JAKARTA - Program 3 Juta Rumah kembali mendapat dorongan signifikan di Sumatera Utara (Sumut). Setelah sebelumnya kuota rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan sebanyak 15.000 unit, kini jumlahnya bertambah 5.000 unit menjadi total 20.000 unit pada tahun ini.
Tambahan kuota tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, usai menghadiri sosialisasi kredit program perumahan di Medan, Kamis. Ia menyebut penambahan kuota itu sebagai langkah cepat pemerintah pusat dalam merespons usulan peningkatan alokasi rumah subsidi di wilayah Sumut.
"Kita sangat berterima kasih kepada pak menteri yang langsung menambah kuota 5.000 unit tahun ini," ujar Bobby.
Respons Cepat dari Menteri PKP
Usulan penambahan kuota sebelumnya diajukan Bobby untuk tahun depan. Namun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, memutuskan untuk tidak menunda dan langsung mengabulkan permintaan tersebut di tahun berjalan.
Dengan kebijakan itu, Sumut kini menjadi salah satu provinsi dengan penambahan kuota tertinggi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sekaligus membuka peluang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Kesiapan Ekosistem Pembangunan
Menurut Bobby, penambahan kuota ini akan berjalan seiring dengan kesiapan berbagai pihak, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga pemasok bahan bangunan. Ia menegaskan, dukungan lintas sektor harus dioptimalkan agar target pembangunan rumah subsidi bisa terealisasi tepat waktu.
"Developer, kontraktor hingga pemasok bahan bangunan semua menyatakan siap. Jadi kita harus optimistis target ini bisa tercapai," kata Bobby.
Lebih lanjut, ia menyoroti kesenjangan hunian di Indonesia yang masih cukup tinggi. Tercatat terdapat sekitar 938.217 rumah tangga yang belum memiliki hunian layak.
"Backlog kita cukup tinggi. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, belum lagi yang layak huni. Jadi, harus kejar agar masyarakat kita segera memiliki tempat tinggal yang layak," tambahnya.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Menteri PKP, Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan agar target penyediaan rumah subsidi bisa dicapai dengan cepat.
"Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Ini tinggal tiga bulan lagi, jadi harus kompak. Nanti pak gubernur bantu soal perizinan, bank bantu soal pendanaan, dan lainnya," ujar Maruarar.
Ara juga menjelaskan bahwa Program 3 Juta Rumah tidak hanya soal menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi melalui rantai pasok pembangunan perumahan.
"Program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang luas. Ada penjual material, kontraktor, developer hingga perbankan. Seperti saat ini, BRI permudah UMKM bidang konstruksi mengakses pendanaan,” katanya.
Efek Ganda bagi Perekonomian
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam acara sosialisasi menyampaikan bahwa sektor perumahan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Program 3 Juta Rumah diperkirakan berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, program ini juga melibatkan berbagai sektor, mulai pemerintah daerah, swasta hingga masyarakat," jelas Tito.
Menurutnya, pembangunan perumahan bukan hanya menyelesaikan backlog hunian, tetapi juga memberikan dampak langsung pada peningkatan lapangan kerja, mendorong investasi, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Harapan untuk Sumut
Dengan adanya tambahan kuota ini, masyarakat Sumut, khususnya MBR, diharapkan dapat segera mengakses rumah layak huni dengan harga terjangkau. Program ini juga menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan rumah di wilayah tersebut.
Gubernur Bobby menekankan, kerja sama seluruh pihak harus dijaga agar pembangunan bisa tepat sasaran. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mewujudkan kepemilikan rumah.
Penambahan kuota ini, selain memberi manfaat langsung bagi MBR, juga menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu prioritas nasional di sektor perumahan.
Tambahan 5.000 unit kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Utara menandai keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemenuhan hunian layak. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pengembang, perbankan, dan masyarakat menjadi kunci agar program ini berjalan efektif.
Program 3 Juta Rumah bukan hanya menjawab kebutuhan dasar tempat tinggal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekosistem pembangunan perumahan yang inklusif. Dengan langkah cepat dari Menteri PKP dan dukungan kepala daerah, harapan masyarakat Sumut untuk memiliki rumah layak kini semakin dekat.
