JAKARTA - Rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan berbagai kalangan politik di dalam negeri.
Pertemuan tingkat tinggi ini dinilai memiliki arti strategis, tidak hanya bagi hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga bagi kepentingan nasional yang lebih luas. Sejumlah isu penting diperkirakan akan masuk dalam agenda pembahasan, mulai dari tarif perdagangan hingga peran Indonesia dalam isu perdamaian global.
Dukungan terhadap langkah diplomasi tersebut datang dari Fraksi Partai NasDem di DPR RI. Ketua Kelompok Fraksi NasDem Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Amelia Anggraini, menilai pertemuan ini sebagai momentum penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga, khususnya di sektor ekonomi dan kebijakan luar negeri yang sensitif terhadap dinamika global.
Dukungan DPR terhadap diplomasi Presiden
Amelia Anggraini menyampaikan bahwa DPR pada prinsipnya mendukung penuh diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, diplomasi tersebut harus berpijak pada kepentingan nasional dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang terdampak langsung oleh kebijakan perdagangan internasional.
“Prinsip kami di DPR tentu mendukung diplomasi yang pro-kepentingan nasional, terutama untuk menjaga kepastian bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap tarif,” kata Amelia kepada wartawan, Rabu (4/2/2026). Ia menekankan bahwa stabilitas kebijakan perdagangan sangat dibutuhkan agar dunia usaha dapat merencanakan langkah bisnis secara berkelanjutan.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Amelia memandang hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor strategis. Oleh karena itu, setiap kesepakatan yang dihasilkan di tingkat kepala negara harus memberikan manfaat konkret bagi perekonomian nasional.
Negosiasi tarif disebut sudah rampung
Dalam keterangannya, Amelia juga mengungkapkan bahwa substansi utama dari negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat disebut telah selesai dibahas. Menurutnya, pemerintah telah mencapai kesepakatan pokok yang nantinya akan diumumkan secara resmi kepada publik dan DPR setelah seluruh proses administrasi diselesaikan.
“Untuk isu tarif, angka 19% selama ini sudah menjadi acuan yang beredar luas sejak kesepakatan awal. Namun pemerintah juga menyampaikan prosesnya masih berada pada tahap finalisasi dokumen (legal drafting) dan menunggu penandatanganan di level kepala negara,” ujar Amelia.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menegaskan substansi negosiasi telah rampung, sementara rincian teknis serta mekanisme implementasi akan dikunci setelah dokumen final ditandatangani. Penjelasan resmi kepada publik dan DPR dinilai penting demi menjaga transparansi kebijakan.
“Jadi, yang paling tepat: substansi negosiasi disebut sudah selesai, sementara rincian teknis dan implementasi biasanya akan dikunci setelah dokumen final diteken dan dijelaskan resmi kepada publik maupun DPR,” tambahnya.
Harapan pembahasan Board of Peace
Selain isu tarif perdagangan, Amelia berharap pertemuan Prabowo dan Trump juga membahas Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump. Menurutnya, forum tersebut perlu dipastikan berjalan sejalan dengan hukum internasional dan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Kalau Dewan Perdamaian ikut dibahas, saya melihatnya sebagai kesempatan memastikan setiap inisiatif perdamaian benar-benar sejalan dengan hukum internasional dan mandat PBB, serta tetap konsisten dengan posisi Indonesia yang mendukung perlindungan warga sipil dan hak-hak rakyat Palestina,” katanya.
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi tegas dan konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, setiap keterlibatan Indonesia dalam forum perdamaian global harus mencerminkan prinsip tersebut.
Transparansi dan peran aktif Indonesia
Amelia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam tujuan, tata kelola, serta akuntabilitas Board of Peace. Menurutnya, Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus, melainkan harus berperan aktif dalam membentuk agenda perdamaian dunia.
“Yang penting dijaga adalah transparansi tujuan, tata kelola, dan akuntabilitasnya agar Indonesia berperan membentuk agenda damai, bukan sekadar ikut arus,” ujarnya. Ia menilai peran aktif tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan dan perdamaian global.
Pandangan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam penyelesaian konflik internasional.
Menunggu jadwal penandatanganan resmi
Sebelumnya diberitakan, hasil negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat masih menunggu penandatanganan resmi oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari pemerintah Amerika Serikat.
“Belum. Belum ada lagi. Masih menunggu jadwal dari sana. Yang untuk tanda tangan itu kan? Belum,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2). Pernyataan ini menegaskan bahwa proses diplomatik masih berjalan hingga tahap akhir.
Terkait lokasi pertemuan, Sugiono menyebut kemungkinan besar akan berlangsung di Amerika Serikat. Namun, ia belum dapat memastikan apakah pertemuan tersebut akan digelar di Washington DC atau di lokasi lain.
“Di Amerika. Enggak tahu nanti di Washington DC apa di Mar-a-Lago,” jelasnya.
Agenda global dalam pertemuan bilateral
Selain penandatanganan kesepakatan tarif perdagangan, Sugiono menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Trump juga akan dimanfaatkan untuk membahas perkembangan situasi global terkini. Salah satu topik penting yang akan diangkat adalah implementasi Board of Peace.
“Penandatanganan terhadap kesepakatan tarif dan pastinya nanti juga update situasi terkini, juga nanti akan kaitannya dengan Board of Peace ini pelaksanaan dan juga kan implementasinya ini kan masih terus dikaji, digodog,” jelas Sugiono.
Dengan agenda yang mencakup isu ekonomi dan perdamaian global, pertemuan Prabowo dan Trump dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kepentingan nasional sekaligus perannya di panggung internasional.