JAKARTA - Pengoperasian Pusat Data Nasional I atau PDN I kini memasuki fase awal setelah melalui proses panjang pengujian keamanan.
Pemerintah memilih langkah hati-hati dengan memulai operasional secara terbatas demi memastikan seluruh sistem berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pendekatan ini diambil sebagai bentuk mitigasi risiko sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap infrastruktur digital strategis nasional.
Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan tanpa dasar. Sebelum digunakan, PDN I telah melewati rangkaian uji keamanan yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara dalam rentang waktu cukup panjang. Hasil pengujian itu menjadi pijakan utama bagi Komdigi untuk menentukan kesiapan awal pusat data nasional tersebut.
Langkah operasional terbatas ini juga mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur digital. Alih-alih langsung beroperasi penuh, pemerintah memilih tahapan gradual agar setiap potensi kendala dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan demikian, risiko gangguan layanan di masa depan dapat ditekan secara maksimal.
Keberadaan PDN I sendiri diproyeksikan menjadi tulang punggung layanan digital pemerintahan. Karena itu, setiap tahapan pengoperasiannya mendapat pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait, khususnya dalam aspek keamanan siber dan tata kelola sistem.
Uji Keamanan Jadi Fondasi Operasional Awal
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mirra Tayibba, menjelaskan bahwa pengoperasian terbatas PDN I dilakukan setelah BSSN menyelesaikan uji kelaikan keamanan. Pengujian tersebut berlangsung sejak Juli hingga 23 Desember 2025 dan mencakup berbagai aspek krusial sistem.
“Pada periode bulan Juli sampai 23 Desember tahun lalu BSSN sudah melakukan uji kelaikan keamanan atas PDN I,” kata Mirra. Uji kelaikan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menilai kesiapan sistem secara menyeluruh dari sisi tata kelola hingga implementasi.
Hasil uji keamanan tersebut kemudian disampaikan secara resmi oleh Kepala BSSN kepada Menteri Komunikasi dan Digital pada 14 Januari 2026. Penyampaian hasil ini menjadi penanda penting bahwa PDN I telah melewati satu tahapan fundamental sebelum memasuki fase operasional.
Dengan dasar itu, Komdigi menilai PDN I telah cukup siap untuk digunakan secara terbatas, sembari menindaklanjuti sejumlah rekomendasi lanjutan yang diberikan oleh BSSN.
Penilaian Menyeluruh dari Desain hingga Implementasi
Mirra menuturkan bahwa uji kelaikan keamanan PDN I dilakukan secara bertahap. BSSN membagi proses evaluasi ke dalam dua fase utama, yakni penilaian desain dan penilaian implementasi. Kedua tahapan tersebut dirancang untuk memastikan kesiapan sistem sejak perencanaan hingga penerapan di lapangan.
Dalam tahap penilaian desain, fokus utama diarahkan pada arsitektur sistem, tata kelola, serta skema keamanan yang dirancang sejak awal. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa fondasi PDN I sudah sesuai dengan prinsip keamanan siber nasional.
Sementara itu, tahap implementasi lebih menitikberatkan pada kesiapan operasional sistem. Namun, karena PDN I belum beroperasi penuh saat evaluasi dilakukan, BSSN memberikan sejumlah rekomendasi lanjutan yang perlu ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.
“Untuk tahap implementasi karena kami belum beroperasi, BSSN memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam enam sampai 12 bulan ke depan. Atas hasil tersebut kami memutuskan untuk mengoperasikan PDN I secara terbatas,” jelas Mirra.
Layanan Risiko Rendah Jadi Prioritas Awal
Dalam fase awal ini, Komdigi memprioritaskan layanan dengan tingkat risiko rendah untuk dijalankan di PDN I. Strategi ini diterapkan agar stabilitas sistem dapat diuji tanpa membebani infrastruktur dengan layanan berisiko tinggi.
Pengoperasian terbatas tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi berkelanjutan terhadap performa sistem. Selama periode ini, Komdigi melakukan peninjauan terhadap standar operasional prosedur guna memastikan kesesuaian dengan kondisi lapangan.
Mirra menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menyempurnakan berbagai aspek pendukung operasional. “Kami akan mengajukan ISO dan memenuhi rekomendasi BSSN,” katanya. Pernyataan ini menegaskan komitmen Komdigi dalam memenuhi standar keamanan dan manajemen internasional.
Dengan pendekatan ini, PDN I diharapkan dapat beroperasi secara stabil sekaligus memberikan ruang perbaikan sebelum memasuki fase layanan yang lebih kompleks.
Tahapan Bertahap Menuju Operasi Penuh
Setelah seluruh rekomendasi dari BSSN dipenuhi, Komdigi berencana meningkatkan level layanan PDN I secara bertahap. Peningkatan tersebut akan mencakup layanan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap stabilitas sistem.
Mirra menegaskan bahwa pendekatan bertahap ini dilakukan demi memberikan keyakinan kepada seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya Komdigi sebagai penyelenggara, tetapi juga BSSN sebagai regulator keamanan siber serta kementerian, lembaga, dan daerah sebagai tenant PDN I.
Pendekatan ini dinilai penting mengingat PDN I akan menjadi pusat penyimpanan dan pengelolaan data strategis pemerintahan. Setiap gangguan atau celah keamanan dapat berdampak luas terhadap layanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, tahapan bertahap dianggap sebagai langkah realistis untuk memastikan keberlangsungan operasional jangka panjang.
Keamanan Jadi Tanggung Jawab Bersama
Dalam operasional ke depan, Komdigi akan terus berkoordinasi dengan BSSN untuk melakukan audit keamanan secara berkala. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa standar keamanan tetap terjaga seiring bertambahnya beban layanan di PDN I.
Mirra menegaskan bahwa keamanan pusat data nasional bukan hanya tanggung jawab satu pihak. “Kami juga memahami keamanan ini adalah tugas bersama, bukan hanya Komdigi, BSSN, tapi juga tenan, KLD,” ujarnya.
Untuk itu, penguatan tata kelola dan penyusunan panduan penyelenggaraan menjadi bagian penting dari strategi ke depan. Komdigi juga mempersiapkan playbook penyelenggaraan yang disusun bersama BSSN sebagai acuan bersama.
Dengan sinergi lintas lembaga dan pendekatan bertahap, PDN I diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi transformasi digital pemerintahan Indonesia secara aman dan berkelanjutan.