BALANS.ID — PT Pegadaian (Persero) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pengamanan operasional dan pemanfaatan produk serta layanan. Kerja sama ini mencakup langkah preventif, deteksi dini, pembinaan sistem pengamanan, hingga respons cepat saat terjadi gangguan. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pegadaian yang menyimpan aset dalam jumlah besar.
Penandatanganan PKS berlangsung di Hotel Shangri-La Surabaya pada 16-17 September 2026. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pegadaian memperkuat aspek keamanan di seluruh lini operasional.
SEVP General Affairs PT Pegadaian, Zulfan Adam, menegaskan bahwa dukungan Polri tidak hanya dibutuhkan saat terjadi gangguan keamanan. Menurut dia, pengawalan dan monitoring terhadap aktivitas bisnis Pegadaian juga menjadi bagian penting dari kerja sama tersebut.
"Tentunya kita ingin agar di Pegadaian dapat tercipta suasana yang aman dan nyaman. Bagi kami menjaga kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama," ujar Zulfan.
Ruang Lingkup Kerja Sama
Kolaborasi ini mencakup sejumlah langkah strategis yang dirancang untuk mencegah potensi gangguan sejak dini. Deteksi dini dan pembinaan sistem pengamanan menjadi dua pilar utama yang disepakati kedua pihak.
Selain itu, koordinasi lapangan dan respons cepat juga diatur dalam perjanjian. Tujuannya agar setiap aktivitas bisnis Pegadaian dapat berjalan tanpa hambatan yang mengancam keamanan.
Kerja sama ini juga menyentuh aspek pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian. Artinya, sinergi tidak hanya bersifat pengamanan, tetapi juga mencakup perluasan akses layanan bagi anggota Polri dan masyarakat di sekitarnya.
Mengapa Keamanan Operasional Krusial
Pegadaian mengelola aset masyarakat dalam bentuk barang jaminan yang disimpan di vault atau ruang penyimpanan. Keamanan fisik dan prosedural menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan nasabah.
Tanpa sistem pengamanan yang kuat, risiko kebocoran, kehilangan, atau gangguan operasional bisa merusak reputasi perusahaan. Karena itu, keterlibatan aparat kepolisian dalam pengamanan operasional menjadi langkah strategis yang berdampak langsung pada perlindungan nasabah.
Zulfan menyebut kepercayaan masyarakat sebagai prioritas utama. Pernyataan itu menegaskan bahwa aspek pengamanan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan bagian dari nilai inti perusahaan.
Dampak bagi Nasabah dan Masyarakat
Bagi nasabah Pegadaian, kerja sama ini berdampak pada rasa aman saat bertransaksi. Barang jaminan yang dititipkan mendapat lapisan perlindungan tambahan, mulai dari pengawasan hingga penanganan cepat jika terjadi insiden.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kantor cabang Pegadaian juga merasakan manfaat tidak langsung. Kehadiran pengamanan yang lebih terkoordinasi membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.
Pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian oleh anggota Polri membuka peluang perluasan pasar. Ini sejalan dengan upaya perusahaan memperluas inklusi keuangan di berbagai segmen.
Langkah Selanjutnya
Setelah PKS ditandatangani, implementasi di lapangan menjadi tahap berikutnya. Koordinasi antara unit pengamanan Pegadaian dan jajaran Polri di daerah akan menentukan efektivitas perjanjian ini.
Pegadaian belum mengungkap target kuantitatif dari kerja sama tersebut. Namun, arah kebijakan perusahaan menunjukkan penekanan pada pencegahan, bukan hanya penindakan.
Dengan jaringan kantor cabang yang tersebar luas, penguatan sistem pengamanan menjadi kebutuhan mendesak. Kerja sama dengan Polri memberi fondasi kelembagaan yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas operasional jangka panjang.
