JAKARTA - Perkembangan harga pangan utama di Indonesia kembali menunjukkan tren yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa beras — yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi — justru memberikan kontribusi terhadap deflasi pada September 2025.
Kondisi ini dinilai sebagai capaian penting dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa penurunan harga beras menjadi salah satu faktor utama terkendalinya inflasi pada periode tersebut. Ia menyebut, pergerakan harga beras yang sempat menjadi momok dalam beberapa bulan terakhir kini berubah arah menjadi penahan laju inflasi.
“Komoditas beras menjadi salah satu peredam inflasi September 2025, di mana di bulan September beras mengalami deflasi. Dan ini merupakan pencapaian baik karena bulan-bulan sebelumnya beras selalu mengalami inflasi,” ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin, 6 Oktober 2025.
Deflasi Beras Terjadi untuk Kedua Kalinya Sepanjang Tahun
Amalia menjelaskan bahwa peristiwa deflasi beras pada September ini bukanlah yang pertama terjadi tahun ini. Dalam catatan BPS, kondisi serupa terakhir kali tercatat pada April 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa berbagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan mulai menunjukkan hasil.
“Deflasi beras pada September 2025 merupakan kedua kalinya yang terjadi sepanjang tahun ini,” ujarnya.
Data BPS mencatat, deflasi beras paling signifikan terjadi di Provinsi Aceh, mencapai 5,06% secara bulanan (month to month). Sebaliknya, masih ada beberapa wilayah yang mengalami inflasi beras, dengan Papua Selatan mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,94% (mtm).
Perbedaan ini menunjukkan bahwa dinamika harga pangan di tingkat daerah masih cukup bervariasi. Faktor pasokan, distribusi, hingga kondisi cuaca setempat turut memengaruhi pergerakan harga beras di berbagai wilayah Indonesia.
Harga Masih Tinggi Meski Tidak Tekan Inflasi
Meskipun beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi pada September, Amalia mengingatkan bahwa harga komoditas tersebut masih berada pada level yang tinggi. Kondisi serupa juga terjadi pada harga minyak goreng.
“Yang perlu kita catat sama-sama adalah level harga untuk beras dan minyak goreng masih dalam level harga yang tinggi, karena sekali lagi yang dibayar oleh konsumen adalah level harga, bukan inflasi,” tandasnya.
Artinya, meski laju kenaikan harga melambat, masyarakat tetap merasakan beban pengeluaran yang relatif berat akibat harga pangan pokok yang belum kembali ke level ideal.
Konteks Perubahan: Dari Penyumbang Inflasi ke Penahan Harga
Penurunan harga beras di September menjadi kabar baik setelah komoditas ini beberapa kali menjadi pemicu inflasi bulanan dalam beberapa periode terakhir. Sebagai kebutuhan pokok mayoritas masyarakat, pergerakan harga beras sangat memengaruhi tingkat inflasi nasional.
Sebelumnya, harga beras terus mengalami kenaikan seiring dengan tekanan pada sisi pasokan, tingginya biaya distribusi, dan pengaruh cuaca terhadap produksi padi. Kondisi tersebut membuat beras berulang kali menjadi penyumbang inflasi tertinggi dalam kelompok bahan makanan.
Namun, pada September, tren tersebut berubah. Harga beras yang lebih terkendali berhasil menahan laju inflasi bahkan menyumbang deflasi. Capaian ini menjadi sinyal bahwa berbagai kebijakan pengendalian harga pangan mulai memberikan hasil nyata, termasuk langkah pemerintah dalam menambah pasokan, mempercepat distribusi, serta menjaga rantai pasok di daerah sentra produksi.
Tantangan: Harga Tinggi Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Meski capaian deflasi beras merupakan kabar positif, tantangan pengendalian harga belum sepenuhnya selesai. Amalia menekankan bahwa yang dirasakan masyarakat bukan sekadar perubahan tingkat inflasi, melainkan harga absolut yang harus mereka bayar.
“Yang dibayar konsumen adalah level harga, bukan inflasi,” tegasnya kembali.
Hal ini berarti, walaupun inflasi melambat bahkan terjadi deflasi, jika harga tetap tinggi, daya beli masyarakat bisa tetap tertekan. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian harga tidak bisa berhenti hanya pada upaya menahan kenaikan, tetapi juga perlu difokuskan pada penurunan harga ke level yang lebih terjangkau.
Variasi Harga di Daerah, Indikasi Perlunya Kebijakan Spesifik
Perbedaan tingkat deflasi dan inflasi beras di berbagai daerah menunjukkan pentingnya kebijakan yang lebih terarah. Di satu sisi, Aceh berhasil mencatat deflasi signifikan hingga lebih dari 5%, sementara di sisi lain, Papua Selatan masih mengalami inflasi hampir 1%.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan harga pangan tidak bersifat nasional semata, melainkan juga lokal. Faktor geografis, infrastruktur distribusi, hingga efektivitas program intervensi pemerintah dapat berbeda-beda di tiap wilayah.
Upaya menjaga stabilitas harga beras ke depan kemungkinan besar perlu mempertimbangkan karakteristik daerah. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi agar kebijakan pengendalian harga bisa lebih tepat sasaran.
Capaian Positif, Namun Perlu Langkah Lanjutan
Deflasi yang disumbang oleh beras pada September 2025 menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian harga pangan pokok setelah periode panjang tekanan inflasi dari sektor bahan makanan.
Namun, pekerjaan rumah masih menumpuk. Harga beras dan minyak goreng yang masih berada di level tinggi menunjukkan bahwa konsumen belum sepenuhnya merasakan manfaat dari deflasi tersebut. Ke depan, upaya untuk menurunkan harga secara nyata tetap menjadi prioritas utama, bersamaan dengan menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan.
Dengan langkah yang konsisten, pemerintah diharapkan dapat menjaga tren positif ini dan memperkuat daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan ekonomi secara lebih berkelanjutan.