BALANS.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid kembali tidak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (16/9/2026), sehari setelah KPK menetapkan empat orang kepercayaannya sebagai tersangka dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Posisinya di rapat itu diisi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, yang menyebut kehadirannya sebagai penugasan langsung dari Nusron.
Ossy tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 12.40 WIB mengenakan batik cokelat tua, lalu langsung menuju ruang rapat Komisi II DPR RI. Ia mewakili Nusron yang disebut memiliki agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya.
Penugasan Menteri dan Alasan Ketidakhadiran
Usai rapat, Ossy menegaskan kehadirannya bukan inisiatif pribadi, melainkan bagian dari penugasan resmi sebagai wakil menteri. Ia menduga ketidakhadiran Nusron karena benturan jadwal kegiatan menteri yang telah tersusun lebih dulu.
"Saya hadir di sini kemarin mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari beliau sebagai Menteri ATR BPN. Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan," kata Ossy usai rapat.
Empat Orang Kepercayaan Ditetapkan Tersangka
Penetapan tersangka terhadap empat orang kepercayaan Nusron dilakukan KPK sehari sebelum rapat berlangsung. Keempatnya tersangkut kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam perkara ini, KPK menduga bos Summarecon menyetor Rp1,5 miliar kepada orang kepercayaan Nusron Wahid untuk memuluskan pengurusan HGB tersebut. Dugaan aliran dana itu menjadi salah satu pintu masuk penyidikan yang menjerat keempat tersangka.
KPK Belum Pastikan Panggil Nusron
Lembaga antirasuah membuka peluang memanggil Nusron untuk dimintai keterangan, bergantung pada kebutuhan penyidikan. Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan atau apakah pemanggilan itu akan dilakukan.
Status Nusron sendiri belum diumumkan sebagai tersangka. KPK masih mendalami peran sejumlah pihak, termasuk kemungkinan keterkaitan antara aliran dana yang diduga mengalir ke orang-orang terdekatnya dengan proses penerbitan HGB di Bogor.
Rapat Komisi II Tanpa Menteri
Ketidakhadiran Nusron menambah daftar absennya dalam agenda rapat kerja bersama Komisi II DPR. Sebelumnya, ia juga tidak hadir dalam rapat yang sama dan diwakili Ossy Dermawan.
Komisi II DPR belum memberikan keterangan resmi soal sikap mereka terhadap ketidakhadiran berulang menteri ATR/BPN tersebut. Sejumlah anggota dewan sebelumnya mempertanyakan konsistensi kehadiran pejabat kementerian dalam rapat yang membahas kebijakan pertanahan nasional.
Kasus dugaan suap HGB di Bogor masih bergulir di KPK. Penyidik terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi untuk memastikan siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi yang merugikan negara tersebut.
