JAKATRA - Isu keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau BoP kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pernyataan mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto. 

Dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah tokoh organisasi masyarakat Islam di Istana Merdeka, Presiden disebut menyampaikan kemungkinan menarik Indonesia dari forum tersebut jika tidak memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap konflik Timur Tengah yang kembali memanas.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana buka puasa bersama yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam. Sejumlah tokoh dari berbagai organisasi Islam hadir dalam acara tersebut untuk berdiskusi mengenai berbagai isu, termasuk sikap Indonesia terhadap konflik Palestina. 

Dalam kesempatan itu, muncul pandangan bahwa keikutsertaan Indonesia di forum internasional harus tetap sejalan dengan kepentingan nasional serta perjuangan kemerdekaan Palestina.

Pertemuan Prabowo Dengan Tokoh Organisasi Islam

Sekretaris Majelis Syura DPP Front Pembela Islam, Hanif Alatas, menjadi salah satu tokoh yang menghadiri acara tersebut. Ia menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Presiden Prabowo memberikan penjelasan mengenai kemungkinan langkah Indonesia terkait keikutsertaan dalam Board of Peace. Menurut Hanif, presiden menegaskan bahwa keputusan Indonesia akan mempertimbangkan manfaat nyata bagi Palestina.

Hanif menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyatakan kemungkinan menarik diri apabila tidak terdapat kemaslahatan bagi Palestina atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional. 

"Kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, enggak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Pernyataannya seperti itu. Tapi, kita tetap enggak perlu nunggu itu, dari sekarang saja, orang sudah terbukti kok Amerika dari dulu enggak bisa dipercaya," ucap Hanif.

Ia menambahkan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk tetap menempatkan kepentingan Palestina sebagai bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Meski demikian, keputusan tersebut tetap akan mempertimbangkan berbagai faktor diplomasi dan situasi internasional yang sedang berlangsung.

FPI Titipkan Surat Desakan Keluar Dari BoP

Dalam kesempatan yang sama, Hanif menjelaskan bahwa organisasi yang diwakilinya belum memperoleh kesempatan berbicara secara langsung kepada Presiden Prabowo. Namun, FPI tetap menyampaikan aspirasi mereka melalui surat yang dititipkan dalam pertemuan tersebut.

"Memang tadi kami belum dapat kesempatan bicara, tapi kami menitipkan surat. Surat kami sampaikan, tadi juga kami sampaikan kepada Presiden, bahwasanya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BoP," kata Hanif.

Menurutnya, surat tersebut berisi pandangan FPI mengenai posisi Indonesia di forum tersebut. Organisasi itu menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace berpotensi tidak sejalan dengan kepentingan perjuangan Palestina, terutama jika forum tersebut dipengaruhi oleh negara-negara yang selama ini memiliki sikap berbeda terhadap konflik di kawasan tersebut.

Hanif juga menyampaikan bahwa FPI memandang Amerika Serikat dan Israel memiliki rekam jejak yang tidak dapat dipercaya dalam berbagai konflik internasional, sehingga mereka meminta pemerintah Indonesia berhati-hati dalam mengambil keputusan diplomatik.

Ketidakpercayaan Terhadap Amerika Dan Israel

Dalam pernyataannya, Hanif menjelaskan alasan utama FPI meminta Indonesia menarik diri dari Board of Peace. Ia mengatakan bahwa organisasi tersebut tidak menaruh kepercayaan terhadap Amerika Serikat maupun Israel dalam konteks penyelesaian konflik Palestina.

"Kita percaya iktikad baik Presiden Republik Indonesia, tapi kita enggak percaya Amerika. Kita enggak percaya sama Israel. Nabi-nabi saja, para Rasul saja dikhianati oleh Israel, apalagi cuma kita manusia biasa," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dapat menimbulkan situasi yang tidak diinginkan. Salah satu kemungkinan yang disebut adalah jika pasukan Indonesia dikirim ke Gaza dalam misi tertentu yang justru berpotensi berhadapan dengan kelompok pejuang Palestina.

Menurut Hanif, hal tersebut menjadi perhatian serius karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, keterlibatan dalam misi internasional yang berpotensi bertentangan dengan perjuangan tersebut dinilai harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.

Sikap Terhadap Pengiriman Pasukan Indonesia Ke Gaza

Hanif menegaskan bahwa FPI sebenarnya tidak menolak jika Indonesia mengirimkan bantuan atau bahkan pasukan ke Gaza, selama tujuannya jelas untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, mereka menolak apabila pasukan Indonesia berada di bawah komando Amerika Serikat.

"Kalau dikirim ke Gaza buat memerdekakan Palestina kita dukung, bahkan kita siap support relawan. Tapi, kalau dikirim ke Gaza di bawah komando Amerika, lalu melucuti senjata para pejuang di Gaza akhirnya konfrontasi, ini yang kami enggak mau," ucapnya.

Pandangan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dalam operasi internasional dapat berubah arah jika berada di bawah kendali pihak lain. Karena itu, mereka menilai penting bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berpihak pada perjuangan rakyat Palestina.

Pernyataan MUI Dan Penundaan Pembahasan BoP

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis. Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmennya untuk mundur dari Board of Peace apabila keberadaan Indonesia di forum tersebut tidak membawa manfaat bagi Palestina.

"Janjinya kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur," kata Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam.

Cholil menyampaikan bahwa Prabowo menegaskan seluruh langkah yang diambil semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, posisi Indonesia terkait dukungan terhadap Palestina sudah sangat jelas dan tidak akan berubah.

"Kalau tidak untuk kepentingan Palestina, maka dia akan mundur," ujarnya.

Sementara itu, di tengah berbagai kritik mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa pembahasan mengenai forum tersebut untuk sementara waktu ditangguhkan. Penundaan ini dilakukan menyusul situasi konflik di Timur Tengah yang kembali memanas setelah pecahnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa dalam sepekan terakhir tidak ada pembahasan terkait Board of Peace di tingkat pemerintah. Fokus diplomasi Indonesia saat ini lebih diarahkan pada upaya memastikan keselamatan warga negara Indonesia di wilayah yang terdampak konflik.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold," kata dalam press briefing Kemlu di Jakarta, Jumat.