JAKARTA - Hubungan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi memasuki babak baru yang dinilai strategis bagi kepentingan umat Islam Tanah Air.
Dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto memaparkan rencana besar yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji serta pengelolaan dana umat secara lebih modern dan berkelanjutan. Salah satu poin utama yang mencuri perhatian adalah kesempatan khusus yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia terkait kepemilikan properti di Makkah dan Madinah.
Presiden Prabowo menyampaikan gagasan pembangunan Perkampungan Haji Indonesia yang akan menjadi pusat pemukiman jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Rencana ini disampaikan langsung kepada puluhan tokoh lintas organisasi kemasyarakatan Islam dan pimpinan pondok pesantren yang hadir dalam pertemuan tersebut. Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dalam sejarah hubungan kedua negara.
Kesempatan eksklusif bagi Indonesia
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan izin untuk membeli properti di kawasan suci Makkah dan Madinah. Kesempatan ini, menurutnya, tidak terlepas dari hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.
“Bapak Presiden memberikan penjelasan dan informasi tentang perkampungan haji. Perkampungan haji, perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MBS, sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Makkah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia,” ujar Nasaruddin Umar, dilansir Antara, Selasa, 3 Februari 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi strategis Indonesia di mata pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan terhadap peran Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.
Lahan strategis dekat Masjidil Haram
Dalam penjelasannya, Menteri Agama menyebut bahwa Indonesia telah mengamankan lahan seluas kurang lebih 60 hektare. Lokasi tersebut berada pada jarak sekitar satu hingga tiga kilometer dari Ka’bah, menjadikannya sangat strategis untuk menunjang aktivitas ibadah jemaah haji dan umrah.
Kawasan tersebut dirancang sebagai kawasan mandiri yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Infrastruktur yang direncanakan tidak hanya berupa pemukiman, tetapi juga sarana ibadah, layanan kesehatan, dan fasilitas logistik yang memudahkan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
“Nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjidil Haram dengan perkampungan Indonesia itu,” ucap Menag. Fasilitas terowongan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas jemaah, khususnya lansia dan jemaah berkebutuhan khusus.
Dampak bagi pelayanan jemaah
Keberadaan Perkampungan Haji Indonesia diyakini akan membawa dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan jemaah. Dengan lokasi yang terpusat dan fasilitas yang terintegrasi, pengelolaan akomodasi, transportasi, dan konsumsi dapat dilakukan lebih efisien dan terkontrol.
Selain itu, kawasan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap penyedia akomodasi pihak ketiga di Arab Saudi. Dalam jangka panjang, langkah ini dinilai dapat menekan biaya operasional haji sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan jemaah.
Presiden Prabowo menilai bahwa peningkatan kualitas layanan haji merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya. Oleh karena itu, pembangunan Perkampungan Haji Indonesia diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.
Penguatan pengelolaan dana umat
Selain membahas fasilitas haji, pertemuan tersebut juga menyoroti transformasi Lembaga Pemberdayaan Dana Umat atau LPDU. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan dana umat dengan pendekatan manajemen profesional agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurut Nasaruddin Umar, Presiden menaruh perhatian besar pada optimalisasi dana umat agar benar-benar kembali kepada kepentingan umat. Pengelolaan yang baik diharapkan dapat mendukung berbagai program sosial, pendidikan, dan keagamaan secara berkelanjutan.
“Sehingga dengan demikian efisiensi efektif akan kita himpun dana-dana umat itu sendiri untuk mereka sendiri ya. Saya kira itu yang paling penting tadi,” tambah Nasaruddin. Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat.
Forum dialog dengan tokoh Islam
Pertemuan di Istana Kepresidenan tersebut dihadiri sekitar 50 tokoh Muslim dari berbagai latar belakang. Hadir dalam forum itu antara lain Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, serta pimpinan pondok pesantren.
Menag menyebut forum tersebut sebagai ruang dialog terbuka antara Presiden dan para tokoh agama. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyampaikan visi strategisnya terkait masa depan umat Islam Indonesia, baik dalam konteks nasional maupun internasional.
Menurut Nasaruddin, Presiden menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan dan pandangan para tokoh. Diskusi berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif, mencerminkan komitmen pemerintah untuk melibatkan tokoh agama dalam perumusan kebijakan strategis.
Langkah strategis jangka panjang
Rencana pembangunan Perkampungan Haji Indonesia dan penguatan LPDU dinilai sebagai bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga pada penguatan posisi Indonesia di kancah global.
Dengan menjadi negara pertama yang diizinkan memiliki properti di Makkah dan Madinah, Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Ke depan, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia sebagai mitra strategis sekaligus pelayan utama kepentingan umat Islam di tingkat internasional.