JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pemerataan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia telah menjadi fokus utama selama satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa arah kebijakan energi nasional kini berubah dari model yang sebelumnya didominasi segelintir pemain besar menjadi lebih inklusif, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menikmati dan mengelola hasil sumber daya alam negeri.

“Sumber daya alam kita yang begitu besar harus kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945,” ujar Bahlil.

Berbagai program telah diluncurkan untuk mewujudkan kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi, mulai dari sumur masyarakat, tambang prorakyat, listrik desa, bantuan pasang baru listrik (BPBL), BBM untuk nelayan kecil, hingga transisi energi berkeadilan. Semua kebijakan tersebut selaras dengan Astacita Presiden Prabowo yang menekankan energi sebagai hak dan kebutuhan rakyat.

Akses Listrik Hingga Pelosok Desa

Pemerintah secara aktif memperluas akses listrik ke seluruh pelosok negeri melalui program listrik desa dan BPBL. Menteri Bahlil beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi listrik benar-benar sampai ke rumah-rumah warga.

“Upaya menyediakan akses desa yang belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan modal bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan,” kata Bahlil.

Langkah ini tak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendukung pendidikan, sehingga anak-anak Indonesia dapat belajar tanpa terganggu kegelapan, sejalan dengan pengalaman masa kecil Bahlil sendiri.

Keterlibatan Rakyat dalam Sektor Pertambangan

Dalam sektor pertambangan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, yang membuka kesempatan bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan: rakyat bukan lagi sekadar penonton, tetapi bagian aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bahlil menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan. “Yang selalu menjadi arahan Presiden adalah bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat generasi berikutnya,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian ESDM telah membekukan ratusan izin tambang yang tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (jamrek), serta menindak tegas aktivitas tambang ilegal bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip lingkungan hidup yang baik dan transparansi pengelolaan tambang.

BBM, Migas, dan Kemandirian Energi Masyarakat

Di sektor energi lainnya, program BBM satu harga dan BBM untuk nelayan kecil tetap berjalan, sehingga masyarakat pesisir dapat melaut tanpa terbebani biaya tinggi. Pemerintah juga menghidupkan kembali sumur-sumur tua dengan melibatkan masyarakat sekitar secara langsung melalui tata kelola sumur rakyat.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan produksi minyak dalam negeri, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga yang terlibat. Hal ini menjadi bagian dari strategi untuk mewujudkan energi nasional yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada rakyat.

Kesimpulan: Energi untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Satu tahun kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM menandai perubahan besar sektor energi nasional. Program yang dijalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur atau peningkatan produksi migas, tetapi juga tentang keadilan sosial, kemandirian masyarakat, dan pemerataan ekonomi.

Dengan keberhasilan distribusi listrik ke desa, keterlibatan rakyat dalam pertambangan, serta BBM dan sumur rakyat, energi kini menjadi instrumen strategis untuk kesejahteraan bangsa. Pemerintah terus menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola secara bertanggung jawab, demi generasi sekarang dan mendatang.

“Program ini menunjukkan langkah nyata menuju energi berkeadilan, di mana rakyat dapat menikmati manfaat langsung dari sumber daya alam sendiri,” pungkas keterangan resmi Kementerian ESDM.