JAKARTA - Akses listrik masih menjadi tantangan nyata bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Kondisi ini mendorong pemerintah mempercepat langkah agar seluruh desa dapat menikmati listrik secara merata dalam beberapa tahun ke depan. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional.
Melalui Program Listrik Perdesaan yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah menargetkan tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam hal akses energi.
Upaya ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Listrik dipandang bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan masa depan pembangunan.
Komitmen Presiden Wujudkan Keadilan Energi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan sebagian warga negara tertinggal tanpa akses listrik. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa listrik adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara secara adil dan merata. Pemerataan listrik juga menjadi simbol kehadiran negara hingga ke pelosok negeri.
Prabowo menyampaikan bahwa masih ada saudara-saudara sebangsa yang hidup tanpa penerangan memadai. Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpengaruh pada pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah bertekad menyelesaikan persoalan tersebut dalam lima tahun mendatang.
Program Listrik Perdesaan dijadikan instrumen utama untuk menuntaskan ketimpangan ini. Dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, program tersebut diharapkan mampu menjangkau wilayah yang selama ini sulit diakses jaringan listrik konvensional. Presiden menekankan pentingnya kerja bertahap namun konsisten agar target dapat tercapai.
Peta Tantangan Akses Listrik Nasional
Pemerintah menerima laporan bahwa hingga saat ini masih terdapat ribuan lokasi yang belum menikmati aliran listrik. Berdasarkan peta jalan yang disusun Kementerian ESDM, terdapat 10.068 lokasi yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Kondisi ini mencerminkan tantangan geografis dan infrastruktur yang masih harus diatasi.
Lokasi tersebut mencakup desa-desa yang sama sekali belum terhubung dengan jaringan listrik PLN, serta wilayah yang sebagian areanya telah berlistrik namun belum merata. Ketimpangan ini sering terjadi di daerah dengan medan berat, kepulauan, dan wilayah pegunungan. Hal ini membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan pendekatan khusus.
Pemerintah memandang data tersebut sebagai dasar perencanaan yang penting. Dengan pemetaan yang jelas, program elektrifikasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Setiap wilayah akan ditangani sesuai karakteristik geografis dan kebutuhan masyarakat setempat.
Strategi Program Listrik Perdesaan Nasional
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan Program Listrik Perdesaan dengan dukungan anggaran besar. Total kebutuhan pendanaan pada periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp61,65 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur listrik secara bertahap di seluruh wilayah sasaran.
Wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara menjadi fokus utama karena memiliki tingkat elektrifikasi yang masih rendah. Porsi investasi di kawasan ini mencapai sekitar 67 persen dari total kebutuhan nasional. Pemerintah menilai kawasan timur Indonesia membutuhkan perhatian lebih agar kesenjangan pembangunan dapat diperkecil.
Penyediaan listrik dilakukan dengan berbagai skema, mulai dari perluasan jaringan PLN hingga pemanfaatan pembangkit energi baru terbarukan. Pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakat. Tujuannya agar sistem listrik yang dibangun berkelanjutan dan mudah dikelola dalam jangka panjang.
Peran Kementerian ESDM dan PLN
Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program listrik perdesaan menjadi prioritas utama pemerintah. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN memberikan porsi besar bagi pengembangan listrik di daerah tertinggal dan terpencil. Targetnya, seluruh wilayah tersebut dapat menikmati layanan listrik sepanjang hari.
Bahlil menyampaikan bahwa pemasangan listrik di desa-desa yang belum teraliri akan dilakukan secara bertahap hingga tuntas. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap proses berjalan sesuai rencana dan tidak terhambat persoalan teknis maupun administratif. Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
Pada tahun 2025, pelaksanaan awal Program Listrik Perdesaan telah dialokasikan melalui APBN dengan anggaran Rp3,62 triliun. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur listrik di 1.285 lokasi dengan potensi puluhan ribu rumah tangga sebagai calon pelanggan. Langkah awal ini menjadi fondasi untuk percepatan pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa program ini tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Masyarakat diimbau aktif melaporkan jika menemukan pungutan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan pengawasan yang ketat, Program Listrik Perdesaan diharapkan benar-benar menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.