JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 278 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2025. Alokasi ini mencakup sektor pendidikan, instansi vertikal, dan fasilitas kesehatan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala DCKTR Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut adalah usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). "Oleh Bappeda dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) sebagai program prioritas pembangunan tahun ini," ungkap Benny, sebagaimana dikutip dari Antara.

Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan

Dalam alokasi tersebut, sektor pendidikan mendapatkan porsi terbesar dengan pembiayaan mencapai Rp 185 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan unit sekolah dan ruang kelas baru, rehabilitasi atau perbaikan, serta penataan halaman dan pagar pada 100 satuan pendidikan.

Spesifiknya, pemerintah daerah berencana membangun satu gedung Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Sukatani, serta dua gedung sekolah dasar (SD), yaitu SDN Wanajaya 06 dan SDN Sukajaya 05. Selain itu, dibangun pula 10 ruang kelas baru yang terdiri atas tujuh ruang kelas untuk SD dan tiga untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tidak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi prioritas dalam anggaran ini. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit lokal dijadwalkan untuk ditingkatkan kapasitas serta mutunya. Penambahan dana untuk peningkatan peralatan medis dan pelatihan tenaga medis juga dipastikan agar pelayanan lebih baik dapat dirasakan masyarakat.

Partisipasi dan Masukan Masyarakat Diperhatikan

Benny Sugiarto menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan proyek ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan kunci keberhasilan setiap kebijakan publik. "Ini adalah buah dari hasil musyawarah berjenjang, di mana masyarakat di setiap level memberikan masukan dan usulan mereka mengenai apa yang dibutuhkan untuk daerah mereka," jelas Benny.

Pendekatan partisipatif ini diyakini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Musrenbang menjadi forum utama bagi warga untuk menyuarakan kebutuhan mereka dalam konteks pembangunan, memastikan bahwa dana publik dialokasikan dengan bijak dan tepat sasaran.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Pemerintah Kabupaten Bekasi percaya bahwa pengembangan infrastruktur ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Infrastruktur yang memadai dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi tulang punggung pembangunan sumber daya manusia.

"Dengan infrastruktur yang lebih baik, kita berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan dan kesehatan yang kondusif dan berkualitas. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Bekasi," paparnya.

Selain itu, pembangunan ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan daya saing Bekasi sebagai area investasi.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski demikian, Benny tidak menampik bahwa ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan benturan birokrasi di tingkat lokal. Namun, ia optimistis dengan kolaborasi multisektor, semua hambatan dapat diatasi.

"Kita perlu berjalan beriringan dengan semua pemangku kepentingan, baik di pemerintahan maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap rencana dapat terlaksana dengan efektif," tegasnya.

Penempatan fokus yang besar pada sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan komitmen Pemkab Bekasi untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui alokasi anggaran yang signifikan dan perencanaan yang matang, diharapkan visi pembangunan daerah dapat terwujud, menjadikan Bekasi lebih sejahtera dan maju.

Dengan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 278 miliar, Pemkab Bekasi berupaya keras untuk memajukan kualitas pendidikan dan kesehatan. Fakta bahwa inisiatif ini berangkat dari musyawarah berjenjang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif tidak hanya sekadar slogan, tetapi sebuah prinsip yang dijalankan secara konsisten. Semoga langkah ini dapat membawa Kabupaten Bekasi menuju masa depan yang lebih cerah.