JAKARTA - Transformasi energi nasional kian memasuki fase krusial seiring target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan pemerintah.
Dalam kerangka tersebut, pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi salah satu pilar utama kebijakan energi nasional. Arah ini tercermin jelas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang menempatkan EBT sebagai tulang punggung pasokan listrik masa depan.
Komitmen pemerintah memperluas kapasitas pembangkit EBT hingga 76 persen pada periode 2025–2034 membuka peluang besar bagi investasi. Minat investor, termasuk dari luar negeri, mulai mengalir ke sektor ini. Di antara berbagai sumber EBT, panas bumi atau geothermal tampil sebagai primadona karena potensi besar yang dimiliki Indonesia.
peran strategis EBT dalam agenda pertumbuhan ekonomi
Industri energi baru dan terbarukan memegang posisi strategis dalam menopang agenda pembangunan jangka menengah dan panjang. Selain berkontribusi pada ketahanan energi, EBT juga menjadi penggerak ekonomi hijau yang berkelanjutan. Pemerintah menilai pengembangan EBT selaras dengan upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Dalam RUPTL, penguatan bauran energi melalui EBT menjadi prioritas utama. Porsi pembangkit berbasis energi bersih terus ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kebijakan ini sekaligus menciptakan ruang bagi masuknya investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri.
investor asing membaca peluang besar
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai ketertarikan investor global mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap prospek EBT di Indonesia. Menurutnya, sektor ini memiliki nilai ekonomi yang besar dan dapat memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional.
“Salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia adalah panas bumi atau geothermal. Potensi panas bumi Indonesia tercatat sebagai yang terbesar kedua di dunia dengan kapasitas mencapai sekitar 24 gigawatt (GW). Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk menyelesaikan tantangan yang ada,” ungkap Telisa, dikutip Minggu, 25 Januari 2026.
Potensi tersebut menjadikan panas bumi sebagai aset strategis yang menarik perhatian investor asing. Meski demikian, realisasi investasi masih membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dan kepastian regulasi agar potensi tersebut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
tantangan pengembangan panas bumi nasional
Di balik besarnya potensi, industri panas bumi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Telisa menjelaskan hambatan tersebut mencakup aspek teknis, regulasi, hingga pembiayaan. Proses eksplorasi yang berisiko tinggi dan membutuhkan modal besar menjadi salah satu kendala utama.
“Tantangan-tantangan ini perlu diselesaikan secara bertahap agar pengembangan panas bumi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Indonesia sudah memiliki kajian cukup banyak dan pemetaan-pemetaan mengenai potensi panas bumi,” tambah Telisa.
Selain itu, koordinasi lintas sektor dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang. Tanpa penyelesaian menyeluruh terhadap tantangan tersebut, pengembangan panas bumi dikhawatirkan berjalan lebih lambat dari target yang ditetapkan.
danantara sebagai katalis pembiayaan
Dari sisi pendanaan, pembentukan Danantara dinilai berpotensi menjadi katalis penting dalam mempercepat pemanfaatan panas bumi. Skema pembiayaan yang lebih terintegrasi diharapkan mampu menutup celah pendanaan proyek-proyek EBT yang berskala besar dan berjangka panjang.
Telisa berharap PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) atau PGEO sebagai pemain utama di sektor panas bumi nasional dapat berperan aktif dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang ada. Keterlibatan BUMN dinilai krusial untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan investor.
Dengan dukungan Danantara, proyek panas bumi diharapkan memiliki struktur pembiayaan yang lebih kuat dan menarik. Hal ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi investor asing yang membutuhkan kepastian dan mitigasi risiko.
pergantian kepemimpinan di PGE
PGE baru saja mengumumkan pergantian kepemimpinan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang digelar di Jakarta pada Senin, 20 Januari 2026. Ahmad Yani resmi menjabat sebagai Direktur Utama menggantikan Julfi Hadi, sementara posisi Direktur Operasi diisi oleh Andi Joko Nugroho.
Menurut Telisa, pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai kendala operasional yang selama ini dihadapi. “Pergantian kepemimpinan Pertamina Geothermal Energy saya pikir dilakukan untuk menyesuaikan agar ekosistem yang sedang dibangun sesuai dengan ekspektasi dari Danantara,” jelasnya.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan baru, PGE diharapkan dapat memastikan seluruh aspek teknis, regulasi, dan pembiayaan terpenuhi sehingga pengembangan panas bumi berjalan lebih efektif.
harapan terhadap masa depan panas bumi
Sebelumnya, Ahmad Yani menjabat sebagai Direktur Operasi PGE sejak 2023 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di industri panas bumi. Selama masa jabatannya, ia berkontribusi dalam menjaga keandalan operasi serta meningkatkan efisiensi pembangkit.
Dengan kombinasi kepemimpinan baru, dukungan pembiayaan, dan meningkatnya minat investor asing, pengembangan panas bumi di Indonesia memasuki fase yang menjanjikan. Panas bumi tidak hanya diposisikan sebagai sumber energi bersih, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Ke depan, konsistensi kebijakan dan sinergi antar pemangku kepentingan akan menjadi kunci. Jika tantangan dapat diatasi secara bertahap, panas bumi berpeluang menjadi andalan utama dalam transisi energi Indonesia yang berkelanjutan.
