JAKARTA - Awal tahun 2026 menjadi momen penting bagi posisi Indonesia di pasar komoditas global, khususnya nikel.
Melalui kebijakan strategis yang menyentuh langsung sisi produksi, Indonesia membuktikan kemampuannya memengaruhi pergerakan harga nikel dunia. Langkah ini menandai pergeseran peran Indonesia dari sekadar pengikut pasar menjadi pengendali arah harga komoditas strategis tersebut.
Dalam waktu kurang dari satu bulan, harga nikel dunia melonjak signifikan. Berdasarkan data London Metal Exchange per 19 Januari 2026, harga nikel yang sempat terpuruk di level 14.125 dolar AS per ton pada 16 Desember 2025, kini melesat hingga menembus 18 ribu dolar AS per ton. Bahkan, pada 7 Januari 2026, harga sempat menyentuh 18.450 dolar AS per ton, mencerminkan kenaikan sekitar 30 persen.
Pemangkasan Produksi Dongkrak Harga Global
Lonjakan harga nikel tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Indonesia secara sadar memangkas produksi lebih dari 100 juta ton dalam waktu singkat. Kebijakan ini dilakukan melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya mineral dan batu bara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Revisi ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan pasokan nikel di pasar global.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menetapkan produksi nikel tahun 2026 berada di kisaran 250 hingga 260 juta ton. Angka ini turun signifikan dibanding target produksi dalam RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton. Selain itu, pemerintah juga mengubah masa berlaku RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun agar pengendalian produksi dapat dilakukan lebih ketat.
Dengan produksi global yang dikuasai lebih dari 60 persen serta cadangan mencapai 42 persen dunia, langkah Indonesia ini berdampak langsung pada keseimbangan pasar. Tidak berlebihan jika Indonesia disebut sebagai pengatur tempo dalam orkestra harga nikel dunia.
Dampak Kebijakan Terhadap Hilirisasi Nikel
Meski sukses mendongkrak harga, kebijakan pemangkasan produksi tidak lepas dari konsekuensi, terutama bagi ekosistem hilirisasi nikel di dalam negeri. Hilirisasi yang dibangun sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kini menghadapi tantangan dalam hal pasokan bahan baku.
Salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT Vale Indonesia Tbk. Perusahaan ini mengajukan dua RKAB, yakni untuk operasional smelter eksisting serta proyek pengembangan Indonesia Growth Project. Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, mengungkapkan bahwa Vale hanya memperoleh sekitar 30 persen dari RKAB yang diajukan untuk mendukung proyek hilirisasi yang tengah berjalan.
Kuota produksi yang diperoleh tersebut belum mencukupi kebutuhan suplai ke tiga proyek smelter yang sedang dikembangkan di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. RKAB yang disetujui pemerintah saat ini hanya cukup untuk menjaga operasional smelter yang telah beroperasi di Sorowako.
Kebutuhan Smelter Dan Negosiasi Kuota
Smelter yang beroperasi di Sorowako saat ini menggunakan teknologi RKEF, sementara proyek yang tengah dikembangkan mengusung teknologi HPAL. PT Vale menargetkan pabrik HPAL dan tambang di Pomalaa mulai beroperasi pada Agustus 2026. Selanjutnya, pabrik HPAL dan tambang di Morowali direncanakan beroperasi pada kuartal IV 2026 atau paling lambat 2027, disusul proyek HPAL Sorowako pada 2027.
Manajemen Vale menegaskan bahwa perusahaan membutuhkan ketersediaan bijih nikel untuk setidaknya tiga bulan produksi awal di ketiga fasilitas tersebut. Kebutuhan bahan baku ini telah tercantum dalam kontrak kerja sama yang telah disepakati. Karena itu, Vale melakukan negosiasi dengan Kementerian ESDM untuk memperoleh tambahan kuota produksi.
Pemerintah merespons dengan meminta Vale mengajukan revisi RKAB pada Juli 2026. Sikap pemerintah dinilai konsisten, yakni memprioritaskan pengendalian produksi demi menjaga harga nikel dunia. Bahkan, pemerintah membuka opsi impor bijih nikel apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Nilai Strategis Nikel Bagi Ekonomi Nasional
Sebagai sumber daya alam tidak terbarukan, nikel memiliki nilai strategis jangka panjang. Setiap ton nikel yang ditambang hari ini berarti mengurangi cadangan bagi generasi mendatang. Karena itu, menjual nikel dengan harga rendah dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi negara.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, dalam riset berjudul “Strategi Mengontrol Nikel: Dari Price Taker ke Price Maker”, menegaskan pentingnya pengendalian produksi untuk meningkatkan nilai tambah. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang tepat, masyarakat di sekitar tambang hanya akan menanggung dampak lingkungan tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.
Empat Pilar Tingkatkan Manfaat Ekonomi Nikel
Dalam riset tersebut, Arum mengusulkan empat pilar utama untuk meningkatkan manfaat ekonomi nikel. Pilar pertama adalah penetapan kuota produksi, yang saat ini telah dijalankan melalui revisi RKAB. Pilar kedua adalah penerapan pajak ekspor progresif untuk meningkatkan penerimaan negara.
Arum menyarankan rumus pajak ekspor berdasarkan harga nikel dunia per ton dibagi 10 ribu, lalu dikalikan 100 persen. Dengan skema ini, jika harga nikel mencapai 20 ribu dolar AS per ton, maka tarif ekspor dasar sebesar 20 persen, dengan batas bawah 10 persen dan batas atas 35 persen.
Pilar ketiga adalah penghapusan insentif hilirisasi nikel. Mengingat pabrik pemurnian telah berkembang pesat, insentif dinilai tidak lagi relevan. Pilar keempat adalah peningkatan standar ESG agar industri nikel memberikan manfaat sosial, tata kelola yang baik, serta meminimalkan dampak lingkungan.
Sebagai penentu harga nikel dunia, Indonesia dinilai tidak perlu khawatir kehilangan daya saing. Dengan kebijakan yang terukur, Indonesia dapat terus memainkan peran sebagai pengarah utama pasar nikel global, layaknya nakhoda yang menentukan arah pelayaran komoditas strategis dunia.
