JAKARTA - Meskipun peraturan yang mengatur tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah jelas dan tegas, fenomena pembayaran pajak tanpa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih kerap dijumpai di lapangan. Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama mengingat adanya aturan baru yang mewajibkan penggunaan KTP dalam berbagai proses administrasi kendaraan bermotor.
Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, proses pengesahan serta perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baik secara manual di Samsat atau secara elektronik melalui Samsat Online, kini menuntut wajib pajak untuk lebih teliti dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Salah satu persyaratan utama yang tidak dapat digantikan adalah KTP yang sah dari pemilik kendaraan.
Proses Pengesahan STNK: Manual atau Elektronik?
Dalam Perpol tersebut, dijelaskan bahwa pengesahan dan perpanjangan STNK dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu manual di kantor Samsat atau secara elektronik melalui platform Samsat Online. Namun, terdapat ketentuan yang perlu dipahami oleh wajib pajak, yakni pengesahan STNK secara manual yang tetap mengharuskan pelampiran KTP pemilik kendaraan yang tertera dalam STNK.
Pada praktiknya, banyak wajib pajak yang masih mencoba untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan tanpa membawa serta KTP. Beberapa di antaranya bahkan berharap dapat memprosesnya tanpa mengurus dokumen identitas yang satu ini. Dalam banyak kasus, mereka berusaha melakukan pembayaran dengan alasan kesulitan membawa KTP yang terkadang hilang atau rusak. Meskipun hal ini kadang terlihat mudah, wajib pajak yang tidak melengkapi dokumen ini akan menemui kendala dalam proses administrasi dan pengesahan kendaraan.
"Kami tidak dapat memroses pembayaran pajak kendaraan tanpa adanya KTP pemilik yang sesuai dengan data di STNK. Itu sudah menjadi persyaratan yang tidak bisa ditawar lagi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Kepala Samsat Jakarta Timur, Andi Putra, dalam wawancara beberapa waktu lalu.
Fenomena Tembak KTP: Membayar Pajak Tanpa KTP Sah
Beberapa wajib pajak mencoba mengakali masalah ini dengan metode yang dikenal dengan sebutan “tembak KTP”. Metode ini mengacu pada tindakan di mana seseorang menggunakan KTP orang lain yang tidak sesuai dengan identitas asli pemilik kendaraan untuk memproses pembayaran pajak. Meskipun ini bisa dilakukan dalam beberapa kondisi tertentu, namun practices ini jelas melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Berdasarkan penelusuran, fenomena tembak KTP ini terutama banyak terjadi di daerah-daerah yang akses menuju kantor Samsat masih terbatas, atau di wilayah dengan tingkat kesadaran administrasi yang rendah. Banyak wajib pajak yang terjebak dalam situasi ini karena ingin segera membayar pajak kendaraan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Bahkan, tidak jarang yang melakukan pembayaran secara tidak sah hanya untuk menghindari denda keterlambatan atau untuk memenuhi syarat administratif kendaraan.
Namun, pihak Samsat kini semakin gencar melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik semacam ini. Para petugas tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, namun juga memastikan bahwa KTP yang digunakan sesuai dengan data yang ada dalam database kendaraan. Salah satu cara untuk menghindari adanya manipulasi adalah dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem verifikasi online yang telah diimplementasikan pada platform Samsat Online.
“Kami juga melakukan pemantauan dan verifikasi berbasis teknologi untuk memeriksa keabsahan data wajib pajak. Ini agar tidak ada manipulasi data dan memastikan setiap proses pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Andi Putra lebih lanjut.
Beban Wajib Pajak: Menyiapkan Dana Lebih untuk Proses Tembak KTP
Bagi wajib pajak yang memilih untuk melakukan pengesahan STNK melalui cara manual di kantor Samsat, mereka diharuskan membawa dokumen persyaratan yang lengkap, termasuk KTP yang sah. Bagi mereka yang menghadapi masalah dengan hilangnya atau rusaknya KTP, mereka diwajibkan untuk mengganti KTP mereka terlebih dahulu melalui proses yang cukup panjang. Bahkan, jika terpaksa, biaya tambahan pun harus dikeluarkan untuk mempercepat proses pembuatan KTP baru.
Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa beberapa wajib pajak yang membutuhkan proses cepat untuk membayar pajak kendaraan akan terpaksa menambah biaya yang tidak sedikit hanya untuk melakukan "tembak KTP" agar proses pajak mereka bisa segera selesai. Beberapa pihak juga mengungkapkan bahwa biaya tambahan yang perlu dikeluarkan oleh wajib pajak untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan semakin menambah beban, terutama bagi mereka yang dalam kondisi ekonomi sulit.
"Kadang biaya pembuatan KTP baru yang harus saya keluarkan lebih mahal daripada pajak kendaraan itu sendiri. Ini jelas menjadi beban tambahan bagi kami, dan banyak yang memilih untuk mencari cara instan supaya tidak harus mengeluarkan biaya lebih," ujar Rini, seorang wajib pajak asal Jakarta, yang merasa kesulitan karena KTP yang dimilikinya hilang beberapa waktu lalu.
Penyelesaian dan Saran: Menjaga Keabsahan Data Kendaraan
Pihak berwenang sangat menyarankan agar masyarakat tetap mematuhi ketentuan yang ada dengan menyediakan dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal ini, KTP pemilik kendaraan harus sesuai dengan data yang tercatat di dalam STNK. Tidak hanya untuk keperluan administrasi pajak, melainkan juga demi menjaga transparansi dan keabsahan data kendaraan yang ada di seluruh Indonesia.
Pentingnya peran data yang akurat dalam sistem registrasi kendaraan bermotor ini tidak hanya untuk kepentingan pajak, namun juga untuk kepentingan lainnya, seperti pengawasan lalu lintas dan upaya pencegahan tindak kejahatan yang melibatkan kendaraan bermotor. Menggunakan KTP yang sah dan sesuai dengan identitas pemilik kendaraan merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa sistem administrasi kendaraan berjalan dengan lancar.
Sebagai upaya penyelesaian, pihak Samsat Online kini menyediakan sistem yang memudahkan masyarakat untuk memverifikasi dan melakukan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Dengan aplikasi ini, diharapkan proses administrasi pajak menjadi lebih mudah dan lebih efisien tanpa harus menambah biaya tambahan.
"Kami ingin memastikan bahwa pelayanan pajak kendaraan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan. Wajib pajak hanya perlu mengikuti prosedur yang ada dan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik melalui teknologi," tambah Andi Putra.
Fenomena pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa menggunakan KTP yang sah masih menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Hal ini sering kali berujung pada praktik tembak KTP yang bisa merugikan pihak terkait. Pemerintah, melalui lembaga Samsat, telah menegaskan bahwa setiap wajib pajak harus mematuhi aturan yang ada dengan membawa dokumen yang sesuai untuk memastikan kelancaran administrasi.
Untuk itu, wajib pajak disarankan untuk lebih proaktif dalam memenuhi syarat-syarat administrasi kendaraan mereka agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Pemanfaatan sistem Samsat Online menjadi solusi praktis untuk menghindari antrean panjang dan proses yang memakan waktu, serta menjaga agar data kendaraan tetap sah dan terjamin keakuratannya.
