JAKARTA - Arah kebijakan insentif otomotif pada 2026 belum ditetapkan secara final oleh pemerintah. 

Alih-alih langsung memperpanjang skema yang sudah ada, pemerintah memilih bersikap lebih berhati-hati dengan melakukan kajian menyeluruh. Sikap ini mencerminkan perubahan pendekatan, dari sekadar memberi stimulus fiskal menuju upaya memastikan insentif benar-benar berdampak bagi penguatan industri otomotif nasional dalam jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insentif otomotif untuk 2026 masih dalam tahap evaluasi. Pemerintah mempertimbangkan besarnya dukungan fiskal yang telah dikucurkan selama beberapa tahun terakhir, sekaligus menimbang perkembangan investasi industri kendaraan bermotor, khususnya kendaraan listrik, yang menunjukkan tren positif.

Insentif besar sudah digelontorkan dua tahun terakhir

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan insentif otomotif dengan nilai mencapai Rp7 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga daya beli masyarakat, menopang industri otomotif, serta mempercepat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. 

Namun, besarnya nilai tersebut juga menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang sebelum melangkah lebih jauh.

Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan otomotif perlu direview karena dukungan yang sudah diberikan tidak kecil. Di sisi lain, investasi di sektor otomotif, terutama kendaraan listrik, justru menunjukkan peningkatan. Artinya, insentif yang diberikan sebelumnya mulai memperlihatkan hasil, sehingga perlu dievaluasi apakah masih relevan untuk diteruskan dengan skema yang sama.

Investasi kendaraan listrik jadi pertimbangan utama

Salah satu faktor penting dalam kajian insentif otomotif 2026 adalah meningkatnya investasi produsen kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa merek global mulai menanamkan modal, baik dalam bentuk pembangunan pabrik maupun perluasan kapasitas produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang menarik sebagai basis industri otomotif, bukan sekadar pasar.

Masuknya produsen baru seperti VinFast dan BYD, yang mengikuti langkah Hyundai lebih dulu berinvestasi, memperkuat argumen bahwa ekosistem kendaraan listrik mulai terbentuk. Dengan realitas tersebut, pemerintah ingin memastikan kebijakan berikutnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong pendalaman industri dan transfer teknologi.

Kebijakan tak sekadar perpanjang insentif lama

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan insentif ke depan tidak otomatis menjadi kelanjutan dari skema lama. Evaluasi dilakukan agar insentif benar-benar sejalan dengan tujuan strategis nasional. Salah satu fokus utama adalah bagaimana kebijakan fiskal dapat mendukung penguatan struktur industri otomotif dalam negeri, bukan hanya meningkatkan penjualan jangka pendek.

Airlangga menyampaikan bahwa dengan investasi yang terus tumbuh, arah kebijakan perlu disesuaikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa insentif yang diberikan ke depan memiliki nilai tambah yang lebih besar, baik bagi industri maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Pendekatan ini menandai pergeseran dari stimulus berbasis volume menuju stimulus berbasis kualitas dan keberlanjutan.

Dorongan pengembangan mobil nasional

Dalam konteks evaluasi tersebut, pemerintah juga mulai menyinggung kembali wacana pengembangan mobil nasional. Menurut Airlangga, kebijakan otomotif ke depan akan diarahkan untuk mendorong penguatan industri dalam negeri, termasuk peluang menghadirkan mobil nasional yang memiliki daya saing.

Pengembangan mobil nasional dipandang sebagai langkah strategis untuk memperdalam rantai pasok, meningkatkan kandungan lokal, serta menciptakan nilai tambah lebih besar di dalam negeri. Insentif otomotif diharapkan tidak hanya dinikmati oleh merek global, tetapi juga menjadi alat untuk membangun kapabilitas industri nasional secara bertahap dan terukur.

Evaluasi lintas segmen dari LCGC hingga kendaraan listrik

Pembahasan insentif otomotif 2026 tidak dilakukan secara parsial. Pemerintah melakukan evaluasi lintas segmen, mulai dari mobil ramah lingkungan berharga terjangkau atau LCGC, hingga kendaraan listrik murni dan teknologi hibrida. Pendekatan menyeluruh ini dianggap penting agar kebijakan tidak timpang dan tetap relevan dengan kebutuhan pasar.

Airlangga menegaskan bahwa evaluasi yang lebih substansial harus dimulai dari LCGC, kemudian mencakup kendaraan listrik, plug-in hybrid, hingga hybrid. Dengan cara ini, pemerintah dapat melihat secara utuh efektivitas insentif di setiap segmen, sekaligus menentukan prioritas yang paling berdampak bagi industri dan konsumen.

Menunggu arah final kebijakan otomotif 2026

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan bentuk dan skema insentif otomotif untuk 2026. Seluruh masukan dari kementerian terkait, termasuk usulan lanjutan dari Kementerian Perindustrian, masih dikaji secara mendalam. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kebijakan yang diambil bersifat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Bagi pelaku industri dan konsumen, sikap pemerintah ini memberi sinyal bahwa arah kebijakan otomotif akan lebih selektif dan strategis. Insentif tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mendorong transformasi industri otomotif nasional. 

Dengan evaluasi menyeluruh yang tengah berlangsung, kebijakan otomotif 2026 diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan fiskal, industri, dan masyarakat secara lebih berkelanjutan.