JAKARTA - Menjelang batas akhir pelaporan pajak tahunan, pemerintah mencermati perkembangan kepatuhan wajib pajak di tengah momentum libur panjang Idulfitri.
Kondisi ini menjadi perhatian karena periode pelaporan SPT Tahunan tahun ini berdekatan dengan masa cuti bersama Lebaran.
Situasi tersebut membuat otoritas pajak mempertimbangkan sejumlah langkah antisipatif agar proses pelaporan tetap berjalan optimal. Salah satu opsi yang terbuka adalah kemungkinan penyesuaian batas waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membuka peluang perpanjangan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi.
Opsi tersebut dipertimbangkan karena tenggat pelaporan berdekatan dengan masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.
Evaluasi Pelaporan SPT Menjelang Lebaran
Bimo mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengevaluasi perkembangan pelaporan sekitar satu minggu sebelum Lebaran.
Langkah evaluasi ini dilakukan untuk melihat tren kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Jika tren pelaporan menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka batas waktu penyampaian SPT Tahunan kemungkinan tetap mengikuti jadwal yang berlaku saat ini.
"Kita lihat seminggu sebelum Lebaran. Kalau grafiknya (pelaporan) bisa naik, kemungkinan akan stay as it is ya batas WP OP," ujar Bimo kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Bimo, pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada data serta perkembangan pelaporan yang terjadi di lapangan.
Dengan pemantauan tersebut, otoritas pajak dapat menentukan apakah perpanjangan waktu benar-benar dibutuhkan atau justru pelaporan sudah berjalan sesuai target yang ditetapkan sebelumnya.
Antisipasi Jika Pelaporan Belum Optimal
Meski kemungkinan perpanjangan masih dalam tahap pertimbangan, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah menyiapkan langkah antisipasi jika kondisi pelaporan belum memenuhi harapan.
Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada wajib pajak tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat potensi penyesuaian tenggat waktu pelaporan.
Bimo menegaskan bahwa otoritas pajak terus memantau perkembangan pelaporan dari waktu ke waktu menjelang batas akhir yang telah ditetapkan.
Menurutnya, keputusan mengenai kemungkinan perpanjangan akan sangat bergantung pada tingkat keyakinan pemerintah terhadap capaian pelaporan menjelang Lebaran.
"Tapi kita juga sudah siap antisipasi, nanti tergantung level of confidence kita ketika satu minggu sebelum Lebaran," kata Bimo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang kebijakan yang fleksibel apabila situasi pelaporan memerlukan penyesuaian.
Keputusan Menunggu Persetujuan Menteri Keuangan
Apabila nantinya opsi perpanjangan dianggap perlu, proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Bimo menjelaskan bahwa usulan tersebut terlebih dahulu harus disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan resmi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang harus melalui koordinasi dan pertimbangan pimpinan.
Dengan demikian, keputusan mengenai perubahan tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem pemerintahan.
"Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri dulu untuk minta izin," pungkasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan perpanjangan batas waktu tidak serta-merta diterapkan tanpa melalui proses persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi.
Pertimbangan Libur Lebaran Dalam Kebijakan Pajak
Momentum libur Lebaran memang kerap memengaruhi berbagai aktivitas administratif masyarakat, termasuk kewajiban pelaporan pajak tahunan.
Banyak wajib pajak yang memanfaatkan periode menjelang batas akhir pelaporan untuk menyelesaikan kewajibannya secara bersamaan.
Ketika periode tersebut bertepatan dengan libur panjang nasional, potensi penundaan pelaporan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh otoritas pajak.
Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memastikan agar kebijakan yang diambil tetap memberikan ruang yang memadai bagi wajib pajak.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap mendorong masyarakat untuk menyampaikan laporan pajak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Kepatuhan pelaporan pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga penerimaan negara serta mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan nasional.
Dengan pemantauan yang terus dilakukan menjelang Lebaran, pemerintah berharap tingkat pelaporan SPT Tahunan dapat terus meningkat.
Apabila tren pelaporan menunjukkan perkembangan yang baik, maka kemungkinan besar tenggat waktu pelaporan akan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.
Namun apabila kondisi sebaliknya terjadi, opsi perpanjangan waktu tetap terbuka sebagai langkah untuk memberikan kelonggaran bagi wajib pajak.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan administrasi perpajakan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.