JAKARTA - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menyampaikan permohonan mendesak kepada pemerintahan baru untuk lebih memperhatikan industri tembakau. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, mereka mengemukakan lima permintaan utama, termasuk usulan peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dari tarif yang saat ini berlaku.
Permintaan peningkatan DBH CHT menjadi pusat perhatian, mengingat pentingnya sektor ini bagi perekonomian lokal di berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum DPN APTI, Agus Parmuji, menjelaskan bahwa peningkatan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan jutaan petani tembakau di Tanah Air.
"Peningkatan DBH CHT hingga 10% diusulkan sebagai langkah konkret untuk mendukung kehidupan para petani tembakau," ujar Agus Parmuji dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis 27 FEBRUARI 2025. Menurutnya, sektor tembakau harus mendapat perhatian khusus karena hasilnya sangat menopang ekonomi pedesaan.
Selain itu, DPN APTI juga mengharapkan perhatian lebih dari para kepala daerah yang baru saja dilantik. Dengan pelantikan 961 kepala daerah oleh Presiden Prabowo, diharapkan mereka mampu melindungi dan mengembangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya petani tembakau di berbagai daerah. Hal ini terkait kekhawatiran atas agenda proxy war dari kelompok anti-tembakau global yang dianggap mulai menggerus sektor tembakau di Indonesia melalui berbagai jalur termasuk pemerintah, ormas, dan NGO.
"Harapan kami besar terhadap gubernur dan bupati di wilayah sentra tembakau, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Jawa Barat. Daerah-daerah ini masih mengandalkan pertanian tembakau sebagai tulang punggung ekonomi, dan langkah strategis perlu segera diambil untuk memperjuangkan masa depan petani tembakau," tambah Agus. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan sektor ini dari tekanan global.
Peran penting tembakau dalam ekonomi lokal tidak bisa dipandang sebelah mata. Wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat menjadikan tembakau sebagai salah satu hasil utama pertanian mereka. Dalam konteks ini, kelangsungan industri tembakau secara langsung berdampak pada kesejahteraan petani, dan oleh karena itu perubahan kebijakan terkait cukai dan retribusi menjadi sangat krusial.
Sementara itu, permasalahan proxy war yang diangkat oleh Agus Parmuji menyoroti situasi rumit yang dihadapi sektor tembakau. Internasionalisasi kebijakan anti-tembakau dinilai dapat menekan sektor ini secara signifikan. Agus mengingatkan bahwa pengaruh organisasi internasional maupun NGO yang mengusung agenda-agenda asing perlu diwaspadai agar tidak merugikan petani lokal.
Dalam konteks yang lebih luas, tantangan utama yang dihadapi petani tembakau mencakup fluktuasi harga tembakau di pasar internasional dan nasional, serta regulasi yang terus berubah di tingkat domestik. Oleh karena itu, menjaga stabilitas sektor ini melalui kebijakan yang mendukung menjadi keharusan bagi pemerintah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.
Menanggapi situasi ini, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan dapat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Langkah-langkah mendukung pertanian tembakau tidak hanya menguntungkan sektor tersebut secara khusus, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional.
Oleh karena itu, penguatan kebijakan ekonomi sektor tembakau akan sejalan dengan upaya mendukung kedaulatan ekonomi bangsa, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada hasil pertanian ini. Pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan strategi konkret yang dapat mengamankan dan mengembangkan sektor tembakau, sehingga para petani dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada mereka.
Poin-poin seperti peningkatan dana bagi hasil cukai, perlindungan dari kebijakan internasional yang merugikan, serta perhatian dari pemerintah daerah, akan menjadi pijakan penting dalam upaya memperjuangkan nasib petani tembakau ke depan. Kehadiran langsung dari pemerintah dalam upaya ini menjadi penentu utama agar keadilan ekonomi bagi para petani dapat tercapai.