JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengambil langkah baru untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Kebijakan ini berfokus pada pembatasan akses media sosial bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi berbagai risiko yang sering muncul di dunia digital. Anak-anak diketahui menjadi kelompok yang cukup rentan terhadap berbagai ancaman seperti perundungan siber, paparan konten negatif, hingga kecanduan penggunaan media sosial.
Selain melindungi anak, kebijakan ini juga memicu diskusi mengenai dampaknya terhadap industri digital. Berbagai pihak mulai menilai bagaimana aturan baru ini akan memengaruhi operator telekomunikasi serta platform media sosial yang memiliki jutaan pengguna di Indonesia.
Organisasi yang bergerak di sektor telematika, yaitu Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel, turut memberikan pandangannya terkait kebijakan tersebut. Organisasi ini menilai langkah pemerintah memiliki tujuan positif bagi perlindungan anak di ruang digital.
Dukungan Mastel terhadap kebijakan pembatasan akses
Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyambut baik inisiatif pemerintah dalam melindungi anak di bawah usia 16 tahun dari berbagai risiko digital. Menurutnya, kebijakan ini dapat membantu mendorong interaksi sosial yang lebih sehat di lingkungan keluarga.
Pembatasan akses media sosial diharapkan membuat anak-anak lebih banyak melakukan komunikasi secara langsung. Interaksi tanpa gawai dinilai penting untuk membantu perkembangan sosial dan emosional anak.
Sarwoto juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ruang digital yang lebih aman bagi anak.
Meski demikian, ia menilai dampak kebijakan ini terhadap sektor ekonomi digital kemungkinan tidak akan terasa dalam waktu dekat. Industri telekomunikasi maupun platform digital diperkirakan belum akan mengalami perubahan signifikan pada tahap awal implementasi.
Hal ini karena berbagai pihak masih perlu melakukan penyesuaian sistem sebelum aturan tersebut benar-benar berjalan secara penuh.
Penyesuaian sistem pada operator dan platform digital
Sarwoto menjelaskan bahwa sebelum kebijakan tersebut berdampak pada bisnis, operator telekomunikasi serta platform digital perlu menyepakati langkah moderasi dalam sistem mereka. Proses ini mencakup berbagai penyesuaian teknis di tingkat jaringan dan aplikasi.
Salah satu aspek yang harus diatur adalah format data yang dapat dikirim dan diterima melalui arsitektur jaringan operator. Selain itu, perlu ada sistem yang mampu mendeteksi usia pengguna secara lebih akurat.
“Selain itu di sesi aplikasi harus terhubung moderasi batasan umur 16th ke sistem antar platform,” kata Sarwoto.
Menurutnya, proses ini membutuhkan standar yang disepakati bersama oleh berbagai pihak. Standar tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menghasilkan laporan terkait indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator dalam penerapan pembatasan usia pengguna.
Tanpa kesepakatan teknis yang jelas, implementasi kebijakan ini akan sulit berjalan secara efektif di seluruh platform digital.
Perkiraan dampak ekonomi bagi industri digital
Sarwoto menilai dampak ekonomi dari kebijakan ini baru dapat diukur setelah sistem berjalan secara penuh. Evaluasi tersebut kemungkinan baru bisa dilakukan setelah kebijakan diterapkan setidaknya selama satu tahun.
Di sektor operator telekomunikasi, dampaknya diperkirakan tidak terlalu signifikan. Hal ini karena lebih dari 90 persen pelanggan menggunakan layanan prabayar.
Dengan kondisi tersebut, kinerja average revenue per user atau ARPU diperkirakan tidak akan mengalami perubahan besar. Pendapatan operator kemungkinan tetap stabil meskipun ada pembatasan akses media sosial bagi anak.
Sementara itu, dampak pada sektor penyedia konten digital dinilai lebih bergantung pada perilaku pengguna. Terutama terkait siapa yang mengambil keputusan dalam pembelian konten digital.
Jika keputusan pembelian lebih banyak dilakukan oleh orang dewasa, maka pembatasan akses anak kemungkinan tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan platform digital.
Pentingnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat
Selain kesiapan sistem, Sarwoto juga menyoroti pentingnya proses sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, aturan ini masih memerlukan pemahaman yang lebih luas dari berbagai pihak.
“Sosialisasi masih akan terus menjadi pekerjaan rumah regulator, providers, dan masyarakat untuk tujuan baik ini,” katanya.
Regulator, penyedia layanan, serta masyarakat perlu bekerja sama agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Tanpa pemahaman yang baik, pembatasan akses media sosial bisa menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna.
Edukasi kepada orang tua juga menjadi faktor penting. Orang tua diharapkan dapat memahami alasan di balik kebijakan ini serta mendampingi anak dalam menggunakan teknologi secara bijak.
Dengan komunikasi yang baik, proses transisi menuju ruang digital yang lebih aman dapat berjalan lebih lancar.
Langkah pemerintah melindungi anak di ruang digital
Kebijakan ini diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bagian dari implementasi aturan yang lebih luas. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang dikenal sebagai PP Tunas.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa aturan ini akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada berbagai platform digital berisiko tinggi. Kebijakan ini termasuk media sosial dan layanan jejaring digital.
Menurut Meutya, terdapat sekitar 70 juta anak di Indonesia yang aksesnya ke media sosial akan ditunda melalui kebijakan ini. Implementasi aturan tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 28 Maret 2026.
“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya.
Beberapa platform yang akan terdampak kebijakan ini antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox.
Proses penonaktifan akun akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhan terhadap aturan tersebut. Pemerintah berharap langkah ini dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.
Meutya juga menyebut Indonesia sebagai negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak ke media sosial sesuai batas usia. Kebijakan ini diambil karena berbagai risiko digital terhadap anak semakin meningkat.
Menurutnya, pemerintah hadir untuk membantu orang tua menghadapi tantangan besar di era teknologi. “Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.
Meski pada tahap awal kebijakan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak, pemerintah menilai langkah tersebut tetap penting. Situasi yang disebut sebagai darurat digital mendorong perlunya tindakan tegas demi melindungi masa depan anak-anak.
“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.