JAKARTA - Keterbatasan kemampuan fiskal membuat Pemerintah Kabupaten Bulungan belum mampu memberikan subsidi transportasi kepada masyarakat.

Kondisi ini berdampak langsung pada pengembangan layanan transportasi darat yang hingga kini belum tumbuh secara optimal. Di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat, pemerintah daerah memilih membuka ruang partisipasi investor sebagai solusi alternatif.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Dengan keterlibatan pihak swasta maupun perorangan, Pemkab Bulungan berharap sektor transportasi darat tetap dapat berkembang dan menjawab kebutuhan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada subsidi pemerintah.

Ruang Fiskal Terbatas Hambat Subsidi Transportasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan mengakui belum dapat mengalokasikan anggaran subsidi untuk sektor transportasi. Keterbatasan ruang fiskal menjadi faktor utama yang membuat dukungan langsung pemerintah terhadap operasional angkutan umum belum dapat direalisasikan. Situasi ini menuntut adanya pendekatan berbeda agar layanan transportasi tetap tersedia.

Efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini membuat prioritas belanja daerah harus difokuskan pada sektor-sektor mendesak lainnya. Akibatnya, pengembangan moda transportasi darat belum menjadi prioritas utama dalam struktur anggaran. Padahal, transportasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah menyadari perlunya kolaborasi dengan pihak nonpemerintah. Pembukaan peluang investasi dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Layanan Transportasi Masih Didominasi Perorangan

Hingga saat ini, layanan transportasi darat di wilayah Bulungan masih didominasi oleh usaha milik pribadi. Moda angkutan yang beroperasi umumnya berupa angkutan kota dan ojek yang dikelola secara perorangan. Pola ini mencerminkan minimnya keterlibatan badan usaha besar dalam sektor transportasi lokal.

Kondisi tersebut membuat standar layanan dan jangkauan operasional belum seragam. Selain itu, keterbatasan armada dan manajemen juga memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melihat peluang perbaikan apabila sektor ini dikelola secara lebih profesional.

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Bulungan, Alung Yosep Lion, mengakui bahwa minat investor untuk masuk ke sektor transportasi darat masih rendah. Menurutnya, faktor keuntungan menjadi pertimbangan utama bagi calon investor sebelum menanamkan modal.

“Sangat sulit mencari investor transportasi untuk masuk ke Bulungan. Investor tentu melihat peluang dan prospek usaha terlebih dahulu sebelum memulai investasi,” ujarnya, Kamis.

Peluang Investasi Tetap Terbuka Lebar

Meski menghadapi tantangan minat investor, Dishub Bulungan menegaskan bahwa peluang investasi tetap terbuka lebar. Pemerintah daerah tidak membatasi siapa pun yang ingin berinvestasi di sektor transportasi, baik badan usaha maupun perorangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menarik minat pelaku usaha lokal maupun luar daerah.

Alung menjelaskan bahwa dari sisi perizinan, trayek angkutan yang ada saat ini masih mengacu pada aturan lama. Namun, trayek tersebut tetap berlaku dan hanya memerlukan pembaruan administrasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang. Hal ini dinilai memudahkan calon investor untuk mulai beroperasi.

Pemerintah daerah berharap ke depan hadir layanan angkutan dalam kota yang dikelola secara profesional. Dengan manajemen yang lebih tertata, layanan transportasi diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat pengguna jasa.

Peran DAMRI Jadi Contoh Layanan Terstruktur

Dalam penjelasannya, Alung menyinggung peran DAMRI sebagai contoh layanan angkutan yang dikelola secara institusional. Ia menilai bahwa tidak hanya pihak swasta besar, perorangan pun memiliki peluang untuk berinvestasi dalam penyediaan angkutan dalam kota. Namun, pengelolaan yang profesional tetap menjadi kunci keberhasilan.

“Tidak hanya pihak swasta, perorangan juga bisa berinvestasi. Misalnya dalam penyediaan angkutan dalam kota. Contohnya seperti DAMRI yang melayani angkutan antarkecamatan,” jelasnya.

DAMRI sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki karakteristik berbeda dibandingkan angkutan swasta atau perorangan. Dengan jaringan dan rute pelayanan yang lebih luas, DAMRI mampu menjangkau wilayah yang tidak selalu dilirik oleh investor kecil. Model ini dinilai relevan untuk diterapkan di wilayah Bulungan.

“Untuk wilayah Kabupaten Bulungan, DAMRI dapat melayani rute antarkecamatan, seperti Peso Hilir hingga Tanjung Palas. Sementara itu, untuk layanan antarkabupaten atau antarkota, seperti rute Tanjung Selor—Malinau, kewenangan pengaturannya berada di tingkat provinsi,” ujarnya.

Harapan Meningkatkan Konektivitas Dan Ekonomi

Pemkab Bulungan berharap keterlibatan investor di sektor transportasi darat dapat menjadi solusi atas keterbatasan anggaran daerah. Dengan adanya investasi, ketersediaan moda transportasi diharapkan semakin memadai dan mampu menjangkau lebih banyak wilayah.

Pemerintah daerah juga menilai bahwa transportasi yang terkelola dengan baik akan meningkatkan konektivitas antarkawasan. Aksesibilitas yang lebih baik diyakini dapat mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini masih terbatas akses transportasinya.

“Dengan keterlibatan pihak swasta dan perorangan, diharapkan ketersediaan moda transportasi semakin memadai, terjangkau, dan mampu meningkatkan konektivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat,” harapnya.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemkab Bulungan optimistis sektor transportasi darat tetap dapat berkembang meski tanpa subsidi langsung. Sinergi antara pemerintah daerah dan investor diharapkan mampu menghadirkan layanan transportasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat luas.