JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa swasembada pangan merupakan pilar utama bagi kemandirian negara sekaligus langkah nyata dalam mendongkrak kesejahteraan warga, khususnya para petani di wilayah perdesaan.
"Swasembada itu kedaulatan. Kedaulatan adalah kehormatan, terutama bagi para petani di desa yang menjadi penopang pangan bangsa," kata Zulkifli dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Penjelasan itu diutarakan oleh Menko Pangan saat menghadiri agenda Halaqah Ulama Jawa Tengah di Wonosobo, Jawa Tengah, yang mengusung tema "Kemandirian Ekonomi Umat".
Forum tersebut berfungsi sebagai wadah diskusi antara pihak eksekutif dan keterwakilan masyarakat untuk merumuskan langkah kolektif dalam mendirikan ekonomi umat yang berdaulat serta berkelanjutan.
Berdasarkan pandangannya, ketahanan pangan mandiri bukan sekadar sasaran pembangunan domestik, melainkan juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menganjurkan pemanfaatan potensi alam secara bijaksana demi kemaslahatan bersama.
"Sumber daya alam merupakan amanah yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," tutur dia.
Pihak otoritas, sambungnya, konsisten mengokohkan sektor agraria lewat serangkaian langkah strategis, salah satunya dengan mematok harga beli gabah milik petani di angka Rp6.500 per kilogram (kg).
Di samping itu, negara juga membenahi sistem distribusi pupuk subsidi, memangkas birokrasi regulasi, serta mengoptimalkan peran penyuluh tani demi mendongkrak hasil panen dan taraf hidup petani.
Zulhas memaparkan bahwa kombinasi kebijakan tersebut berhasil memicu angka produksi beras domestik hingga menyentuh 34,7 juta ton. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), lanjutnya, kini menembus angka 5,2 juta ton yang sekaligus memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah tanah air.
Langkah penguatan ekosistem ekonomi di tingkat desa juga diakselerasi melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan penyerapan produk lokal, serta menggerakkan perekonomian masyarakat desa," ucap Zulhas.
Lebih jauh, Menko Pangan menggarisbawahi bahwa peningkatan produktivitas pangan wajib berjalan selaras dengan penciptaan iklim usaha yang sehat agar dampak positif pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati langsung oleh petani dan pelaku usaha lokal.
Menurut penilaiannya, wilayah perdesaan memegang posisi krusial sebagai pusat produksi bahan pangan sekaligus fondasi utama bagi pembangunan ekonomi domestik yang berdaulat dan lestari.
Pada momentum itu, Zulhas turut mengimbau para ulama, pimpinan pondok pesantren, kalangan intelektual, serta tokoh masyarakat untuk mempererat koordinasi dalam menyokong agenda ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Ia mengutarakan bahwa kemitraan antara jajaran birokrasi dengan pemuka agama dan elemen masyarakat merupakan modal krusial untuk menciptakan kawasan perdesaan yang produktif, masyarakat tani yang makmur, serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat penuh di sektor pangan.