JAKARTA - Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 digelar di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa, menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, serta Menteri Agama, Nasaruddin Umar, ikut hadir dalam acara yang mengusung tema penguatan integritas aparatur publik.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga hadir sebagai bagian dari upaya lintas kementerian/lembaga untuk menegakkan nilai antikorupsi di seluruh sektor pemerintahan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Pejabat Tinggi dan Kepala Daerah Turut Meramaikan
Selain para menteri, beberapa pejabat lain tampak hadir di Yogyakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ikut memeriahkan acara.
Tak ketinggalan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, hadir mewakili pemerintah daerah. Kehadiran pejabat pusat dan daerah ini menunjukkan koordinasi lintas sektor dalam memerangi praktik korupsi.
Peluncuran Indeks Integritas dan Buku Peran Serta Masyarakat
Puncak Hakordia 2025 juga dijadwalkan meluncurkan Indeks Integritas Nasional, sebuah alat ukur terbaru untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintahan.
Selain itu, akan diluncurkan buku mengenai peran serta masyarakat dalam penguatan integritas, serta dilakukan penyerahan dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Serangkaian penghargaan juga diserahkan sebagai bentuk apresiasi bagi lembaga dan individu berprestasi dalam menjaga integritas.
Program e-Learning untuk Aparatur Sipil Negara
Sebelumnya, pada 8 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program e-Learning yang menargetkan 5,85 juta ASN. Program ini bertujuan mencegah praktik korupsi, termasuk kasus kecil atau petty corruption.
Program e-Learning Hakordia 2025 bekerja sama dengan 12 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antara lain Kementerian Agama, Kesehatan, Perhubungan, Komunikasi dan Digital, serta Pekerjaan Umum.
Kolaborasi Lintas Instansi Memperkuat Integritas
Selain kementerian, beberapa pemerintah provinsi dan kota juga terlibat, termasuk Pemprov Banten, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Pemkot Yogyakarta dan Bandung.
Kolaborasi ini diharapkan memperluas jangkauan edukasi antikorupsi, meningkatkan kesadaran ASN, serta menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hakordia 2025: Momentum Evaluasi dan Apresiasi
Acara ini tidak hanya menjadi momen peluncuran program dan indeks baru, tetapi juga ajang evaluasi capaian integritas di pemerintah. Penghargaan yang diberikan kepada individu dan lembaga menjadi insentif bagi seluruh ASN dan pejabat publik untuk menjaga akuntabilitas.
Melalui Hakordia 2025, pemerintah menekankan bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Integritas bukan sekadar aturan formal, tetapi harus diterapkan dalam praktik sehari-hari seluruh aparatur publik.
