JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) bukan sekadar wacana. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa aturan penertiban kendaraan kelebihan dimensi dan muatan tersebut tidak akan ditunda dan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Januari 2027.
Penegasan ini disampaikan AHY dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL) yang digelar di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.
Ia menyebut bahwa pembahasan soal ODOL sudah menjadi perhatian besar di tingkat nasional dan menjadi sorotan utama dari Presiden Prabowo Subianto serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu, dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif,” ujar AHY.
ODOL Jadi Perhatian Serius Pemerintah dan Publik
Isu kendaraan ODOL bukan lagi sekadar masalah teknis transportasi, tetapi telah menjadi perhatian nasional yang luas. Menurut AHY, pembahasan soal kendaraan yang kelebihan muatan dan dimensi ini kini tidak hanya terbatas pada kalangan pemerintahan atau dunia industri, tetapi juga telah menjadi topik pembicaraan masyarakat sehari-hari.
“Isu itu telah menghiasi media massa, media sosial, hingga menjadi perbincangan di berbagai forum, termasuk di warung-warung kopi,” kata AHY.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami besarnya dampak negatif dari keberadaan kendaraan ODOL, baik terhadap keselamatan lalu lintas, kondisi infrastruktur jalan, hingga aspek ekonomi nasional.
Kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas atau memiliki ukuran tidak sesuai standar kerap menjadi penyebab utama kecelakaan dan mempercepat kerusakan jalan raya.
“Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek,” tegasnya.
Tidak Ada Ruang untuk Penundaan
Komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan zero ODOL tidak akan terganggu oleh berbagai tekanan atau kepentingan sektoral. AHY memastikan bahwa tidak ada alasan untuk menunda implementasi kebijakan ini. Pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah strategis lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan berjalan tepat waktu.
Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan regulasi, pengawasan ketat di lapangan, sosialisasi kepada pelaku usaha logistik dan transportasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jembatan timbang dan fasilitas pemeriksaan kendaraan.
Pemerintah juga membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk memberikan waktu adaptasi sebelum aturan diberlakukan penuh.
Kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk menegakkan aturan hukum transportasi, tetapi juga bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan keselamatan jalan raya, menekan angka kecelakaan, dan mengurangi kerugian negara akibat perbaikan jalan yang rusak.
Alasan Utama Pentingnya Kebijakan Zero ODOL
Penertiban kendaraan ODOL menjadi prioritas pemerintah karena berbagai alasan strategis. Pertama, dari aspek keselamatan, kendaraan ODOL terbukti menjadi salah satu penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas yang berujung pada korban jiwa. Kendaraan dengan beban berlebih lebih sulit dikendalikan, terutama saat melakukan pengereman atau manuver di jalan raya.
Kedua, dari sisi infrastruktur, beban berlebih mempercepat kerusakan jalan. Kerusakan ini memerlukan biaya perbaikan yang sangat besar dan menyedot anggaran negara setiap tahunnya.
Ketiga, dari aspek ekonomi, praktik ODOL menciptakan persaingan tidak sehat di sektor logistik karena perusahaan yang melanggar aturan bisa menekan biaya operasional secara ilegal.
Dengan pemberlakuan zero ODOL, diharapkan industri transportasi dan logistik akan berjalan lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, anggaran negara dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur baru daripada terus-menerus digunakan untuk perbaikan jalan akibat kerusakan dari kendaraan ODOL.
Dukungan Politik dan Publik Jadi Kunci
Salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan kebijakan zero ODOL tepat waktu adalah dukungan politik dan publik. Perhatian Presiden Prabowo Subianto dan DPR menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi agenda strategis nasional. Dukungan tersebut memperkuat posisi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Di sisi lain, kesadaran masyarakat dan pelaku industri juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Pemerintah berharap pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian kendaraan lebih awal sebelum aturan resmi berlaku. Dengan begitu, proses transisi menuju sistem transportasi yang lebih tertib dapat berjalan tanpa gangguan signifikan.
Menuju Transportasi yang Lebih Aman dan Tertib
Penerapan kebijakan zero ODOL pada 2027 akan menjadi tonggak penting dalam sejarah transportasi Indonesia. Aturan ini diharapkan menjadi langkah transformasional yang membawa perubahan besar dalam cara pengelolaan kendaraan barang di Tanah Air.
Dengan kendaraan yang sesuai standar dimensi dan muatan, jalan raya akan lebih aman, angka kecelakaan dapat ditekan, dan infrastruktur jalan bisa bertahan lebih lama. Pada akhirnya, seluruh pengguna jalan akan merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini.
Penutup: Komitmen Pemerintah untuk Keselamatan Nasional
Kebijakan zero ODOL adalah bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menata kembali sistem transportasi nasional. Dengan target penerapan pada 1 Januari 2027, tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Komitmen kuat dari pemerintah, dukungan penuh dari masyarakat, serta kesadaran dari pelaku industri menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan ini.
Seperti ditegaskan AHY, keputusan tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Kebijakan zero ODOL tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda,” ujarnya. Dengan semangat kolaborasi, Indonesia siap melangkah menuju era transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.