likuid," kata Direktur Keuangan Bank Sejahtera, Budi Santoso, ketika diwawancarai mengenai fenomena ini.

Salah satu pendekatan utama yang dilakukan adalah pengetatan kebijakan pemberian kredit. Bank kini lebih selektif dalam menilai calon debitur mereka, memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membayar cicilan tepat waktu. Ini termasuk memeriksa riwayat kredit calon debitur, menganalisis penghasilan, dan menilai kesinambungan pekerjaan mereka. "Kami lebih berhati-hati dalam memberikan kredit baru, terutama di sektor rumah tangga. Proses penilaian yang ketat menjadi salah satu solusi kami untuk menekan angka NPL," jelas Budi.

Diversifikasi portofolio kredit menjadi strategi lainnya yang diterapkan oleh bank. Dengan memperluas jangkauan kredit ke sektor-sektor lain, seperti usaha kecil dan menengah (UKM) dan kredit korporasi, risiko yang dihadapi bisa lebih tersebar. Ini dapat membantu bank mengurangi dampak dari peningkatan NPL di sektor kredit rumah tangga.

Selain itu, edukasi kepada nasabah juga menjadi strategi penting dalam menghadapi kenaikan NPL ini. Bank berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar mereka semakin melek dalam pengelolaan kredit. "Kami mengadakan seminar dan workshop untuk nasabah kami, memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik dan risiko berhutang," ujar Budi.

Perbankan juga sedang menyusun pendekatan baru yang lebih inovatif untuk mengatasi nasabah yang kesulitan membayar. Salah satu caranya adalah melalui restrukturisasi kredit, yaitu dengan memberikan perpanjangan tenor atau penurunan suku bunga sementara, tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah. "Langkah ini ditempuh supaya nasabah masih bisa menjalankan kewajibannya tanpa memberatkan dan tetap menjaga kepercayaan nasabah kepada kami," tambah Budi.

Bahkan ada pula bank yang menggunakan inovasi teknologi informasi untuk memonitor kesehatan finansial nasabah. Dengan memanfaatkan data analitik, bank mencoba untuk memprediksi kemungkinan terjadinya gagal bayar lebih dini sehingga bisa mengambil langkah antisipatif dengan cepat. "Pemanfaatan teknologi dalam memonitor risiko menjadi salah satu keunggulan kompetitif kami. Ketika ada indikasi kredit macet, kami bisa segera melakukan pendampingan kepada nasabah," tutur Budi.

Situasi ekonomi yang dinamis juga menjadi penentu utama dari munculnya isu kenaikan NPL ini. Tekanan ekonomi global serta faktor domestik seperti infla­asi yang tinggi akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Bank Indonesia memproyeksikan tingkat inflasi pada tahun 2025 akan tetap stabil namun diakui masih memiliki faktor-faktor yang perlu dicermati.

Dukungan dari pemerintah dan regulasi yang kondusif sangat dibutuhkan untuk menekan peningkatan NPL ini. Pelonggaran kredit yang bijak serta insentif kepada sektor usaha tertentu mungkin bisa dijadikan opsi untuk menggerakkan roda ekonomi hingga penghasilan masyarakat kembali stabil.

Dalam jangka panjang, kebijakan makroekonomi yang kuat dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung stabilitas finansial. "Kita harus bekerja sama menghadapi keadaan ini, baik dari sisi regulator, pemerintah, maupun pelaku industri perbankan. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional," tutup Budi.

Dalam konteks ini, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan harus tetap optimis dan melakukan tindakan antisipatif yang tepat agar dampak dari meningkatnya NPL ini bisa dikelola dengan baik dan tidak membebani ekonomi secara keseluruhan. Dengan sinergi antara bank, nasabah, dan regulator, diharapkan tantangan ini bisa dilalui dengan baik, dan ekonomi Indonesia bisa kembali tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.