JAKARTA - Di tengah fokus pemerintah pada penanganan bencana di tiga provinsi terdampak, arah kebijakan Kemensos kini semakin menekankan pemulihan jangka panjang.
Tidak hanya bantuan darurat, kementerian menyiapkan dukungan pemberdayaan bagi para penyintas banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang kondisinya telah berangsur pulih.
Pendekatan ini menjadi penting karena pemulihan pascabencana tidak berhenti ketika air surut. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian, dan mereka membutuhkan dukungan berkelanjutan agar bisa kembali mandiri.
Asesmen Menjadi Dasar Pemberdayaan Keluarga Terdampak
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa langkah Kemensos tidak berhenti pada penyaluran bantuan dasar. Pemberdayaan keluarga terdampak menjadi perhatian utama setelah kondisi mereka stabil.
"Kami akan bekerja dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan asesmen. Nah, hasilnya nanti akan ditindaklanjuti dengan memberikan dukungan-dukungan untuk pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga," ujar Mensos dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pendekatan berbasis asesmen ini memastikan setiap rumah tangga menerima bantuan tepat sasaran, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan mata pencaharian, hingga dukungan sosial yang diperlukan.
Langkah ini disampaikan Mensos saat menghadiri rapat koordinasi penanganan dan pemulihan bencana Sumatera bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh pada Minggu.
Dapur Umum dan Logistik Masih Jadi Fokus Tahap Tangap Darurat
Sambil mempersiapkan fase pemberdayaan, Kemensos tetap menjalankan tugas utamanya dalam penanganan darurat. Mensos menegaskan bahwa dukungan logistik dan pendirian dapur umum di berbagai titik terus dilanjutkan.
“Dukungan kami adalah logistik yang berada di gudang-gudang provinsi, di Dinas Sosial provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah itu kami membuat dapur, dan dapur yang bisa kami jangkau sampai hari ini adalah 39 titik," katanya.
Total 39 dapur umum tersebut mampu memproduksi 417.749 porsi makanan siap saji setiap hari di tiga provinsi. Aceh menjadi wilayah dengan dampak terberat, dengan 747 ribu pengungsi dan 21 dapur umum yang memasok hingga 109.178 porsi per hari.
Selain logistik dan makanan siap saji, Kemensos juga menyiapkan skema bantuan bagi para korban yang mengalami luka berat maupun meninggal dunia. "Kami juga nanti akan memberikan santunan bagi yang wafat dan dukungan bagi yang luka berat. Yang wafat itu indeksnya Rp15 juta, kemudian yang luka berat itu Rp5 juta," lanjut Mensos.
Korban dan Kerusakan Terus Bertambah, Penanganan Harus Adaptif
Situasi di lapangan menunjukkan bahwa dampak bencana ini jauh lebih besar dari perkiraan awal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Senin pukul 11.30 WIB terdapat 950 jiwa meninggal, 274 orang masih hilang, dan 5.000 orang lainnya terluka di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik juga sangat luas. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan perkiraan biaya perbaikan kerusakan akibat banjir bandang dan longsor tersebut mencapai Rp51,82 triliun. Jumlah ini disebut masih berpotensi meningkat mengingat data korban masih terus diperbarui.
Situasi tersebut menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya membutuhkan respons cepat, tetapi juga strategi jangka panjang yang konsisten dan berkelanjutan—termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak yang kini menjadi fokus Kemensos.
Pemulihan Jangka Panjang Mengutamakan Kemandirian Warga
Melihat besarnya dampak dan kompleksitas pemulihan, Kemensos menempatkan program pemberdayaan sebagai elemen penting setelah fase darurat berakhir. Program ini dirancang untuk memastikan para penyintas dapat kembali produktif dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan.
Pemberdayaan bisa berupa dukungan usaha, bantuan peralatan ekonomi, pelatihan keterampilan, hingga penguatan sosial di tingkat komunitas. Dengan langkah tersebut, keluarga terdampak dapat membangun ulang kehidupan mereka secara mandiri dan berkelanjutan.
Inisiatif pemberdayaan ini juga menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah untuk menciptakan solusi yang sesuai potensi lokal di setiap wilayah terdampak bencana.
