JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam memulihkan dampak bencana di Pulau Sumatera kini memasuki fase perencanaan jangka menengah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan disusun dengan target penyelesaian yang terukur dan realistis. Pemerintah memberi batas waktu tiga tahun agar seluruh tahapan dapat berjalan optimal.
Bencana yang terjadi pada akhir November 2025 meninggalkan dampak luas, mulai dari kerusakan rumah hingga infrastruktur publik. Karena itu, pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga penataan ulang kawasan terdampak agar lebih aman dan tertata di masa mendatang.
Dalam berbagai kesempatan, pimpinan BNPB menyampaikan bahwa target tiga tahun bukan sekadar wacana, melainkan sudah menjadi bagian dari dokumen perencanaan resmi nasional. Dengan kepastian waktu tersebut, kementerian dan lembaga terkait dapat menyelaraskan program serta anggaran secara terintegrasi.
Langkah terstruktur ini diharapkan mampu memberi kepastian bagi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan proses rehabilitasi berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan hingga tuntas.
Target Nasional Penyelesaian Tiga Tahun
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera yang terjadi di akhir November 2025 ditargetkan tuntas dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
"Secara nasional telah ditetapkan beberapa waktu lalu bahwa target penyelesaian tuntas bencana Sumatera ini ialah dalam kurun waktu tiga tahun," kata Kepala BNPB Suharyanto di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu.
Kepala BNPB mengatakan hal tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Induk Rehabilitasi Rekonstruksi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mana datanya dikunci per 9 Februari 2026, dan tertera di masing-masing kementerian dan lembaga.
Penetapan target ini menjadi acuan bersama lintas sektor agar proses pemulihan berjalan sesuai peta jalan yang telah disusun pemerintah pusat.
Pembangunan Hunian Tetap Secara Terpusat
Untuk saat ini, ujar dia, sebagian hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor telah dibangun di beberapa kabupaten dan kota yang bersifat komunal.
"Ini terpusat dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian ada pula bantuan dari Buddha Tzu Chi dan sebagian dari Danantara," ujarnya.
Pola pembangunan komunal dipilih untuk mempercepat proses relokasi warga yang terdampak cukup berat serta membutuhkan tempat tinggal baru yang lebih aman.
Kolaborasi antara kementerian, lembaga, serta pihak nonpemerintah menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi hunian tetap tersebut.
Skema In Situ dan Proses Paralel
Sementara, yang bersifat in situ dimana masyarakat yang ingin hunian tetap dibangun di atas tanahnya sendiri, maka akan dibangun langsung oleh BNPB.
"Jadi ini tidak menunggu hingga hunian sementara (huntara) penuh, melainkan secara paralel. Bagi yang sudah bisa menunjukkan tanahnya segera kami bangun," jelas dia.
Skema ini memberikan fleksibilitas bagi warga yang memiliki lahan sendiri dan ingin membangun kembali rumahnya di lokasi asal.
Dengan sistem paralel, pemerintah berupaya memangkas waktu tunggu sehingga proses pemulihan hunian tidak terhambat antrean pembangunan.
Kesempatan Pengajuan Ulang dan Dana Stimulan
Lebih lanjut, terkait masyarakat terdampak bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan ataupun sedang dan belum mendapatkan dana stimulan, ia menyampaikan mereka bisa mengajukan ulang. Selanjutnya, pemerintah pusat akan menyusulkan bantuannya.
Kebijakan ini memberi ruang bagi warga yang mungkin belum terdata atau terkendala administrasi pada tahap sebelumnya. Pemerintah memastikan tidak ada korban terdampak yang terlewat dari proses bantuan.
Khusus untuk wilayah Sumbar dana stimulan per Selasa (3/3) diberikan kepada 126 kepala keluarga (KK) dengan nilai mencapai Rp2,8 miliar. Sementara, untuk ketiga provinsi terdampak bencana pemerintah telah menggelontorkan hingga Rp205 miliar.
Alokasi anggaran tersebut menunjukkan besarnya komitmen negara dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan hingga selesai sesuai target tiga tahun yang telah ditetapkan.
