JAKARTA - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 menunjukkan bahwa literasi pasar modal di Indonesia masih tergolong rendah. Indeks literasi pasar modal tercatat hanya sebesar 17,78 persen, sementara tingkat inklusi pasar modal berada di angka yang jauh lebih kecil, yakni 1,34 persen. Data ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sektor pasar modal yang berpotensi besar untuk perekonomian.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, meluncurkan program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2025. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan produk dan layanan industri keuangan pasar modal di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan daerah se-Provinsi Bali.
Pentingnya Literasi dan Inklusi Keuangan dalam Meningkatkan Partisipasi di Pasar Modal
Indeks literasi pasar modal yang rendah menjadi perhatian serius bagi OJK. Pasar modal merupakan sektor yang memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Namun, agar sektor ini dapat berkembang dengan optimal, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat, khususnya dalam hal cara berinvestasi, mengelola risiko, dan memanfaatkan berbagai instrumen investasi yang tersedia.
Selain itu, tingkat inklusi keuangan yang hanya mencapai 1,34 persen menunjukkan bahwa sangat sedikit orang yang terlibat aktif dalam kegiatan pasar modal. Inklusi ini mencerminkan jumlah individu yang benar-benar memanfaatkan produk pasar modal untuk investasi dan perencanaan keuangan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan menjadi sangat penting untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendorong mereka untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada.
Program TPAKD 2025 di Bali: Fokus pada ASN untuk Menjadi Agen Perubahan
Untuk mengatasi tantangan ini, OJK Provinsi Bali memfokuskan upaya pada peningkatan literasi dan inklusi pasar modal melalui program TPAKD 2025, dengan target utama para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah se-Provinsi Bali. "Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada ASN mengenai berbagai produk dan layanan pasar modal, yang nantinya diharapkan dapat memotivasi mereka untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat," ujar Kepala OJK Provinsi Bali, dalam acara peluncuran program TPAKD 2025.
Melalui program ini, OJK Provinsi Bali berharap ASN akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran pasar modal dalam perekonomian, serta berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk perencanaan keuangan pribadi, seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Dengan ASN yang lebih teredukasi, OJK juga berharap mereka dapat menularkan pengetahuan tersebut kepada keluarga, teman, dan kolega mereka di luar lingkungan kerja.
Peningkatan Literasi Keuangan melalui Pelatihan dan Sosialisasi
Program TPAKD 2025 akan melibatkan berbagai kegiatan edukasi, seperti pelatihan dan sosialisasi kepada ASN di setiap daerah di Bali. Dalam pelatihan ini, peserta akan diberikan materi yang komprehensif tentang pasar modal, cara berinvestasi yang aman, serta risiko dan peluang yang ada. Selain itu, OJK juga berencana untuk mengadakan seminar dan workshop yang akan menghadirkan para ahli dan praktisi pasar modal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkenalkan cara-cara yang mudah dan aman bagi ASN untuk memulai investasi di pasar modal, sehingga mereka tidak hanya memahami produk-produk investasi yang ada, tetapi juga siap untuk mengambil keputusan investasi yang bijak," tambah Kepala OJK Provinsi Bali.
Selain ASN, masyarakat umum di Bali juga akan dilibatkan dalam kegiatan sosialiasi ini. Dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat, OJK berharap literasi dan inklusi pasar modal dapat merambah lebih luas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pasar modal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Menghadapi Tantangan: Mengurangi Gap Literasi Pasar Modal
Menghadapi angka literasi yang masih rendah, OJK berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, untuk mempercepat distribusi informasi mengenai manfaat pasar modal. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai cara kerja pasar modal dan peranannya dalam perekonomian. Sebagian masyarakat merasa enggan berinvestasi di pasar modal karena kurangnya informasi yang mereka terima.
Dengan adanya program TPAKD 2025, OJK berharap bisa menjembatani gap literasi ini dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terarah. Tidak hanya memberikan informasi dasar mengenai pasar modal, namun juga memberikan keterampilan praktis kepada ASN dan masyarakat luas tentang bagaimana cara memulai investasi dengan bijak, serta memahami produk-produk keuangan yang aman dan menguntungkan.
Strategi Jangka Panjang untuk Peningkatan Inklusi Keuangan
Inklusi keuangan yang rendah di sektor pasar modal memerlukan perhatian serius dan langkah strategis. Salah satu langkah yang diambil oleh OJK adalah memberikan fasilitas akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memulai investasi di pasar modal, termasuk melalui platform digital yang semakin berkembang. Dengan teknologi yang semakin canggih, masyarakat kini dapat mengakses berbagai produk keuangan dan pasar modal hanya melalui perangkat mereka, tanpa harus pergi ke kantor bank atau lembaga keuangan lainnya.
OJK juga terus berupaya agar peraturan dan kebijakan yang ada dapat lebih mendukung pertumbuhan pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan. "Kami percaya bahwa inklusi pasar modal yang tinggi akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam hal meningkatkan daya beli dan mobilitas keuangan masyarakat," ujar Kepala OJK.
Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pasar Modal
Salah satu kunci untuk meningkatkan inklusi pasar modal adalah dengan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini. Banyak orang merasa takut untuk berinvestasi di pasar modal karena khawatir akan kerugian atau penipuan. Untuk itu, OJK juga berfokus pada peningkatan transparansi dan perlindungan konsumen dalam transaksi pasar modal. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas, OJK berkomitmen untuk menciptakan pasar yang aman, adil, dan transparan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Upaya OJK Provinsi Bali melalui program TPAKD 2025 untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di kalangan ASN dan masyarakat Bali merupakan langkah penting dalam memperkuat ekonomi digital dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan. Dengan mendorong lebih banyak orang untuk memahami dan memanfaatkan produk pasar modal, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan literasi keuangan yang lebih efektif, Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih siap dan tangguh.
