JAKARTA - Pemerintah kini berada pada titik krusial dalam perjalanan menuju tata kelola digital yang modern dan aman.
Di tengah meningkatnya ancaman terhadap ruang siber nasional, keamanan digital dipandang sebagai fondasi yang tidak dapat ditawar lagi. Kondisi ini menjadi alasan kuat mengapa penguatan ketahanan siber terus ditekankan sebagai bagian penting dari transformasi birokrasi di Indonesia.
Dorongan tersebut kembali ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini ketika memberikan ceramah umum pada penganugerahan Adhibakti Sanapati 2025 di Depok, Jawa Barat.
Ia menekankan bahwa transformasi digital yang tengah digerakkan pemerintah hanya dapat berjalan secara efektif jika aspek keamanannya benar-benar diperkuat.
Menurutnya, digitalisasi berfungsi sebagai enabler utama yang memungkinkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih terbuka, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun tanpa sistem pertahanan siber yang solid, seluruh upaya tersebut berpotensi melemah.
penguatan keamanan sebagai fondasi transformasi
Menteri Rini menegaskan bahwa penguatan ketahanan siber bukan pilihan, melainkan keharusan. Ia mengatakan bahwa stabilitas nasional dan layanan publik digital membutuhkan sistem keamanan yang kuat, terpercaya, dan berlapis.
"Inilah arah baru birokrasi kita, yakni tata kelola yang kolaboratif, transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi.
Transformasi digital yang komprehensif, lanjutnya, hanya bisa terwujud melalui tata kelola yang kuat, disiplin dalam manajemen program, dan pengendalian pelaksanaan yang konsisten. Tanpa itu, kata Rini, integrasi data dan layanan publik akan rawan dari sisi keamanan maupun keandalan.
Ia menegaskan bahwa keamanan siber merupakan fondasi yang memastikan seluruh struktur digital tetap kokoh. Jika lapisan keamanan rapuh, maka reformasi struktural pun tidak dapat berjalan maksimal.
kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan
Dalam penjelasannya, Menteri Rini menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa sistem digital pemerintah tidak boleh lagi terfragmentasi di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, maupun ribuan pulau.
Oleh karena itu, agenda transformasi digital nasional harus memastikan keseragaman standar, integrasi layanan, serta penguatan keamanan siber sebagai pilar utama. "Hanya dengan itu kita dapat mewujudkan pemerintahan digital yang aman, efisien, dan benar-benar melayani seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus memiliki pendekatan yang menyeluruh dan berlapis agar ketahanan digital dapat menjadi bagian dari strategi nasional jangka panjang.
empat langkah strategis penguatan ketahanan digital
Menteri Rini merinci empat langkah strategis yang menjadi fondasi penguatan keamanan digital pemerintah. Pertama, standarisasi keamanan nasional di seluruh layanan digital pemerintah agar sistem tidak berjalan dengan standar berbeda-beda.
Kedua, integrasi dashboard keamanan nasional serta Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) untuk memastikan respons cepat terhadap ancaman siber.
Langkah ketiga adalah penguatan talenta keamanan siber di kalangan ASN, baik di pusat maupun daerah. Hal ini dinilai krusial agar pemerintah memiliki sumber daya manusia yang mampu menghadapi risiko siber yang semakin kompleks.
Terakhir, pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional yang diharapkan mampu memberikan dukungan teknis secara berkelanjutan.
"Dengan empat langkah strategis ini, keamanan siber tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi sistem pertahanan yang proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi untuk melindungi ruang digital Indonesia," jelasnya.
sinergi dengan BSSN untuk percepatan transformasi
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi adalah rumus keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan transformasi nasional.
Ia menyebut BSSN dan Kementerian PANRB terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk percepatan transformasi digital yang aman, untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
"Kami sangat mengapreasiasi Kementerian PANRB yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga terbuka ruang kolaborasi yang kuat antar kedua institusi," kata Sulistyo.
Ia menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut diwujudkan dengan menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai enabler sekaligus trust builder. Penguatan ini juga diintegrasikan ke dalam kebijakan serta peta jalan transformasi digital pemerintah.
Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas akses masyarakat, dan memastikan ruang digital Indonesia tetap aman dari ancaman.
Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah berharap ekosistem digital nasional tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan di masa mendatang.
