JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional yang menjadi agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) di Jakarta, Jumat (12/6).
GEKIRA sendiri merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang berperan menjaring aspirasi masyarakat Kristiani Indonesia.
Sudaryono, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa sektor pangan memiliki posisi strategis dalam visi pembangunan Presiden Prabowo karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, stabilitas ekonomi, serta kemandirian bangsa.
"Ketahanan pangan bukan sekadar soal produksi beras atau komoditas pertanian tetapi soal kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya," ujarnya.
Pemerintah saat ini sedang menjalankan berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mulai dari peningkatan produksi, optimalisasi lahan, modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, hingga penguatan ekosistem pangan dari hulu ke hilir.
Ia menegaskan keberhasilan agenda ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.
"Kami telah bersama-sama berjuang dan memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Setelah kemenangan diraih, tugas kami adalah mengawal agar seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.
Sudaryono meyakini Presiden Prabowo selalu memprioritaskan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pembenahan untuk menutup kebocoran anggaran, termasuk praktik korupsi, penyimpangan anggaran, over invoicing, hingga transfer pricing.
"Ketika pemerintah memperbaiki sistem dan menutup ruang-ruang penyimpangan, tentu ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Tetapi langkah ini harus dilakukan karena tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, lebih efektif, dan lebih berpihak kepada rakyat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono mengajak kader GEKIRA untuk aktif menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum PP GEKIRA, Nikson Silalahi, menyatakan bahwa Rakernas 2026 menjadi forum strategis bagi organisasinya untuk merumuskan program kerja konkret yang selaras dengan agenda pembangunan nasional pemerintahan Presiden Prabowo.