JAKARTA - Di tengah pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan menjadi sorotan utama.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa fleksibilitas kebijakan dibutuhkan agar kegiatan akademik tetap berjalan, termasuk pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) di tiga provinsi terdampak.
Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diberi kewenangan penuh untuk menyesuaikan jadwal UAS berdasarkan kondisi aktual di masing-masing wilayah. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah paling realistis mengingat tiap daerah mengalami tingkat kerusakan dan kesiapan yang berbeda.
“Kondisi masing-masing daerah kan berbeda-beda, kondisi sekolah juga berbeda-beda sehingga kebijakan mengenai ujian atau tes akhir semester kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pemerintah daerah,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti usai membuka Simposium Penyelarasan dan Revitalisasi Vokasi Bidang Ketahanan Pangan di Jakarta, Senin.
Pemda Diberi Ruang Kelola Pembelajaran Darurat
Selain pengaturan UAS, Mendikdasmen juga menyerahkan kewenangan pengelolaan kegiatan belajar mengajar kepada pemda setempat. Penyesuaian tersebut penting dilakukan mengingat banyak sekolah mengalami kerusakan atau harus direlokasi sementara waktu.
Dalam situasi darurat, ia menekankan bahwa pemda dapat memadukan metode pembelajaran luring dan daring. Kombinasi itu dinilai efektif untuk menjangkau peserta didik yang aksesnya masih terbatas akibat bencana.
Baca juga: Mendikdasmen sebut ada sekolah yang direlokasi pascabencana Sumatera
Mendikdasmen menilai fleksibilitas menjadi kunci agar kegiatan belajar tetap berlangsung tanpa menambah beban pada siswa dan tenaga pendidik. Oleh karena itu, ia memastikan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh dalam aspek teknis maupun logistik.
Penggunaan Tenda Sekolah untuk Kelas Darurat
Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di wilayah yang mengalami kerusakan fisik cukup parah, Kemendikdasmen menyiapkan tenda sekolah sebagai ruang kelas darurat. Tenda tersebut dimaksudkan untuk menggantikan sementara ruang kelas yang rusak atau belum layak digunakan.
Ia memberi contoh kondisi di SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dari total 21 ruang kelas yang dimiliki, 15 ruangan masih dapat berfungsi. Situasi ini memerlukan pengaturan ulang jadwal pembelajaran agar seluruh siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan.
Untuk kondisi seperti ini, ia menyarankan sekolah mengatur pembelajaran secara bergiliran, baik melalui sesi pagi maupun siang. Pola tersebut dianggap menjadi solusi praktis sambil menunggu proses pemulihan sarana dan prasarana berlangsung.
Baca juga: Mendikdasmen pastikan keberlanjutan pembelajaran pascabencana
Tenda Darurat Disiapkan untuk Sekolah Rusak Berat
Bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat dan tidak dapat lagi dipergunakan sementara, Mendikdasmen memastikan bahwa tenda darurat sudah disiapkan. “Sementara untuk sekolah dengan kerusakan berat, pihaknya telah menyiapkan 25 tenda darurat yang akan didistribusikan ke wilayah terdampak,” ungkapnya.
Tenda darurat tersebut menjadi fasilitas penting untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan meski dalam kondisi terbatas. Dengan dukungan logistik tersebut, pemerintah berharap tidak terjadi kekosongan pembelajaran yang berkepanjangan.
Selain itu, penggunaan tenda sekolah juga memberi ruang bagi sekolah untuk melakukan penataan ulang fasilitas sambil menunggu perbaikan permanen dari pemerintah maupun lembaga terkait.
Harapan Pemulihan Pendidikan Berjalan Lebih Cepat
Upaya memulihkan sektor pendidikan tidak terlepas dari koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan menyerahkan penentuan jadwal UAS serta pengaturan pembelajaran kepada pemda menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap wilayah dapat mengambil langkah sesuai kondisi lokal.
Dengan strategi yang adaptif dan dukungan logistik berupa tenda darurat, pemerintah berharap pemulihan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih cepat. Penyesuaian ini juga menjadi bagian dari komitmen menjaga hak pendidikan anak-anak di wilayah bencana agar tetap terpenuhi.