JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawal potensi masalah lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT Merge Mining Industry (MMI) di Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar. Dalam sebuah rapat baru-baru ini, DPRD Kalsel, melalui Komisi III, melakukan audiensi untuk mendalami berbagai keluhan masyarakat setempat terkait dampak aktivitas pertambangan ini.

Keluhan Masyarakat: Lingkungan dan Kesehatan Terganggu

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD H. Kartoyo, S.M., mengungkapkan beragam aduan masyarakat terkait operasi pertambangan PT MMI. Warga mengeluhkan persoalan pencemaran air, keretakan bangunan rumah, tingkat kebisingan yang tinggi, kematian vegetasi, serta meningkatnya kasus penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan penyakit kulit.

Muliadi, salah satu warga yang hadir dalam rapat tersebut, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. "Kami sulit mendapatkan air bersih. Air sumur mulai keruh, dan banyak warga yang mengeluhkan gatal-gatal setelah menggunakannya," ucap Muliadi.

Selain itu, kekhawatiran masyarakat juga mencakup potensi pencemaran air yang lebih besar dari settling pond yang dapat merusak kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Respons PT MMI: Klarifikasi dan Upaya Solusi

Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Utama PT MMI, Yudha Ramon, memberikan pemaparan mengenai langkah-langkah yang telah diambil perusahaan untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, PT MMI telah menyediakan fasilitas air bersih untuk beberapa wilayah yang terdampak. "Kami sudah menyediakan fasilitas air bersih bagi warga di beberapa RT sebagai bentuk kepedulian kami," jelasnya.

Terkait masalah keretakan pada bangunan, Ramon menegaskan bahwa PT MMI menggunakan metode underground mining, bukan metode blasting yang populer di kalangan pengusaha tambang lainnya. "Tambang kami menggunakan metode underground mining, yang seharusnya tidak berdampak signifikan terhadap bangunan di permukiman warga," tuturnya menanggapi keluhan tentang keretakan bangunan.

Mengenai kebisingan yang dirasakan warga, Yudha menyebutkan hasil uji dari Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BPSJI) Banjarbaru yang menunjukkan bahwa tingkat kebisingan berada pada angka 53,6 dB, di bawah ambang batas baku mutu 85 dB. "Kami sudah melakukan uji kebisingan, hasilnya masih dalam batas aman," tegasnya.

Saat menyinggung masalah kesehatan warga, seperti peningkatan kasus ISPA dan penyakit kulit, Ramon menjelaskan bahwa hal tersebut memerlukan kajian lebih mendalam. "Kami tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan meningkatnya kasus ISPA dan penyakit kulit. Harus ada penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya," tambahnya lagi.

DPRD Kalsel: Menjembatani Masyarakat dan Perusahaan

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Apt. Mustaqimah, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan agar tidak merugikan warga setempat. "Kami meminta semua pihak memastikan aktivitas pertambangan ini diawasi dengan ketat. Jangan sampai ada dampak buruk yang dirasakan masyarakat," ujarnya penuh peringatan.

Meski dirasa bahwa langkah-langkah yang dilakukan PT MMI sudah sesuai dengan data di atas kertas, Mustaqimah mengingatkan bahwa aduan masyarakat tidak boleh diabaikan. "Jika ada warga yang masih merasakan dampaknya, berarti ada hal yang terlewat dan perlu menjadi perhatian lebih lanjut," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD H. Kartoyo juga menegaskan posisi DPRD untuk terus mendukung masyarakat dalam memastikan hak-hak mereka tidak terabaikan selama aktivitas pertambangan berlangsung. "Kami ingin ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Masyarakat harus tetap mendapatkan hak-haknya," katanya. Kartoyo menambahkan pentingnya pertemuan yang digelar ini sebagai langkah awal dari upaya lebih lanjut yang mungkin perlu dilakukan untuk memastikan kesejahteraan warga.

Langkah Selanjutnya: Investigasi Mendalam

DPRD Kalsel berencana membentuk tim investigasi untuk melakukan tinjauan langsung di lapangan. Tim ini akan bekerja dalam rangka memastikan sejauh mana dampak dari aktivitas tambang tersebut terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.

"Dirinya juga menegaskan posisinya berdiri bersama masyarakat dalam kasus permasalahan ini, namun tetap menghormati perusahaan yang beroperasi secara legal. Dengan adanya investigasi langsung, diharapkan semuanya akan terang benderang," pungkas Kartoyo.

Keterlibatan DPRD dan masyarakat dalam dialog aktif dengan PT MMI diharapkan dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Pada hakikatnya, kehadiran investasi dan perusahaan di wilayah Kalsel diharapkan membawa manfaat besar bagi warga, bukan sebaliknya. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan lingkungan serta masyarakat dapat terjaga dengan baik.