JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia menjadi hub ekonomi biru global melalui partisipasi di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
Pemerintah menekankan peluang investasi berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan, yang akan diperkuat lewat Ocean Impact Summit (OIS) 2026 di Bali.
Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menyatakan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia menjadi modal strategis. Hal ini diharapkan mendorong kolaborasi internasional untuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.
Indonesia Siap Menjadi Pusat Ekonomi Kelautan Global
Hendra menegaskan target Indonesia bukan hanya sebagai pemain regional, tetapi juga sebagai pusat ekonomi kelautan dunia. Sumber daya laut yang melimpah menjadi modal untuk mengembangkan sektor pangan biru, bioteknologi laut, dan pasar karbon biru.
“Dengan Perpres Nomor 110 Tahun 2025, sektor kelautan dan perikanan masuk nilai ekonomi karbon. Targetnya pasar karbon kita berintegritas tinggi dan berkualitas,” jelas Hendra. Indonesia disebut menyimpan sekitar 17% cadangan blue carbon dunia dari mangrove dan padang lamun.
Davos 2026 Menjadi Ajang Promosi Ekonomi Biru
WEF 2026 yang mengangkat tema Blue Davos dihadiri sekitar 3.000 peserta dari 130 negara, termasuk kepala negara dan CEO global. Fokus utama forum ini adalah tantangan ekologis laut, seperti pemanasan laut, pengasaman, dan ancaman terhadap ketahanan pangan laut.
Hendra menyebut pemanasan laut meningkatkan keasaman yang membahayakan kehidupan biota. Fenomena coral bleaching menjadi salah satu indikator risiko ekologis, tetapi juga membuka peluang ekonomi jangka panjang bagi Indonesia jika dikelola melalui strategi biru yang tepat.
Ocean Impact Summit Bali Sebagai Forum Implementasi Proyek
Ocean Impact Summit (OIS) 2026 di Bali, 8–9 Juni bertepatan dengan Hari Laut Sedunia, dirancang sebagai forum aksi nyata, bukan sekadar diskusi. Pemerintah menargetkan pipeline proyek ekonomi biru yang bankable diumumkan, termasuk skema blended finance.
Staf Khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi, Doni Ismanto, menekankan OIS sebagai forum delivery. “Di OIS, kalau bisa sudah ada announcement pipeline proyek ekonomi biru, bukan hanya wacana,” kata Doni. Forum ini akan mempertemukan kepala negara, investor, filantropi, NGO global, dan sektor swasta.
Kolaborasi Luas untuk Mendorong Investasi Berkelanjutan
Ketua Tim Kerja Sama Multilateral KKP, Desri Yanti, menyebut OIS sebagai sarana mengunci komitmen nyata. Deliverables dari forum ini diharapkan menghasilkan investasi sektor kelautan, kemitraan swasta, dan pembiayaan ekonomi biru.
KKP juga menyiapkan forum bisnis, pameran, business matching, dan UMKM kelautan serta perikanan. Pemerintah menekankan proses ini bersifat jangka panjang dan membutuhkan persistensi, karena tidak semua proyek dapat dikunci dalam satu pertemuan.
Penguatan Mekanisme Pasar Karbon Biru dan Keberlanjutan
Mekanisme pasar karbon biru dinilai penting untuk menjaga ekosistem dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Hendra menekankan prinsip registrasi karbon nasional dan benefit sharing sebagai pengaman terhadap risiko blue carbon grabbing dan pembatasan akses nelayan.
“Kita belajar dari praktik di darat. Prinsipnya keberlanjutan dan pembagian manfaat ke masyarakat,” jelas Hendra. Skema ini memastikan proyek ekonomi biru tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga mendukung kesejahteraan lokal.
OIS Bali sebagai Ujian Diplomasi Ekonomi Biru Indonesia
Ocean Impact Summit menjadi ujian nyata kesiapan Indonesia dalam diplomasi ekonomi biru. Tanpa proyek yang siap, kepastian regulasi, dan dampak langsung bagi nelayan serta ekosistem, ambisi Indonesia berisiko berhenti sebagai retorika.
Namun, jika OIS berhasil, forum ini berpotensi menjadi titik balik masuknya investasi kelautan skala besar ke Indonesia, menjadikan negeri kepulauan ini sebagai pusat ekonomi biru yang kompetitif dan berkelanjutan di kancah global.