JAKARTA - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak kembali dirasakan masyarakat Aceh Tenggara dan menimbulkan keresahan di berbagai lapisan. 

Sejak awal pekan ini, warga harus menghabiskan waktu lebih lama di SPBU demi mendapatkan BBM bersubsidi maupun non subsidi. Situasi tersebut terlihat nyata dari antrean kendaraan yang mengular panjang di sejumlah titik pengisian. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas harian masyarakat.

Pantauan lapangan pada Selasa, 10 Februari 2026, menunjukkan antrean panjang terjadi hampir sepanjang hari. Kendaraan roda dua dan roda empat terlihat memenuhi area SPBU sejak pagi. Warga datang lebih awal untuk memastikan tidak kehabisan stok BBM. Fenomena ini memperlihatkan betapa krisis pasokan BBM memberi tekanan langsung bagi kehidupan sehari-hari.

Kondisi kelangkaan ini tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Pelaku usaha kecil, petani, hingga transportasi umum turut merasakan efeknya. Distribusi barang menjadi terhambat dan biaya operasional berpotensi meningkat. Situasi tersebut membuat masyarakat berharap adanya langkah cepat dari pihak terkait.

Antrean Panjang di Sejumlah SPBU Aktif

Di SPBU Lawe Kihing, Kecamatan Bambel, antrean kendaraan tampak memanjang hingga ke badan jalan. Kendaraan roda dua dan roda empat bergantian memasuki area pengisian dengan pengawasan petugas. Banyak pengendara mengaku harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kondisi ini menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi.

Hal serupa juga terjadi di SPBU Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur. Sejak pagi hari, antrean sudah terlihat mengular dan terus bertambah hingga siang. Kendaraan antre untuk memperoleh BBM bersubsidi seperti Bio Solar dan Pertalite. Warga menyebut situasi ini sudah berulang kali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Beberapa pengendara menyatakan kekhawatirannya jika stok kembali habis sebelum giliran mereka tiba. Ada pula yang memilih bertahan meski antrean panjang karena tidak memiliki alternatif lain. Ketergantungan terhadap SPBU terdekat membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya pasokan BBM di wilayah tersebut.

Dua SPBU Terpantau Tutup Operasional

Di tengah antrean panjang di SPBU aktif, dua SPBU lainnya justru terpantau tutup. SPBU Kuning dan SPBU Kampung Melayu tidak beroperasi pada hari yang sama. Penutupan ini semakin memperparah kondisi kelangkaan BBM di Aceh Tenggara. Beban pengisian akhirnya terpusat pada SPBU yang masih buka.

Penutupan SPBU membuat distribusi BBM menjadi tidak merata. Warga yang biasanya mengisi di dua SPBU tersebut terpaksa berpindah ke lokasi lain. Hal ini memperpanjang antrean dan meningkatkan potensi konflik antar pengguna jalan. Masyarakat berharap ada kejelasan mengenai penyebab penutupan tersebut.

Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait manajemen distribusi BBM. Banyak warga menilai seharusnya pasokan dapat diatur agar tidak terjadi kekosongan di beberapa SPBU sekaligus. Transparansi informasi menjadi hal penting agar masyarakat tidak berspekulasi. Ketidakpastian justru memperbesar keresahan di lapangan.

Dampak Terhadap Aktivitas Ekonomi Warga

Kelangkaan BBM dinilai berpotensi mengganggu roda perekonomian masyarakat Aceh Tenggara. Transportasi barang dan jasa menjadi tidak lancar akibat keterbatasan bahan bakar. Pelaku usaha kecil harus mengeluarkan biaya tambahan atau mengurangi aktivitas. Situasi ini tentu berdampak pada pendapatan harian masyarakat.

Selain itu, sektor pertanian juga ikut terdampak. Distribusi hasil panen membutuhkan BBM untuk transportasi menuju pasar. Jika kelangkaan terus berlanjut, harga kebutuhan pokok dikhawatirkan ikut meningkat. Kondisi ini bisa menekan daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Masyarakat berharap krisis BBM tidak berlangsung lama. Banyak pihak menilai penanganan cepat akan mencegah efek domino yang lebih luas. Stabilitas pasokan BBM dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perhatian serius dari pihak terkait sangat dinantikan.

Desakan Kepada Pertamina dan Aparat Kepolisian

Terkait situasi ini, Ketua LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil Aceh, Irwansyah Putra, menyampaikan keprihatinannya. Ia mendesak pihak Pertamina untuk segera mengatasi kelangkaan dan krisis BBM di Aceh Tenggara. Menurutnya, masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dampaknya dinilai bisa merugikan masyarakat secara luas.

"Kelangkaan BBM ini harus secepatnya diatasi pihak Pertamina agar tidak berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Aceh Tenggara,” ujar Irwansyah Putra. Pernyataan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi yang terjadi. Ia menilai perlu adanya langkah konkret dan pengawasan ketat.

Irwansyah juga meminta aparat kepolisian meningkatkan pengawasan di SPBU. Pengawasan dianggap penting untuk mencegah praktik melangsir BBM dan penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi. Tindakan curang tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat kecil. Penegakan aturan diharapkan mampu menekan penyalahgunaan BBM.

Pengawasan Distribusi dan Pembatasan Pengisian

Selain desakan kepada Pertamina, penguatan pengawasan distribusi BBM menjadi sorotan utama. Irwansyah meminta agar distribusi BBM di Aceh Tenggara tetap tepat sasaran. Ia menilai lemahnya pengawasan dapat membuka celah penyelewengan. Kondisi tersebut memperparah krisis di tingkat masyarakat.

“Kita meminta agar ada pembatasan pengisian BBM di SPBU diberlakukan kembali,” ungkapnya. Menurutnya, pembatasan ini penting untuk mengantisipasi krisis dan kelangkaan BBM di pasaran. Tanpa pembatasan, risiko penimbunan dan lonjakan harga semakin besar. Hal ini dapat memicu masalah sosial baru.

Pembatasan pengisian juga diharapkan memberi kesempatan lebih merata bagi masyarakat. Dengan aturan yang jelas, setiap pengendara dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan. Langkah ini dinilai sebagai solusi sementara sambil menunggu pasokan kembali normal. Masyarakat berharap kebijakan tersebut segera diterapkan.

Harapan Penanganan Cepat dan Berkelanjutan

Krisis BBM di Aceh Tenggara menjadi pengingat pentingnya pengelolaan distribusi energi yang baik. Ketersediaan BBM sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial. Ketika pasokan terganggu, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, solusi jangka pendek dan jangka panjang perlu dipersiapkan.

Masyarakat berharap pihak Pertamina dapat segera menormalisasi pasokan ke seluruh SPBU. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai sangat diperlukan. Dengan pengawasan yang ketat, penyalahgunaan BBM dapat diminimalkan. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik.

Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Aceh Tenggara menjadi kebutuhan mendesak. Antisipasi krisis serupa perlu disiapkan agar tidak terus berulang. Masyarakat menginginkan kepastian pasokan yang adil dan berkelanjutan. Dengan penanganan yang tepat, krisis BBM diharapkan segera teratasi.