JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri, pembahasan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi perhatian masyarakat.
Salah satu topik yang sering dipertanyakan adalah apakah THR yang diterima pekerja, baik Aparatur Sipil Negara maupun pegawai swasta, dikenakan pajak atau tidak. Isu ini mencuat setelah muncul berbagai anggapan bahwa kebijakan pajak hanya memberikan keuntungan bagi aparatur negara.
Melihat berkembangnya persepsi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan terkait mekanisme perpajakan atas penghasilan karyawan. Otoritas pajak menegaskan bahwa sistem yang berlaku tidak hanya berlaku untuk pegawai pemerintah, tetapi juga mencakup sektor swasta dengan mekanisme yang berbeda.
Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan tetap memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pekerja. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat diharapkan tidak lagi salah menafsirkan aturan terkait pajak THR.
Penjelasan DJP tentang Insentif Pajak bagi ASN dan Pegawai Negara
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah atau PPh 21 DTP memang diberikan kepada aparatur negara. Kelompok tersebut mencakup Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sering disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pegawai negara. Menurutnya, pemahaman seperti itu perlu diluruskan karena fasilitas pajak juga tersedia di sektor swasta.
“Yang terkait dengan yang lagi mencuat di media, kenapa yang ditanggung pemerintah itu hanya PPh Pasal 21 untuk ASN, TNI, dan Polri, ini sebenarnya bisa saya sampaikan bahwa di sektor swasta juga ada fasilitas tunjangan pajak,” ujar Bimo dalam agenda Kelas Pajak di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pajak pada dasarnya dirancang agar tetap memberikan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penerapannya antara instansi pemerintah dan perusahaan swasta.
Fasilitas Pajak bagi Pegawai Swasta
Bimo menjelaskan bahwa sektor swasta juga memiliki opsi untuk memberikan fasilitas pajak kepada karyawannya. Perusahaan dapat menanggung pajak penghasilan pegawai melalui kebijakan internal perusahaan masing-masing.
Skema tersebut memungkinkan perusahaan membayarkan pajak karyawan sebagai bagian dari tunjangan. Dalam sistem perpajakan, pembayaran tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan atau disebut deductible expenses.
Dengan mekanisme ini, pegawai swasta tetap memiliki peluang memperoleh manfaat yang serupa dengan aparatur negara. Perbedaannya terletak pada sumber pembiayaan yang berasal dari perusahaan, bukan dari anggaran pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan tambahan yang memungkinkan pekerja di sektor tertentu memperoleh fasilitas pajak dari negara. Hal ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Aturan Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Keuangan
Selain skema yang disediakan oleh perusahaan, pemerintah juga menghadirkan kebijakan melalui regulasi resmi. Bimo menyampaikan bahwa fasilitas pajak tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menyediakan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi karyawan di sektor tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan membantu pekerja di sektor-sektor strategis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mencoba memastikan bahwa insentif perpajakan tidak hanya dinikmati oleh aparatur negara. Pekerja di sektor swasta yang memenuhi syarat juga dapat memperoleh manfaat serupa melalui skema yang telah disiapkan.
Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa kebijakan pajak bersifat komprehensif. Pemerintah berupaya mengatur sistem yang mampu memberikan manfaat secara luas tanpa menimbulkan kesenjangan antar sektor.
Penjelasan Sistem Tarif Efektif Rata-rata
Selain membahas fasilitas pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan penjelasan mengenai sistem pemotongan pajak yang sering dikaitkan dengan THR. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menjelaskan penerapan Tarif Efektif Rata-rata atau TER.
Menurutnya, sistem tersebut dirancang untuk mendistribusikan beban pajak secara lebih merata sepanjang tahun. Dengan metode ini, pemotongan pajak tidak lagi menumpuk pada akhir tahun seperti yang terjadi pada sistem lama.
“Yang terpenting, pada tahun lalu kan sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan buat wajib pajak. Yang terjadi adalah perubahan perilaku, yang tadinya beban pajak itu ditumpuknya di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan,” kata Yon.
Sistem TER telah diterapkan lebih dari satu tahun. Pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pola pemotongan pajak yang baru sehingga tidak lagi muncul kesalahpahaman terkait besaran potongan pajak pada penghasilan tertentu.
Data Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
Selain memberikan klarifikasi mengenai kebijakan pajak THR, Direktorat Jenderal Pajak juga memaparkan perkembangan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hingga awal Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan laporan pajaknya terus meningkat.
Berdasarkan data DJP per 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, sebanyak 6 juta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, masih terdapat sekitar 9 juta wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus mengimbau masyarakat agar segera memenuhi kewajiban pelaporan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memproyeksikan angka pelaporan akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan. Dengan rata-rata pelaporan mencapai sekitar 250 ribu wajib pajak per hari, DJP optimistis jumlah laporan dapat mencapai sekitar 8,5 juta pada akhir Maret.
Melalui berbagai penjelasan tersebut, otoritas pajak berharap masyarakat dapat memahami kebijakan perpajakan secara lebih utuh. Pemerintah juga berkomitmen terus melakukan evaluasi agar sistem perpajakan berjalan lebih transparan dan memberikan kepastian bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.