JAKARTA - Upaya memperkuat kinerja birokrasi Kementerian Agama kembali ditegaskan melalui Rapat Kerja Nasional Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2026. 

Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia dengan tantangan perubahan zaman. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi merupakan kunci utama agar birokrasi Kemenag mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan strategis tersebut disampaikan Nasaruddin saat membuka Rakernas BMBPSDM 2026 di Jakarta. Kegiatan ini mengusung tema “Peningkatan Kompetensi SDM untuk Menopang Kemaslahatan Umat Masa Depan”. 

Menurutnya, perubahan lingkungan global, sosial, dan teknologi menuntut aparatur pemerintah untuk beradaptasi secara cepat dan terukur. Tanpa peningkatan kualitas SDM dan penguasaan teknologi, tata kelola birokrasi berisiko tertinggal dari kebutuhan publik.

Modernisasi Birokrasi Menuntut Perubahan Pola Pikir

Nasaruddin menilai tantangan kelembagaan ke depan tidak cukup dijawab dengan pola kerja konvensional. Modernisasi birokrasi harus dimaknai sebagai perubahan cara berpikir dalam mengelola organisasi pemerintah. Peningkatan kompetensi SDM dan optimalisasi teknologi harus berjalan seiring agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien.

“Dalam manajemen modern, semakin maju sebuah institusi, justru biaya operasionalnya semakin kecil. Karena itu, kita perlu meng-upgrade SDM dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi,” ujar Nasaruddin di hadapan para pejabat Eselon I dan peserta Rakernas, Kamis.

Pernyataan ini menegaskan bahwa investasi pada kualitas SDM dan sistem digital merupakan strategi jangka panjang yang justru menekan pemborosan anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar belanja organisasi tidak habis terserap untuk kebutuhan rutin semata. Menurutnya, ukuran keberhasilan kementerian bukan pada besarnya anggaran operasional, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. “Kementerian yang produktif itu bukan yang besar biaya operasionalnya, tetapi yang kecil pengeluarannya dan besar dampaknya,” tegasnya.

Sensitivitas Sosial Keagamaan Jadi Penopang Kebijakan

Selain aspek tata kelola, Menag mengingatkan BMBPSDM agar peka membaca dinamika sosial keagamaan di tengah masyarakat. Isu ekonomi umat, ketahanan keluarga, serta perubahan sosial yang berlangsung cepat perlu menjadi perhatian serius. BMBPSDM diharapkan mampu memotret persoalan tersebut secara komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Nasaruddin menilai potensi keumatan sangat besar apabila dikelola secara proaktif dan inovatif. “Kalau kita proaktif dan berpikir out of the box, pundi-pundi keumatan itu sangat besar dan bisa dikelola untuk kemaslahatan umat,” ujarnya. Pendekatan kreatif dinilai penting agar kebijakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu menjadi solusi jangka panjang.

Ia juga meminta agar BMBPSDM tidak sekadar melaporkan capaian seremonial. Menurutnya, laporan yang jujur mengenai persoalan riil di masyarakat justru lebih dibutuhkan sebagai bahan evaluasi kebijakan. “Saya ingin badan ini rajin menyetor persoalan kepada menteri, bukan hanya menyetor kebaikan. Karena dari persoalan itulah kebijakan bisa diperbaiki,” sambungnya.

Nilai Keagamaan Sebagai Ruh Program Kerja

Kepala BMBPSDM Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa seluruh program kerja BMBPSDM harus berpijak pada penguatan nilai-nilai keagamaan. Nilai tersebut menjadi ruh utama dalam setiap kebijakan yang dirumuskan. Ramdhani menyebut arah program Kemenag bertumpu pada tiga kata kunci, yakni rukun, maslahat, dan cerdas.

“Ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan tidak boleh sekadar selera kita, tetapi harus memberikan makna yang kuat terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan dari seluruh perspektif kehidupan bangsa,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam setiap program, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berbagai program prioritas Kemenag, seperti penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, ekoteologi, pelayanan keagamaan berdampak, pendidikan unggul dan ramah, hingga penguatan ekonomi umat berbasis filantropi, harus dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Digitalisasi layanan keagamaan juga menjadi bagian penting dari transformasi tersebut.

Penguatan Data Dan Pemetaan Kebijakan

Ramdhani menjelaskan bahwa BMBPSDM saat ini memiliki lima unit eselon II dan satu sekretariat. Unit-unit tersebut menjalankan fungsi kajian strategis, pemetaan persoalan keagamaan, serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan masyarakat. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Melalui berbagai survei dan indeks, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama, BMBPSDM berupaya menyediakan data objektif. Data ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan dalam menentukan intervensi yang relevan sesuai kondisi di lapangan. “Hasil pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan para pemangku kebijakan untuk melakukan intervensi yang relevan sesuai kondisi objektif di masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan ini juga bertujuan memperkuat legitimasi kebijakan publik. Dengan dukungan data yang kuat, program yang dijalankan tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu menjawab persoalan faktual yang dihadapi umat.

Pelatihan SDM Menjangkau Jutaan Peserta

Dalam bidang pengembangan SDM, BMBPSDM melalui Pusat Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan berbagai pelatihan secara luring maupun digital. Model pelatihan Massive Open Online Course disebut telah menjangkau sekitar 1,5 juta peserta, melampaui target nasional. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan dan minat terhadap peningkatan kompetensi berbasis digital.

Rakernas BMBPSDM 2026 menjadi forum strategis untuk membangun kesolidan dan menyatukan visi antarunit kerja. Melalui forum ini, sinergi diharapkan semakin kuat sehingga program yang dihasilkan memiliki dampak lebih luas. Rakernas juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dengan peserta pejabat Eselon II, kepala balai dan loka diklat keagamaan, serta pegawai Sekretariat BMBPSDM.

Melalui Rakernas ini, BMBPSDM diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan strategi pengembangan SDM keagamaan. Langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Asta Cita Kementerian Agama, agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar memberi manfaat berkelanjutan bagi umat.