JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses perizinan tambang yang mendapat penolakan dari masyarakat. Langkah ini diambil setelah sejumlah aksi protes dari warga yang menilai bahwa beberapa proyek pertambangan yang sedang berjalan di wilayah tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup mereka.
Keputusan Pemprov Sulbar ini muncul sebagai respons terhadap sejumlah laporan dan unjuk rasa yang berkembang belakangan ini, yang mengkritisi kebijakan dan keputusan terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diberikan di sejumlah daerah di Sulawesi Barat. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga setempat meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan di wilayah mereka. Menurut mereka, dampak dari kegiatan tambang seperti kerusakan lingkungan dan perubahan sosial-ekonomi yang negatif sudah mulai terasa.
"Kami menyadari adanya keberatan yang disampaikan oleh masyarakat terkait perizinan tambang yang ada. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pemberian izin yang sudah dikeluarkan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan," ujar Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat, dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan kepada media pada Senin 12 MEI 2025.
Evaluasi Perizinan Tambang Sebagai Langkah Antisipasi Dampak Negatif
Pemprov Sulbar menyadari bahwa sektor pertambangan memiliki potensi ekonomi yang besar bagi daerah tersebut. Namun, di sisi lain, sektor ini juga seringkali dihadapkan pada masalah kerusakan lingkungan yang serius, seperti pencemaran air, penggundulan hutan, dan bencana alam akibat pengerukan tanah yang tidak terkendali. Selain itu, kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik seringkali menyebabkan konflik sosial antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang.
Untuk itu, Pemprov Sulbar berencana untuk menggelar evaluasi yang tidak hanya mencakup aspek legalitas perizinan, tetapi juga dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa izin yang telah diberikan memang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.
"Kami akan memeriksa kembali seluruh proses perizinan yang ada, termasuk apakah prosedur yang dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kami akan memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan," tambah Ali Baal Masdar.
Tuntutan Masyarakat terhadap Pengelolaan Tambang yang Lebih Baik
Aksi penolakan terhadap perizinan tambang yang dilakukan oleh warga beberapa waktu lalu menuntut agar Pemprov Sulbar lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang sudah beroperasi. Sejumlah desa yang berada di sekitar lokasi tambang mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti kerusakan lahan pertanian, pencemaran sungai, hingga penurunan kualitas udara akibat debu tambang.
"Kami ingin agar pemerintah tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga melihat dampak jangka panjang dari pertambangan ini. Banyak dari kami yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perikanan, dan kami khawatir jika tambang ini terus beroperasi, lingkungan kami akan rusak dan mengancam mata pencaharian kami," kata Slamet Riyadi, seorang warga yang tergabung dalam organisasi masyarakat peduli lingkungan di daerah Mamuju.
Keberatan masyarakat terhadap perizinan tambang juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin tersebut. Beberapa pihak menganggap bahwa perizinan tambang sering kali diberikan tanpa melibatkan partisipasi publik yang cukup, sehingga masyarakat merasa tidak diajak untuk berperan serta dalam keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.
"Kami merasa suara kami tidak didengar dalam proses perizinan ini. Seharusnya, ada konsultasi publik yang lebih luas agar keputusan yang diambil bisa memperhatikan semua aspek, terutama kepentingan masyarakat," ujar Maya Sari, seorang aktivis lingkungan yang juga menjadi bagian dari gerakan penolakan tambang di Sulawesi Barat.
Tindakan Pemerintah dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Sebagai respons terhadap kekhawatiran tersebut, Pemprov Sulbar berjanji akan mengadakan konsultasi publik yang lebih terbuka terkait dengan kebijakan pertambangan. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, dalam proses evaluasi ini.
"Kami ingin memastikan bahwa dalam setiap langkah yang diambil, kami menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Tentu saja, kami akan mendengarkan keluhan dari masyarakat dan melakukan evaluasi yang transparan," tegas Ali Baal Masdar.
Pemprov Sulbar juga berencana untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah mereka, dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi peraturan lingkungan yang ketat dan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
Proyeksi Ke Depan: Pemprov Sulbar Harapkan Solusi yang Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap langkah evaluasi ini dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan dan memberikan win-win solution bagi semua pihak yang terlibat. Mereka menyadari bahwa sektor pertambangan adalah salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, namun keberlanjutan sektor tersebut harus dijaga agar tidak merusak keseimbangan ekosistem.
"Kami ingin memastikan bahwa kegiatan pertambangan bisa berjalan tanpa menimbulkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Kami berkomitmen untuk terus mengupayakan pengelolaan tambang yang baik, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan," tambah Gubernur Sulawesi Barat tersebut.
Sebagai langkah awal, Pemprov Sulbar juga berencana untuk melakukan audit lingkungan terhadap semua kegiatan pertambangan yang ada di wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan tambang telah memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan, serta mengidentifikasi potensi kerusakan yang perlu segera ditangani.
Harapan Masyarakat terhadap Perubahan Kebijakan
Masyarakat Sulawesi Barat berharap bahwa komitmen Pemprov Sulbar dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan tambang ini dapat membawa perubahan yang positif. Mereka menginginkan agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi dan mengatur aktivitas pertambangan, sehingga tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, diharapkan akan tercipta kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Barat, serta lingkungan yang lebih terjaga. Hal ini akan memperlihatkan bahwa pemerintah daerah benar-benar mendengarkan suara rakyat dan bertanggung jawab atas keberlanjutan hidup mereka.
"Kami berharap kebijakan yang diambil oleh Pemprov Sulbar bisa membawa perubahan yang baik. Kami ingin melihat pertambangan yang menguntungkan masyarakat, bukan justru merugikan mereka," tutup Slamet Riyadi, mewakili suara masyarakat yang menginginkan perubahan kebijakan pertambangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.