JAKARTA - Tragedi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Gedangan, Sidoarjo, menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan konstruksi lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan pesantren, terutama yang bertingkat dan belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan hal itu saat meninjau langsung lokasi robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny pada Senin petang, 6 Oktober 2025.
“Kami akan evaluasi bertahap seluruh pondok pesantren bersama pemerintah daerah dan Kemendagri. Fokusnya pada keamanan dan kualitas bangunan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Dody.
Prioritas Utama: Selamatkan Korban Sebelum Masuk Tahap Teknis
Meski langkah evaluasi sudah dipersiapkan, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini masih tertuju pada upaya pencarian dan penyelamatan korban. Menteri Dody menyebut proses save rescue yang dipimpin oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menjadi prioritas tertinggi sebelum pemerintah melangkah ke tahap teknis.
“Kita fokus dulu pada proses save rescue yang dipimpin Basarnas. Saya belum bisa berkomentar soal aspek lain karena penyelamatan masih berlangsung,” kata Dody di sela-sela kunjungannya.
Kehadiran Dody bersama pejabat teknis Kementerian PUPR di lokasi kejadian bertujuan memastikan seluruh proses penanganan darurat berjalan optimal. Pemeriksaan struktur bangunan serta rencana rehabilitasi baru akan dilakukan setelah seluruh korban berhasil dievakuasi.
“Setelah tim Basarnas dan BPBD menyelesaikan tugasnya, baru kami akan masuk ke pemeriksaan konstruksi dan rencana perbaikannya,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah: Perhatian Langsung dari Pusat
Perhatian pemerintah pusat terhadap tragedi ini ditunjukkan dengan hadirnya Kepala Basarnas secara langsung di lokasi kejadian. Menurut Dody, hal itu mencerminkan kepedulian Presiden Joko Widodo yang terus memantau perkembangan penanganan bencana tersebut dari awal hingga akhir.
“Dengan hadirnya Kepala Basarnas, itu sudah menunjukkan perhatian langsung dari Presiden. Setelah proses penyelamatan selesai, Kementerian PUPR akan bergerak menangani aspek teknisnya,” ucap Dody.
Sementara itu, penyebab pasti ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny masih belum dapat dipastikan. Dody menyebut pemerintah belum bisa memberikan kesimpulan mengenai kemungkinan adanya kegagalan konstruksi sebelum hasil pemeriksaan teknis keluar.
“Menteri PUPR belum dapat memberikan kesimpulan mengenai penyebab runtuhnya bangunan. Kami belum bisa bicara soal kemungkinan kegagalan konstruksi. Semua akan dikaji setelah evakuasi selesai,” tegasnya.
Evaluasi Nasional untuk Cegah Bencana Serupa
Setelah proses evakuasi rampung, pemerintah akan memulai evaluasi nasional terhadap seluruh pondok pesantren. Fokus pemeriksaan akan diarahkan pada aspek keamanan struktur, kualitas bahan bangunan, dan kepatuhan terhadap standar perizinan.
“Evaluasi akan difokuskan pada bangunan bertingkat yang belum memiliki izin mendirikan bangunan,” jelas Dody.
Langkah ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan pada bangunan pesantren di berbagai daerah. Pemerintah juga akan menggandeng pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan menyeluruh.
Selain itu, Kementerian PUPR berencana memperkuat sistem pengawasan konstruksi lembaga pendidikan keagamaan melalui pendampingan dan koordinasi lintas instansi. “Kami akan mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan konstruksi di lembaga pendidikan keagamaan,” ujar Dody.
Klarifikasi Soal Keterlibatan Santri
Menanggapi isu yang beredar mengenai dugaan keterlibatan santri di bawah umur dalam proses pembangunan pesantren, Dody meminta publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Ia menegaskan bahwa proses tersebut perlu dikaji lebih dalam sebelum menarik kesimpulan.
"Jangan langsung disimpulkan begitu. Ini kan santri, dari santri untuk santri. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan melibatkan anak di bawah umur,” kata Dody.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah akan memeriksa setiap aspek secara menyeluruh, termasuk prosedur pembangunan dan pelibatan tenaga kerja, tanpa mengabaikan fakta yang sebenarnya.
Upaya Perbaikan Berkelanjutan Demi Keselamatan Santri
Kementerian PUPR berkomitmen melakukan perbaikan bertahap terhadap bangunan pesantren di seluruh Indonesia agar keselamatan para santri menjadi prioritas utama. Pendampingan terhadap pemerintah daerah dan peningkatan standar pengawasan menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana akibat kegagalan konstruksi.
“Kami akan lakukan perbaikan secara bertahap di seluruh daerah agar keselamatan santri menjadi prioritas,” pungkas Dody.
Tragedi Ponpes Al Khoziny menjadi pelajaran penting tentang urgensi penerapan standar keselamatan bangunan, khususnya di sektor pendidikan keagamaan. Pemerintah berharap langkah evaluasi nasional yang akan dijalankan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah bencana serupa, sekaligus memastikan setiap pondok pesantren di Indonesia berdiri kokoh dan aman bagi seluruh penghuninya.
Dengan langkah terencana dan pengawasan ketat, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan generasi muda yang menimba ilmu di pesantren tidak boleh ditawar. Keselamatan santri adalah prioritas, dan evaluasi konstruksi menjadi fondasi penting untuk mencapainya.
