BALANS.ID — Dua media Israel melaporkan militer negara itu kehabisan tank, kendaraan lapis baja, dan anggaran pengadaan alutsista. Laporan itu menyebut pembelian 12 helikopter serang Apache dari Boeing batal karena kekurangan dana, sementara analis pertahanan menilai klaim tersebut bagian dari strategi lama mempercepat pengiriman senjata dari Amerika Serikat dan Eropa.
Maariv melaporkan hal serupa dengan penekanan berbeda. Menurut surat kabar itu, militer Israel tidak memiliki cukup tank dan pengangkut personel lapis baja, dengan tiga tahun perang yang menggerus kendaraan tempur dan ratusan unit mengalami kerusakan.
Batalnya Pembelian Apache dan Ancaman Penghentian Produksi Amunisi
Laporan Channel 12 muncul sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal meyakinkan pemimpin oposisi Yair Lapid dalam pertemuan rutin untuk bekerja sama menaikkan anggaran pengadaan militer. Menurut Channel 12, militer sudah memperingatkan bahwa tanpa tambahan dana yang diminta, upaya mengembalikan tank dan pengangkut personel lapis baja yang rusak ke kapasitas operasional akan dihentikan.
Peringatan itu juga mencakup beberapa lini produksi amunisi yang akan terdampak. Channel 12 menyebut permintaan anggaran tersebut belum dipenuhi hingga laporan itu ditayangkan.
Maariv menuliskan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. "Untuk alasan politik, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dapat memotong pendanaan untuk tentara Israel dan menyibukkan diri dengan keluhan, sementara oposisi sibuk dengan pertarungan internal seperti anak-anak yang sembrono," tulis surat kabar tersebut.
Analis: Klaim Kekurangan Bagian dari Strategi Percepatan Pasokan Senjata
Analis pertahanan Hamze Attar menilai militer Israel kecil kemungkinan mengalami kekurangan riil. Kepada Al Jazeera, Attar menyebut laporan semacam itu bagian dari strategi lama untuk "melebih-lebihkan kekurangan agar penggantian bisa dipercepat".
Menurut Attar, militer Israel beroperasi dengan kebijakan surplus ekstrem. Negara lain mungkin menganggap stok tertentu "siap tempur", sementara Israel menilai level yang sama sebagai "kritis rendah" karena berupaya melanjutkan perang di banyak front tanpa terikat tekanan politik eksternal.
Attar menambahkan laporan bocor semacam itu sering menguntungkan militer Israel dengan menciptakan urgensi di Washington dan Eropa untuk mempercepat transfer senjata. Ia juga menyebut ada persepsi di Israel soal meningkatnya "perubahan hati dan pikiran" di Amerika Serikat terkait dukungan mereka, sehingga Israel ingin mempercepat kesepakatan sebelum potensi pergeseran kebijakan.
Ia mencontohkan laporan terbaru bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump bersiap menjual 60.000 bom seberat 2.000 pon (907 kilogram) ke Israel dalam paket bernilai miliaran dolar.
Data Kekuatan Personel dan Wajib Militer yang Jadi Sorotan
Israel tidak mempublikasikan inventaris amunisi, sehingga estimasi soal stok senjata berasal dari campuran kebocoran, perhitungan lembaga think tank, dan bantahan resmi. Data personel lebih terdokumentasi.
Menurut Military Balance 2023 dari International Institute for Strategic Studies, Israel memiliki 169.500 personel militer aktif di angkatan darat, laut, dan paramiliter. Sebanyak 465.000 lainnya bertugas di cadangan, sementara 8.000 di pasukan paramiliter.
Wajib militer berlaku sejak usia 18 tahun bagi sebagian besar warga Yahudi, Druze, dan Sirkasia Israel, sedangkan mayoritas warga Arab Palestina tidak direkrut. Pria saat ini bertugas 32 bulan berdasarkan undang-undang sementara yang disahkan Juli 2026 dan kembali menjadi 30 bulan pada 2029, sementara perempuan bertugas 24 bulan dengan sebagian posisi menuntut waktu lebih panjang.
Kepala Staf Militer Eyal Zamir berulang kali mendesak pemerintah Israel memperpanjang wajib militer pria menjadi 36 bulan. Dorongan merekrut pria Ultra-Ortodoks (Haredi) mengindikasikan Israel berupaya menambah jumlah cadangan di tengah hampir tiga tahun perang.
Pria Ultra-Ortodoks yang menempuh studi agama penuh waktu dibebaskan dari wajib militer sejak negara Israel berdiri pada 1948. Mahkamah Agung Israel menyatakan kebijakan itu ilegal pada 1998 dan berulang kali membatalkan serangkaian langkah sementara untuk menunda perekrutan Haredi.
Pada 2024, Mahkamah Agung kembali turun tangan dan memerintahkan pemerintah mengakhiri kebuntuan serta mulai merekrut pria Ultra-Ortodoks secara aktif. Militer merespons dengan menerbitkan puluhan ribu surat panggilan wajib militer bagi Yahudi Haredi, tetapi tingkat kepatuhan tetap minim.
Menurut kesaksian yang disampaikan ke Knesset pada Juli 2025, hanya 1.200 rekrutan Ultra-Ortodoks yang merespons panggilan tersebut. Angka itu jauh dari target yang dibutuhkan militer untuk memperkuat barisan cadangan di tengah tekanan operasional yang berlangsung lama.